Arab Saudi di Antara Dua Selat: Hormuz, Bab Al-Mandab, dan Masa Depan Pakta Makkah

ARAB SAUDI sedang menghadapi sebuah dilema strategis yang tidak sederhana. Di sebelah timur terdapat Selat Hormuz, jalur utama yang menghubungkan kawasan Teluk dengan Laut Arab. Di sebelah barat daya terdapat Selat Bab Al-Mandab, pintu masuk dari Laut Arab menuju Laut Merah dan selanjutnya Terusan Suez.

Kedua selat tersebut bukan sekadar jalur pelayaran. Keduanya merupakan urat nadi perdagangan dan energi dunia.

Bagi Arab Saudi, persoalannya menjadi semakin serius karena dalam waktu yang hampir bersamaan, keamanan kedua jalur tersebut menghadapi tekanan. Gangguan di Hormuz mempersulit jalur ekspor energi dari kawasan Teluk, sementara perkembangan konflik di Yaman dan kemajuan kelompok Houthi di pesisir Laut Merah meningkatkan risiko terhadap Bab Al-Mandab.

Pada 11 September 2026, pipa minyak East-West Saudi Arabia juga menjadi sasaran serangan drone. Pipa sepanjang sekitar 1.200 kilometer itu menghubungkan kawasan minyak di timur Saudi dengan pelabuhan Yanbu di Laut Merah. Riyadh kemudian menghentikan sementara operasinya untuk pemeriksaan dan perbaikan. Belum ada kelompok yang secara resmi mengaku bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar, “Jika Hormuz menghadapi tekanan dan Bab Al-Mandab juga tidak aman, ke mana Arab Saudi mengalihkan jalur strategisnya?” Dan di tengah persoalan tersebut, pertanyaan berikutnya menjadi semakin relevan, “Bagaimana masa depan Pakta Makkah?”

Dua Selat, Satu Persoalan Strategis

Dalam geopolitik Timur Tengah, lokasi geografis sering kali sama pentingnya dengan kekuatan militer.

Selat Hormuz menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab. Jalur ini sangat penting bagi perdagangan energi dari negara-negara Teluk.

Sementara Bab Al-Mandab menghubungkan Laut Merah dengan Teluk Aden dan Samudra Hindia. Dari Laut Merah, kapal-kapal dapat melanjutkan perjalanan menuju Terusan Suez dan kemudian ke Laut Mediterania.

Dengan demikian, keduanya merupakan chokepoint, atau titik sempit strategis yang apabila terganggu dapat memberikan dampak jauh melampaui wilayah sekitarnya.

Bagi Saudi, Hormuz terutama berkaitan dengan akses ekspor dari kawasan timur. Sedangkan Bab Al-Mandab berkaitan dengan akses menuju Laut Merah dan pelabuhan-pelabuhan di pantai barat.

Karena itu, memburuknya keamanan pada kedua jalur tersebut secara bersamaan menciptakan persoalan yang jauh lebih kompleks daripada sekadar konflik regional.

Ini adalah persoalan keamanan energi, perdagangan internasional, logistik, dan pertahanan nasional.

East-West Pipeline: Jalur Alternatif yang Ikut Terancam

Arab Saudi sebenarnya sudah lama memahami risiko ketergantungan terhadap Selat Hormuz.

Salah satu jawabannya adalah pembangunan East-West Pipeline, yang membentang sekitar 1.200 kilometer dari wilayah produksi minyak di timur menuju Yanbu di pesisir Laut Merah.

Secara strategis, pipa tersebut memberikan Saudi sebuah alternatif: minyak dari kawasan timur dapat dikirim menuju Laut Merah tanpa seluruhnya melewati Hormuz.

Namun justru jalur alternatif tersebut kini menghadapi ancaman.

Serangan drone pada September 2026 membuat Saudi menghentikan sementara operasi pipa tersebut. Reuters melaporkan pada 15 September bahwa gangguan itu juga memengaruhi pengiriman minyak melalui Yanbu dan menyebabkan sebagian kargo Saudi ke Eropa dibatalkan.

Di sinilah persoalannya menjadi jelas. Hormuz bermasalah, jalur alternatif Saudi melalui Laut Merah juga menghadapi gangguan.

Artinya, persoalan Saudi bukan lagi sekadar bagaimana mempertahankan satu jalur pelayaran, tetapi bagaimana menjaga agar seluruh rantai energi nasional tetap berjalan ketika beberapa titik strategis mengalami tekanan sekaligus.

