127 Politisi Inggris Tuntut Pemerintah Jatuhkan Sanksi Terhadap Israel

London , MINA – Sebanyak 127 politisi Inggris dari berbagai pihak telah menulis surat kepada Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri, mendesak pemerintah menjelaskan kepada publik di Israel bahwa “setiap aneksasi wilayah Palestina yang diduduki akan memiliki konsekuensi berat termasuk sanksi.”

Perjanjian antara pemimpin partai Likud,  Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, dan pemimpin partai Blue-White, Benny Gantz yang membentuk pemerintah koalisi menyatakan, pemerintah baru dapat memajukan undang-undang tentang aneksasi setelah 1 Juli.

Aneksasi itu meliputi Lembah Yordan, Laut Mati utara, dan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, yang mencakup lebih dari 30 persen wilayah Tepi Barat yang diduduki. WAFA melaporan, Sabtu (2/5).

Dalam intervensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, para politisi Inggris termasuk mantan anggota kabinet, menteri, dan diplomat senior, menuntut tindakan bukan kata-kata dalam menentang aneksasi Israel.

“Ini akan menjadi pukulan mematikan bagi peluang perdamaian antara Israel dan Palestina berdasarkan pada solusi dua Negara,” pernyataan mereka.

“Kami menulis kepada Anda untuk mengungkapkan kemarahan kami pada pemerintah baru Israel yang menyatakan rencana untuk mencaplok wilayah-wilayah wilayah yang didudukinya pada Juni 1967,” lanjut surat itu.

“Sudah jelas bahwa Pemerintah Israel akan menggunakan kesempatan pandemi Covid-19 untuk berusaha mengimplementasikan rencana mengerikan ini. Sangat penting bahwa Inggris melakukan segala daya untuk mencegah hal ini,” imbuhnya.

Menurut para penandatangan, “Penambahan wilayah yang diduduki melanggar beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB termasuk UNSCR 242 dan 2334.”

Pada 12 September 2019, Pernyataan bersama Pemerintah Inggris, dengan Perancis, Jerman, Italia dan Spanyol, menyatakan, aneksasi unilateral bagian manapun dari Tepi Barat akan menjadi “pelanggaran serius hukum internasional.”

Para penandatangan surat itu menunjukkan bahwa ketika Rusia secara ilegal mencaplok Crimea pada tahun 2014, Inggris menentang tindakan ini dan menjatuhkan sanksi.

Para penandatangan juga meminta Perdana Menteri Inggris “untuk memimpin dalam menyatukan mitra internasional mencegah tindakan ilegal Israel ini.” (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)