Eropa Menimbang Ulang Aliansi dengan Trump dan Netanyahu

PETA geopolitik Eropa sedang bergeser. Di tengah ketidakpastian global yang semakin meninggi, negara-negara di kawasan Eropa mulai menunjukkan sikap yang lebih tegas, yakni menjauh dari pengaruh dan kebijakan Amerika Serikat di era Donald Trump serta Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu.

Keputusan ini bukan tanpa alasan. Kekecewaan yang mendalam terhadap perilaku kedua pemimpin tersebut telah mendorong Eropa untuk memikirkan ulang seluruh konsep kerjasama transatlantik dan hubungan dengan Timur Tengah.

Selama beberapa dekade, aliansi Eropa-AS dan Eropa-Israel dibangun di atas fondasi nilai Bersama, yaitu demokrasi liberal, hak asasi manusia, dan supremasi hukum. Namun, di bawah kepemimpinan Trump dan Netanyahu, hubungan tersebut berubah menjadi lebih transaksional.

Para diplomat Eropa di Brussel mulai mengevaluasi ulang hampir setiap bentuk kesepakatan. Eropa sadar bahwa tameng Amerika saat ini tidak bisa diandalkan sepenuhnya.

Sementara itu, kebijakan Netanyahu yang terus memperluas permukiman di Tepi Barat dan mengabaikan solusi dua negara dinilai telah mengkhianati upaya diplomatik Uni Eropa selama puluhan tahun.

Eropa melihat krisis yang dipicu oleh penarikan sepihak AS dari perjanjian nuklir Iran (JCPOA) pada tahun 2018 merugikan Eropa. Perusahaan-perusahaan Eropa terpaksa hengkang dari Iran karena ancaman sanksi sekunder AS. Kini, dengan gaya kepemimpinan Trump, Eropa khawatir gangguan serupa akan terulang di berbagai sektor, dari energi hingga perdagangan teknologi.

Situasi tidak terduga lainnya adalah ancaman perang tarif dagang. Trump telah berulang kali menyebut Uni Eropa sebagai “musuh dalam perdagangan”. Potensi penerapan tarif besar-besaran terhadap mobil Jerman atau anggur Prancis akan menghantam jantung ekonomi Eropa.

Sementara itu, konflik di Gaza yang meluas, yang didukung penuh oleh pemerintahan Netanyahu, telah memicu krisis energi dan gelombang pengungsi yang tidak mampu ditampung Eropa.

Titik kritis terjadi ketika Trump mempertanyakan prinsip Pasal 5, “Satu untuk semua, semua untuk satu,” yang menjadi jantung NATO. Eropa melihat retakan itu sebagai alarm besar. Dalam beberapa bulan terakhir, beberapa pimpinan Eropa, terutama dari Prancis dan Jerman, secara terbuka menyuarakan perlunya otonomi strategis Eropa.

Konsep ini bukan lagi sekadar jargon, tetapi mulai diwujudkan, di antaranya peningkatan belanja pertahanan bersama untuk industri pertahanan Eropa (seperti sistem rudal darat dan kapal induk Eropa), serta pengurangan ketergantungan pada komponen militer buatan AS. Jika Pakta NATO benar-benar retak, Eropa ingin memiliki kemampuan untuk melindungi wilayahnya sendiri tanpa harus bergantung pada keputusan presiden AS yang berubah-ubah setiap empat tahun.

Tidak Ingin Terseret Perang

Salah satu kekhawatiran terbesar negara-negara Eropa saat ini adalah terseret ke dalam konflik regional yang tidak mereka inginkan. Baik ketegangan AS dengan China soal Taiwan, potensi konflik militer AS dengan Rusia di Ukraina yang kini semakin tidak terduga, maupun kebijakan Israel yang agresif terhadap Iran dan Hezbullah, serta perang dengan Iran, semuanya berpotensi meledak menjadi perang besar.

Eropa, yang masih bergulat dengan pemulihan pasca-pandemi dan perang di Ukraina, tidak memiliki kapasitas sosial dan ekonomi untuk perang lain. Sikap tidak ingin terseret ini mengemuka dengan jelas saat beberapa negara Eropa menolak ikut serta dalam setiap operasi ofensif di luar kawasan tanpa mandat PBB yang jelas. Mereka lebih memilih menjadi kekuatan penengah dan kemanusiaan, bukan ujung tombak kebijakan luar negeri yang impulsif.

