19 Senator Demokrat Dorong Sanksi AS terhadap Fasilitator Permukiman Ilegal E1 Israel

Washington, MINA — Sekelompok anggota parlemen di Senat Amerika Serikat tengah mendorong pemberian sanksi terhadap fasilitator program permukiman kontroversial E1 Israel.

Rancangan undang-undang yang diperkenalkan pada Rabu (23/9/) menyerukan tindakan hukuman terhadap individu dan kelompok yang mendukung proyek permukiman yang akan menghubungkan Ma’ale Adumim dan permukiman ilegal Israel lainnya dengan Yerusalem Timur yang diduduki. Al Jazeera melaporkan.

Proyek ini dipandang sebagai pukulan mematikan bagi masa depan negara Palestina. Jika selesai, ia akan memisahkan Yerusalem Timur, yang lama dianggap sebagai ibu kota negara Palestina masa depan, dari Tepi Barat, sekaligus membagi wilayah keseluruhan menjadi dua.

Sebanyak 19 senator Demokrat ikut mensponsori rancangan undang-undang ini. RUU tersebut dipimpin oleh Chris Coons dari Delaware, Elizabeth Warren dari Massachusetts, Ron Wyden dari Oregon, dan Ruben Gallego dari Arizona.

“Saat warga sipil Palestina menghadapi kampanye kehancuran dan ketakutan dari pemukim ekstremis yang kejam, Amerika Serikat harus mengirim pesan kuat bahwa perilaku ini tidak dapat diterima dan tetap berkomitmen pada kebebasan, keamanan, kemakmuran, dan penentuan nasib sendiri bagi semua warga Israel dan Palestina,” kata Coons dalam sebuah pernyataan.

Isi RUU: Sanksi bagi Fasilitator E1

RUU ini akan memberlakukan sanksi “kepada setiap orang asing yang ditentukan oleh Menteri Keuangan bertanggung jawab atau terlibat dalam pembangunan pemukiman Israel atau struktur terkait di wilayah E1 Tepi Barat, termasuk dengan mengajukan penawaran untuk tender E1.”

RUU juga akan memberlakukan sanksi kepada mereka yang mencoba “mengorganisir, mengarahkan, membiayai, atau memfasilitasi pemindahan warga sipil Israel ke permukiman E1.”

Ketidakpuasan yang Meningkat di Kongres

Langkah ini menjadi indikasi lain dari meningkatnya ketidakpuasan di antara beberapa anggota parlemen AS terhadap kebijakan Israel terhadap wilayah Palestina yang diduduki.

Kritik ini mencakup perang genosida di Gaza, perluasan permukiman ilegal yang didukung negara di seluruh Tepi Barat, dan pogrom pemukim yang seringkali terjadi di bawah perlindungan pasukan Israel.

Kritik ini sangat tajam di kalangan Demokrat, yang berusaha menguasai Dewan Perwakilan AS dan Senat dalam pemilihan paruh waktu pada November. Beberapa Republikan juga semakin mempertanyakan hubungan erat antara AS dan Israel serta bantuan militer tanpa syarat yang diberikan Washington.

Selain RUU hari Rabu, semakin banyak Demokrat yang memilih untuk memblokir transfer senjata ke Israel dalam beberapa bulan terakhir. Lebih dari 20 anggota Senat juga baru-baru ini mengajukan resolusi yang menyerukan penyelidikan atas meningkatnya kekerasan di Tepi Barat, di mana setidaknya sembilan warga AS telah tewas.

Proyek E1: Pukulan Mematikan Solusi Dua Negara

Kritik terhadap proyek permukiman E1, singkatan dari East 1, nama administratif Israel untuk wilayah tersebut, meningkat bulan lalu ketika pemerintah Israel mengundang penawaran untuk pembangunan 1.200 unit baru.

Langkah ini terjadi tak lama sebelum Israel dijadwalkan mengadakan pemilihan pada Oktober. Beberapa analis menilai ini sebagai upaya untuk menggerakkan basis sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan memicu respons internasional.

Proyek ini dipimpin oleh Menteri Sayap Kanan Ekstrem Bezalel Smotrich, yang juga berasal dari pemukiman ilegal. Ia dikenal sebagai salah satu pendukung paling vokal perluasan permukiman dan penolakan terhadap solusi dua negara. []

Mi’raj News Agency (MINA)