Sekjen PBB Minta India Lindungi Anak-anak Kashmir

New York, MINA – Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menyatakan keprihatinan atas korban anak-anak yang terjadi di wilayah Jammu dan Kashmir yang dikelola India dalam operasi militer.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Senin (15/6), ia menyerukan kepada pemerintah India agar mengambil langkah-langkah pencegahan untuk melindungi anak-anak dengan mengakhiri penggunaan senjata pelet.

Ia menyatakan keprihatinan atas penahanan anak-anak termasuk penangkapan mereka selama penggerebekan malam hari, diinternir di kamp-kamp militer, penyiksaan dalam penahanan dan penahanan tanpa tuduhan atau proses hukum.

Sekjen PBB itu juga mendesak pemerintah India agar segera mengakhiri praktik yang menunjukkan kekhawatiran bahwa 68 anak-anak di wilayah tersebut telah ditahan oleh pasukan keamanan India atas tuduhan keamanan nasional.

Sebuah laporan mengenai anak-anak dan Konflik Bersenjata mengatakan bahwa PBB telah memverifikasi lebih dari 25.000 pelanggaran berat terhadap anak-anak secara global dari Januari hingga Desember 2019, menekankan bahwa anak-anak menghadapi ‘tragedi’ yang terus berlanjut sepanjang tahun.

Sehubungan dengan wilayah Jammu dan Kashmir, laporan itu mengatakan bahwa PBB memverifikasi pembunuhan delapan anak dan melukai tujuh lainnya selama operasi gabungan Pasukan Polisi Cadangan Sentral, Angkatan Darat India (Senapan Rashtriya) dan Kelompok Operasi Khusus Polisi Jammu dan Kashmir, Lashkar-e-Tayyiba, organisasi-organisasi bersenjata yang tidak dikenal, atau selama penembakan melintasi Garis Kontrol.

PBB juga memverifikasi serangan terhadap sembilan sekolah di Jammu dan Kashmir oleh “unsur-unsur yang tidak dikenal”.

Perwakilan Khusus PBB untuk Anak-anak dan Konflik Bersenjata Virginia Gamba juga mengungkapkan anak laki-laki dan perempuan yang digunakan dan dilecehkan dalam konflik bersenjata di dunia telah mengubah masa kecil mereka dengan “rasa sakit, kebrutalan, dan ketakutan sementara dunia menyaksikan.”

Banyak aktivis hak anak-anak di kawasan itu menyambut baik laporan PBB tersebut tetapi menyerukan penghentian segera kekerasan di wilayah itu yang mempengaruhi anak-anak.

Musavir Manzoor, seorang aktivis hak-hak anak dan seorang sarjana penelitian di wilayah tersebut, mengatakan kepada Anadolu Agency bahwa telah terjadi lonjakan kekerasan terhadap anak-anak sejak 2008 ketika agitasi sipil dimulai di wilayah tersebut.

“Eksposur ke pusat-pusat penahanan, pengurungan polisi, pengadilan dan khususnya terhadap perubahan situasional yang berkelanjutan telah membuat anak-anak ini menderita dalam isolasi dan trauma,” kata Manzoor.

Sebelumnya pada bulan Maret, PBB juga menyerukan gencatan senjata global mengingat krisis pandemi saat ini tetapi Kashmir yang dikelola India telah melihat sejumlah besar korban karena kekerasan daripada pandemi. (T/R7/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)