Bab Al-Mandab: Pintu Selatan yang Semakin Penting

Persoalan berikutnya berada di Yaman. Dalam perkembangan terbaru, pasukan Houthi memperluas penguasaan di wilayah pesisir Laut Merah dan mencapai sejumlah posisi strategis menuju Bab Al-Mandab, termasuk Pulau Mayun/Perim.

Analisis Institute for the Study of War (ISW) menyebut kemajuan Houthi di kawasan pesisir dan penguasaan Pulau Perim meningkatkan kemampuan kelompok tersebut untuk memberikan tekanan terhadap pelayaran di Bab Al-Mandab.

Namun perlu dibedakan antara kemampuan mengancam jalur pelayaran dengan klaim bahwa seluruh lalu lintas laut telah berada di bawah kendali penuh satu pihak.

Bab Al-Mandab adalah jalur internasional yang melibatkan banyak kepentingan negara. Setiap gangguan terhadapnya akan berdampak bukan hanya kepada Saudi, tetapi juga Mesir, negara-negara Eropa, Asia, Afrika, dan pasar energi global.

Karena itu, perkembangan di Yaman kini tidak dapat lagi dilihat hanya sebagai perang domestik. Ia telah menjadi bagian dari persoalan keamanan maritim internasional.

Serangan Semakin Menekan Riyadh

Pada 15 September, serangan rudal dan drone Houthi menghantam atau menargetkan wilayah Khamis Mushait, Abha dan Taif. Pihak koalisi yang dipimpin Saudi menyatakan 13 warga sipil mengalami luka ringan hingga sedang dan sejumlah rumah serta kendaraan mengalami kerusakan.

Arab Saudi kemudian mengeluarkan peringatan keselamatan di sejumlah kota.

Serangkaian perkembangan tersebut memperlihatkan bahwa tekanan terhadap Saudi bukan hanya berada jauh di laut. Infrastruktur energi, kota, jalur transportasi dan kawasan strategis juga masuk dalam kalkulasi keamanan.

Bagi Riyadh, tantangannya adalah bagaimana menjaga keamanan nasional tanpa membuat konflik Yaman berkembang menjadi perang regional yang lebih luas.

Energi Dunia Ikut Terpengaruh

Dampaknya tidak berhenti di Saudi. Ketika jalur ekspor minyak terganggu, pasar internasional segera merespons.

Laporan pada 15 September 2026 menyebutkan bahwa gangguan pada East-West Pipeline menyebabkan Saudi menangguhkan sebagian pengiriman minyak ke Eropa, sementara harga minyak Brent mendekati 108 dolar AS per barel.

Ini memperlihatkan satu hukum sederhana dalam geopolitik energi: Gangguan terhadap satu titik strategis dapat menjalar menjadi persoalan ekonomi global.

Harga energi memengaruhi biaya transportasi, industri, listrik, produksi barang, hingga inflasi di berbagai negara.

Dengan demikian, keamanan Hormuz dan Bab Al-Mandab bukan hanya kepentingan Saudi atau negara-negara Timur Tengah. Ia menjadi kepentingan ekonomi dunia.

Saudi di Tengah Tekanan Timur dan Selatan

Kalau digambarkan secara geografis, Saudi kini berada di antara dua tekanan. Di timur: Hormuz. Di barat daya: Bab Al-Mandab.

Sementara di tengahnya terdapat wilayah Saudi sendiri yang memiliki infrastruktur energi sangat strategis.

Karena itu, Saudi membutuhkan lebih dari sekadar kekuatan militer. Riyadh membutuhkan: pertahanan udara dan rudal, keamanan infrastruktur energi, perlindungan Pelabuhan, keamanan jalur pelayaran, kemampuan intelijen, diplomasi regional, hubungan strategis dengan negara-negara tetangga, serta diversifikasi jalur perdagangan dan energi.

Dengan kata lain, konsep keamanan Saudi sedang bergerak dari territorial security menuju comprehensive security.

Amerika Serikat: Sekutu, Tetapi Seberapa Jauh?

Selama puluhan tahun, keamanan Teluk sangat terkait dengan kehadiran Amerika Serikat. Namun konflik terbaru menimbulkan pertanyaan tentang batas keterlibatan Washington.

Bagi Saudi, hubungan pertahanan dengan Amerika tetap penting. Tetapi pada saat yang sama, Riyadh tampaknya perlu memperkuat kemampuan pertahanan dan kerja sama regionalnya sendiri.

Pertanyaan strategisnya bukan semata-mata apakah Amerika akan membantu. Pertanyaannya Adalah, “Seberapa jauh negara-negara kawasan dapat membangun kemampuan pertahanan bersama untuk menghadapi ancaman yang berasal dari kawasan itu sendiri?”

Pertanyaan inilah yang membuat Pakta Makkah menjadi semakin relevan.

