Saudi Kutuk Rencana Israel Perluas Permukiman Ilegal di Tepi Barat

Riyadh, MINA – Arab Saudi mengutuk, Selasa (16/1), keputusan Israel untuk membangun lebih dari 1.000 unit rumah di permukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, serta tender Israel baru-baru ini untuk pembangunan 650 unit rumah baru di permukiman tersebut.

Pertemuan kabinet Saudi di Riyadh dan diketuai oleh Raja Salman bin Abdul Aziz menggambarkan keputusan Israel dan tender sebagai tantangan atas kehendak masyarakat internasional dan agresi yang mencolok terhadap hak-hak rakyat Palestina.

Raja Salman mengatakan bahwa keputusan tersebut “bertujuan untuk memberlakukan sebuah realitas baru untuk mencegah pembentukan sebuah negara Palestina merdeka.”

Arab Saudi juga menyerukan negara-negara Arab untuk mempertahankan status historis dan hukum atas Yerusalem, di tengah ketegangan setelah keputusan AS mengakui kota suci tersebut sebagai Ibukota Israel.

Awal Januari ini, Knesset (parlemen Israel) menyepakati sebuah aturan yang memerlukan persetujuan 80 dari 120 anggota dewan untuk mengubah status resmi atau batas kota Yerusalem.

Langkah tersebut dilakukan kurang dari sebulan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel, yang memicu kecaman dari seluruh dunia Arab dan Muslim.

Yerusalem tetap menjadi jantung konflik Timur Tengah, dengan harapan warga Palestina bahwa Yerusalem Timur – yang diduduki oleh Israel sejak 1967 – pada akhirnya dapat berfungsi sebagai ibu kota negara Palestina merdeka.(T/R01/RS2)

Mi’raj News Agency (MINA)