Masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik Diminta Waspadai Propaganda dan Upaya Normalisasi dengan Israel

Jakarta, MINA — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional sekaligus Presiden Koalisi Asia Pasifik untuk Al-Quds dan Palestina, Prof. Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA menyerukan masyarakat Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik agar meningkatkan kewaspadaan terhadap propaganda serta upaya yang dinilainya dapat mengarah pada normalisasi Israel.

Sudarnoto menilai perkembangan promosi komersial yang melibatkan mantan anggota Israel Defense Forces (IDF), serta dibukanya Israel-Indonesia Futures Program (IIFP), menunjukkan bahwa upaya membangun pengaruh Israel tidak hanya berlangsung melalui jalur militer dan diplomasi, tetapi juga merambah ruang publik, budaya, ekonomi, pendidikan, olahraga, dan jejaring masyarakat.

“Saya mengecam keras promosi agitatif Adidas dan program Israel-Indonesia Futures Program (IIFP),” ujar Sudarnoto dalam pernyataannya kepada MINA, Rabu (9/9).

Menurut dia, masyarakat perlu bersikap kritis terhadap berbagai program yang dikemas dengan isu kemanusiaan, olahraga, pendidikan, kepemudaan maupun profesionalisme. Ia menilai, narasi tersebut berpotensi digunakan untuk membangun citra positif Israel sekaligus mengurangi perhatian masyarakat internasional terhadap kondisi dan penderitaan rakyat Palestina.

Sudarnoto menyebut persoalan tersebut sebagai bagian dari pertarungan narasi dan public diplomacy. Menurutnya, Israel berupaya menampilkan citra sebagai negara modern, simpatik dan normal, sementara persoalan Palestina berisiko tersisihkan dari perhatian publik.

Karena itu, ia mengajak masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik memperkuat literasi politik serta literasi media agar mampu membedakan kerja sama kemanusiaan yang benar-benar independen dengan aktivitas yang menurutnya berpotensi menjadi instrumen normalisasi politik.

Di sisi lain, Sudarnoto menegaskan bahwa penolakan terhadap kebijakan Israel tidak boleh diarahkan menjadi kebencian terhadap kelompok Yahudi.

“Kita menolak antisemitisme dan segala bentuk kebencian terhadap Yahudi, tetapi pada saat yang sama tidak boleh membiarkan tuduhan antisemitisme digunakan untuk membungkam kritik terhadap pendudukan, pelanggaran hak asasi manusia dan penderitaan rakyat Palestina,” katanya.

Ia juga menyerukan masyarakat Indonesia dan Asia Pasifik memperkuat gerakan BDS (Boycott, Divestment and Sanctions) secara damai, terukur, serta berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Sudarnoto, boikot tidak semata-mata berkaitan dengan pilihan konsumsi, tetapi dapat menjadi bentuk kesadaran publik untuk memberikan tekanan ekonomi, mendorong divestasi institusi, serta meningkatkan tekanan politik terhadap pihak-pihak yang dinilai berkontribusi terhadap ketidakadilan terhadap rakyat Palestina.

Dalam konteks tersebut, ia mengajak masyarakat mempertimbangkan boikot terhadap Adidas, IIFP, dan berbagai langkah yang dinilainya berkaitan dengan agenda Zionisme.

Sudarnoto juga meminta perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, lembaga profesional dan masyarakat sipil melakukan kajian kritis terhadap setiap tawaran kerja sama yang melibatkan institusi Israel maupun pihak yang memiliki keterkaitan dengannya.

Kajian tersebut, menurut dia, perlu mencakup program pendidikan, penelitian, beasiswa, konferensi hingga jejaring profesional agar setiap bentuk kerja sama tidak diterima tanpa mempertimbangkan dampak politik dan kemanusiaannya.

Kepada pemerintah dan DPR RI, Sudarnoto menyerukan penguatan perlindungan hukum dan politik bagi masyarakat Indonesia dari manipulasi informasi, propaganda, serta aktivitas yang menurutnya dapat mengarah pada normalisasi Israel dan bertentangan dengan prinsip politik luar negeri Indonesia.

Seruan serupa, katanya, perlu menjadi perhatian pemerintah dan lembaga legislatif di negara-negara Asia Pasifik.

“Indonesia dan negara-negara Asia Pasifik harus terbuka kepada dunia, tetapi tidak boleh kehilangan prinsip. Keterbukaan internasional tidak boleh berarti menerima begitu saja agenda politik yang berpotensi melemahkan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina,” ujarnya.

Sudarnoto menegaskan, bagi Indonesia, isu Palestina bukan semata persoalan politik luar negeri. Menurutnya, Palestina juga menjadi ujian terhadap komitmen Indonesia pada nilai kemanusiaan, keadilan, hukum internasional, serta amanat Pembukaan UUD 1945.

Ia kemudian mengajak masyarakat memperkuat solidaritas terhadap Palestina, diplomasi kemanusiaan dan gerakan BDS di kawasan Asia Pasifik.

“Jangan tertipu propaganda. Jangan biarkan pencitraan menggantikan kebenaran. Jangan biarkan normalisasi mengalahkan keadilan,” tegasnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)