Suriah Ingin Kerja Sama Keamanan dengan Israel, Tapi Tolak Normalisasi

Damaskus, MINA – Pemerintah Suriah menyatakan bersedia menjalin kerja sama keamanan terbatas dengan Israel, namun menegaskan tidak akan membuka hubungan diplomatik atau melakukan normalisasi.

Sikap tersebut disampaikan Presiden Suriah Ahmad Al Sharaa di tengah meningkatnya dinamika keamanan kawasan dan upaya mediasi yang difasilitasi Amerika Serikat. SANA melaporkan, Selasa (28/7).

Menurut laporan, Damaskus memandang kerja sama keamanan diperlukan untuk mencegah bentrokan militer, menjaga stabilitas di wilayah perbatasan, serta mengurangi risiko eskalasi konflik.

Meski demikian, pemerintah Suriah menegaskan bahwa kerja sama tersebut bersifat teknis dan tidak dapat diartikan sebagai pengakuan diplomatik terhadap Israel maupun langkah menuju normalisasi hubungan bilateral.

Presiden Ahmad Al Sharaa juga menegaskan bahwa posisi Suriah terhadap pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan tidak berubah.

Damaskus tetap menuntut pengembalian wilayah yang diduduki Israel sejak Perang Enam Hari 1967 sebagai bagian dari penyelesaian konflik yang adil.

Karena itu, pemerintah Suriah menilai pembicaraan mengenai normalisasi hubungan belum memiliki dasar yang memadai selama persoalan wilayah pendudukan masih belum terselesaikan.

Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat berupaya mendorong Suriah bergabung dengan negara-negara Arab yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel melalui Abraham Accords.

Namun, Damaskus memilih mengambil pendekatan berbeda dengan memisahkan kebutuhan koordinasi keamanan dari hubungan diplomatik. Langkah itu dinilai sebagai upaya menjaga stabilitas tanpa mengubah posisi politik Suriah terhadap konflik Arab-Israel.

Keputusan Suriah mencerminkan realitas keamanan yang dihadapi negara tersebut pascapergantian pemerintahan dan masih berlanjutnya ancaman di kawasan perbatasan.

Di sisi lain, penolakan terhadap normalisasi juga menunjukkan bahwa isu Palestina dan status Dataran Tinggi Golan tetap menjadi faktor utama dalam kebijakan luar negeri Damaskus.

Sejak 1981, Israel menerapkan hukum nasionalnya di Golan, tetapi aneksasi tersebut tidak diakui oleh sebagian besar komunitas internasional.

Hingga kini, Suriah menegaskan bahwa perdamaian yang menyeluruh di kawasan hanya dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap hukum internasional, pengakhiran pendudukan wilayah Arab, dan penyelesaian yang adil bagi rakyat Palestina.

Sikap tersebut memperlihatkan bahwa meskipun membuka ruang komunikasi keamanan, Damaskus masih mempertahankan garis politiknya untuk tidak menjalin hubungan diplomatik resmi dengan Israel. []

Mi’raj News Agency (MINA)