Tepi Barat, MINA – Sejumlah menteri dan anggota parlemen Israel, Senin (10/4), bergabung dalam pawai untuk menuntut legalisasi pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, Menteri Keuangan Bezalel Smotrich dan kepala Dewan Regional Shomron, badan yang bertanggung jawab atas blok pemukiman di Tepi Barat, Yossi Dagan dan 20 anggota parlemen ikut dalam pawai tersebut.
Peserta berbaris menuju Gunung Sbeih dekat kota Beita, selatan Nablus, tempat pos terdepan Evyatar ilegal didirikan, menurut seorang reporter Anadolu Agency.
“Kami di sini untuk mengatakan ‘orang-orang Yahudi itu kuat’,” kata Ben-Gvir.
Baca Juga: RSF: Israel Bunuh Sepertiga Jurnalis selama 2024
Bulan lalu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menunda keputusan tentang nasib pos terdepan ilegal tersebut.
Pos terdepan dibangun oleh pemukim Israel pada Mei 2021 di dekat Nablus.
Unjuk rasa tersebut digelar di tengah meningkatnya ketegangan di seluruh wilayah Palestina setelah polisi Israel pekan lalu secara paksa mengusir jamaah dari dalam kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem Timur yang diduduki.
Sekitar 650.000 pemukim ilegal Israel tinggal di 164 permukiman dan 116 pos terdepan di Tepi Barat, termasuk di Yerusalem Timur yang diduduki.
Baca Juga: Setelah 20 Tahun AS Bebaskan Saudara Laki-Laki Khaled Meshal
Di bawah hukum internasional, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal. (T/RE1/P1)
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Al-Qassam Sita Tiga Drone Israel