Puncak dari jarak diplomatik ini adalah sikap Eropa terhadap Netanyahu. Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang bermarkas di Den Haag, Belanda, yang didukung penuh oleh banyak negara Eropa, telah mengeluarkan permintaan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu beserta Menteri Pertahanan Israel dan beberapa pemimpin Hamas karena dugaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Gaza.

Meskipun Israel menolak yurisdiksi ICC, negara-negara Eropa yang merupakan penandatangan Statuta Roma, seperti Prancis, Jerman, Inggris, Italia, dan Belanda, memiliki kewajiban hukum untuk menangkap Netanyahu jika ia menginjakkan kaki di wilayah mereka. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap seorang sekutu dekat.

Kita bisa melihat bagaimana Perdana Menteri Hongaria yang baru terpilih Péter Magyar mengatakan, pada 21 April 2026, negaranya akan menangkap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu jika dia memasuki wilayah Hongaria saat dicari oleh Pengadilan Pidana Internasional (ICC).

Hongaria sebelumnya menolak untuk menangkap pemimpin Israel ketika dia mengunjungi Budapest pada April 2025, dengan sekutu setia Netanyahu Viktor Orbán yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri.

Sebelum pertemuan itu, Orbán yang telah memimpin Hongaria sepanjang 16 tahun, mengumumkan penarikan Hongaria dari ICC, sebuah proses yang membutuhkan waktu satu tahun untuk berlaku di bawah Undang-Undang Pengadilan, dan menjamin kekebalan Netanyahu.

PM terpilih Magyar, telah mengumumkan bahwa dia akan menghentikan penarikan ICC pada 2 Juni, yang akan menjadi setahun setelah Hongaria mengajukan pemberitahuan penarikan resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB.

Bahkan Perdana Menteri Spanyol, Pedro Sanchez pada 20 April 2026 lalu, menyerukan kepada Uni Eropa agar memutus perjanjian asosiasi dengan Israel, dengan alasan pelanggaran hukum internasional yang dilakukan Tel Aviv dalam konflik yang terus berlangsung di Timur Tengah.

Sánchez menegaskan bahwa negara yang melanggar hukum internasional dan prinsip-prinsip Uni Eropa tidak layak menjadi mitra strategis blok tersebut.

Sikap tersebut menunjukkan bahwa bagi Eropa, supremasi hukum kini lebih penting daripada kenyamanan aliansi diplomatik. Eropa tidak bisa lagi menutup mata terhadap laporan-laporan PBB dan lembaga kemanusiaan mengenai operasi militer di Gaza yang menyebabkan ribuan korban sipil.

Tatanan Dunia Multipolar

Eropa yang menjauh dari Trump dan Netanyahu bukan berarti Eropa membenci Amerika atau Israel. Ini adalah koreksi realitas. Ketika dua sekutu tradisional itu mulai bertindak dengan cara yang merugikan stabilitas, tanpa pembicaraan intens, tanpa koordinasi dan nilai-nilai Eropa, maka Eropa memilih untuk berdiri di atas kakinya sendiri.

Alih-alih merasa diri sebagai super power, Ketika Amerika mengajak anggota Pakta Pertahana Atlantik Utara (NATO), untuk ramai-rame menuju Selat Hormuz, negara- negara anggota malah menolak seruan Trumpo itu.

Inggris, salah satu negara dalam aliansi NATO, menegaskan tidak akan bergabung dalam rencana Trump di tengah eskalasi ketengan AS dengan Iran. Inggris lebih memilih jalur kerjasama multilateral untuk menjaga keamanan maritim.

Senada denan itu, Turkiye, yang juga anggota NATO menyerukan negosiasi dengan Iran harus dilakukan, bukan dengan tindakan militer.

Eropa akan lebih bergantung pada kemitraan sekunder dengan kekuatan lain seperti China dan India, sambil membangun kekuatan militernya sendiri dan kebijakan luar negeri yang berdasarkan aturan.

Begitulah, masa depan global lebih melihat tatanan dunia yang lebih multipolar, kolaboratif dan kerjasama yang setara dan saling menguntungkan, sehingga dapat menjalankan agenda global secara damai tanpa peperangan militer.

Jika Trump dan Netanyahu masih bersikukuh dengan kepemimpinan yang penuh dengan ancaman, merasa superior, bertindak semaunya sendiri, maka bersiap-siaplah keduanya akan turun atau diturunkan dari tampuk kepemimpinannya. []

Mi’raj News Agency (MINA)