Nahkoda Baru PBNU: Akankah Gus Kikin dan Cak Imin Bersatu?

HUBUNGAN Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memasuki babak baru. Setelah lima tahun terakhir diwarnai ketegangan terbuka antara elite PBNU dan PKB, terpilihnya KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 membuka pertanyaan besar: akankah hubungan dua institusi yang lahir dari rahim sejarah yang sama itu kembali bersatu?

Pertanyaan tersebut menjadi relevan karena era kepemimpinan KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin memang kerap diwarnai perbedaan pandangan. Bahkan menjelang Muktamar ke-35 NU, keduanya sempat saling mengkritik mengenai arah dan kepemimpinan NU.

Kini, konstelasinya berubah. Gus Kikin bukanlah figur yang lahir dari gelanggang politik praktis. Ia adalah pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng, cicit KH Hasyim Asy’ari, pendiri NU, dan sebelumnya dipercaya memimpin PWNU Jawa Timur. Ia juga pernah menjadi salah satu Ketua Tanfidziyah PBNU pada periode 2022-2027.

Karakter Gus Kikin yang lebih berakar pada pesantren, kekerabatan ulama dan manajemen organisasi bisa menjadi modal untuk membangun komunikasi baru dengan PKB. Terlebih, ia sendiri selama proses pencalonan menekankan pentingnya persatuan dan ukhuwah. Sebelum terpilih, Gus Kikin menyatakan bahwa yang paling utama adalah menjaga kebersamaan dan persatuan NU.

Menariknya, hubungan Gus Kikin dengan Cak Imin memiliki latar belakang sosial-kultural yang sangat dekat. Keduanya sama-sama berasal dari ekosistem pesantren Jombang yang menjadi salah satu pusat genealogis NU. Gus Kikin merupakan cicit KH Hasyim Asy’ari melalui jalur Nyai Khoiriyah Hasyim, putri sulung Hasyim Asy’ari. Sementara Cak Imin merupakan cicit KH Bisri Syansuri dari garis ibunya. KH Bisri sendiri merupakan besan KH Hasyim Asy’ari setelah putrinya, Nyai Sholihah, menikah dengan KH Abdul Wahid Hasyim, ayah Gus Dur.

Karena itu, hubungan Gus Kikin dan Cak Imin lebih tepat dilihat sebagai bagian dari jejaring besar kekerabatan dan tradisi pesantren Jombang, bukan sebagai hubungan darah langsung yang sederhana. Keduanya juga memiliki irisan historis melalui Gus Dur. Cak Imin bahkan pernah menjadi bagian dari Tim Asistensi yang membantu proses kelahiran PKB pada 1998.

Di sinilah sejarah menjadi penting. PKB tidak lahir sebagai partai biasa. Setelah Reformasi 1998, PBNU membentuk Tim Lima untuk merespons aspirasi warga Nahdliyin yang menghendaki wadah politik. Tim tersebut beranggotakan KH Ma’ruf Amin, KH M Dawam Anwar, KH Said Aqil Siroj, HM Rozy Munir dan Ahmad Bagdja. Bersama Tim Asistensi, proses itu kemudian melahirkan PKB pada 23 Juli 1998.

Pada masa Gus Dur, hubungan NU dan PKB memang sangat erat, meski sejak awal ada kesadaran bahwa keduanya adalah institusi berbeda. Gus Dur pernah menegaskan bahwa NU dan PKB memiliki hubungan historis dan kultural yang tidak dapat dipisahkan, tetapi yang membedakan keduanya adalah organisasi.

Hubungan relatif dekat itu juga terlihat pada era KH Said Aqil Siroj. Bahkan Said Aqil secara terbuka mengakui kedekatannya dengan PKB. Ia menjelaskan bahwa secara emosional dirinya memiliki ikatan dengan partai tersebut karena pernah menjadi anggota Tim Lima yang ikut membidani kelahirannya.

Pada 2023, Said Aqil bahkan menyebut, “PKB adalah NU, NU adalah PKB”, meski pernyataan tersebut lebih tepat dibaca sebagai penegasan ikatan historis dan perjuangan ke-NU-an, bukan peleburan institusi.

Cak Imin sendiri pernah memberikan gambaran menarik mengenai hubungan tersebut. Ia mengingat bahwa pada masa KH Hasyim Muzadi maupun Said Aqil, meskipun terjadi perbedaan politik, PBNU dan PKB tetap saling menghormati kewenangan masing-masing. Menurutnya, perbedaan pilihan politik tidak semestinya menghapus penghormatan terhadap otoritas organisasi.

Lalu bagaimana dengan Gus Kikin?

Ada indikasi hubungan baru ini berpotensi lebih cair, tetapi bukan berarti PBNU otomatis akan menjadi “perpanjangan tangan” PKB. Justru pengalaman lima tahun terakhir memberi pelajaran bahwa NU perlu menjaga jarak kelembagaan dengan partai politik, sementara PKB juga harus memahami bahwa NU adalah jam’iyyah keagamaan dan kemasyarakatan dengan kepentingan yang jauh lebih luas daripada kepentingan elektoral.

Apalagi Muktamar ke-35 NU baru saja mempertegas semangat sterilisasi kepemimpinan NU dari politik praktis. Sejumlah nama yang memperoleh suara tinggi, seperti Nusron Wahid, Gus Ipul dan Gus Yusuf, tidak dapat melanjutkan pencalonan karena persoalan jabatan politik atau keterkaitan dengan partai politik.

Karena itu, masa depan hubungan Gus Kikin dan Cak Imin kemungkinan bukan soal “mesra atau tidak mesra”, melainkan mampukah keduanya menempatkan hubungan historis, kekerabatan pesantren dan kepentingan kelembagaan pada proporsi yang tepat. Gus Kikin memiliki otoritas moral dan kultural sebagai pemimpin PBNU, sementara Cak Imin memiliki pengalaman politik panjang serta posisi strategis sebagai Ketua Umum PKB.

Jika keduanya mampu membangun komunikasi tanpa mencampuradukkan kewenangan, hubungan PBNU-PKB dapat memasuki fase baru: bukan hubungan subordinatif, bukan pula hubungan konfrontatif, tetapi hubungan dua institusi yang saling menghormati.

Tantangan Gus Kikin bukanlah menjadikan PBNU kembali dekat dengan PKB seperti masa lalu. Tantangannya jauh lebih besar: mengubah sejarah kedekatan menjadi energi kemaslahatan, tanpa membiarkan sejarah itu berubah menjadi belenggu politik. Sebab NU dan PKB boleh berjalan di jalan yang berbeda, tetapi keduanya tetap membawa sebagian sejarah yang sama—sejarah yang lahir dari kegelisahan warga Nahdliyin dan cita-cita para kiai untuk menghadirkan kemaslahatan bagi bangsa. []

Mi’raj News Agency (MINA)