Pakta Makkah Bukan Lagi Sekadar Gagasan

Pada 7 Agustus 2026, Arab Saudi, Turki dan Pakistan menandatangani Makkah Joint Defence Agreement di Makkah.

Perjanjian tersebut menyatakan bahwa serangan bersenjata terhadap salah satu dari tiga negara akan dipandang sebagai serangan terhadap ketiganya, sekaligus memperkuat kerja sama pertahanan di antara ketiga negara.

Ini merupakan perkembangan penting. Saudi membawa posisi strategis dan sumber daya energi. Turki memiliki pengalaman militer, industri pertahanan dan posisi geografis yang menghubungkan Eropa, Asia dan Timur Tengah. Dan Pakistan memiliki kekuatan militer besar dan kemampuan strategis, termasuk statusnya sebagai negara pemilik senjata nuklir.

Ketiganya mempunyai karakter yang berbeda. Justru perbedaan itulah yang membuat kerja sama tersebut menarik untuk diamati.

Apakah Pakta Makkah Otomatis Aktif?

Di sinilah perlu kehati-hatian. Ketika serangan Houthi terhadap Saudi meningkat, muncul pertanyaan apakah klausul pertahanan bersama langsung berlaku.

Pakistan sendiri pada 10 September 2026 menjelaskan bahwa belum ada pembahasan mengenai respons militer berdasarkan Pakta Makkah terkait serangan Houthi. Islamabad tetap menyatakan komitmen terhadap perjanjian tersebut, tetapi pada saat yang sama memilih jalur diplomasi.

Fakta ini penting. Sebuah pakta pertahanan tidak berarti setiap serangan langsung menghasilkan operasi militer bersama.

Implementasinya membutuhkan keputusan politik, mekanisme koordinasi, penilaian ancaman, dan kesepakatan mengenai bentuk respons.

Bahkan pada akhir Agustus, ketiga negara telah membentuk dan mengaktifkan mekanisme Strategic Political and Defence Committee untuk menginstitusionalisasikan kerja sama mereka. Mereka juga menegaskan pentingnya de-eskalasi dan penyelesaian krisis secara damai.

Artinya, Pakta Makkah sedang memasuki fase penting: dari dokumen menuju mekanisme. Pakistan: Sekutu Saudi Sekaligus Jembatan Diplomasi Posisi Pakistan menjadi sangat menarik.

Di satu sisi, Pakistan mempunyai hubungan pertahanan yang kuat dengan Saudi dan kini menjadi anggota Pakta Makkah.

Di sisi lain, Pakistan juga mempunyai hubungan geografis, ekonomi dan politik yang sangat dekat dengan Iran.

Dalam perkembangan September ini, Islamabad bahkan menyampaikan pesan Saudi kepada Iran agar menahan kelompok Houthi dan berupaya menjaga jalur komunikasi dengan Tehran.

Dengan demikian, Pakistan menghadapi dua tanggung jawab sekaligus: menjaga komitmen pertahanan kepada Saudi dan tetap membuka pintu diplomasi dengan Iran.

Peran seperti ini dapat menjadi penting agar Pakta Makkah tidak otomatis dipersepsikan sebagai instrumen eskalasi.

Turki dan Dimensi Industri Pertahanan

Turki membawa dimensi yang berbeda. Selain kekuatan militernya, Turki dalam beberapa tahun terakhir mengembangkan industri pertahanan domestik, termasuk kendaraan tanpa awak, sistem udara, elektronik pertahanan dan berbagai platform militer.

Kerja sama dengan Saudi dan Pakistan dapat membuka ruang yang lebih besar bagi pengembangan industri pertahanan, latihan bersama, pertukaran teknologi, intelijen dan koordinasi strategis.

Namun keberhasilan kerja sama pertahanan tidak hanya bergantung pada jumlah senjata.

Yang lebih penting adalah interoperabilitas: apakah tiga angkatan bersenjata dapat bekerja dengan sistem komunikasi, intelijen, doktrin dan mekanisme komando yang kompatibel? Inilah pekerjaan jangka panjang Pakta Makkah.

Dari Pakta Pertahanan Menuju Arsitektur Keamanan

Di sinilah masa depan Pakta Makkah menjadi menarik. Pakta ini tidak harus dibaca hanya sebagai perjanjian militer.

Jika dikembangkan secara bertahap, ia dapat mencakup beberapa lapisan:

Pertama, pertahanan bersama.

Meliputi latihan militer, pertukaran intelijen, pertahanan udara dan rudal, keamanan siber, serta perlindungan infrastruktur strategis.

Kedua, keamanan maritim.

Hormuz, Laut Merah dan Bab Al-Mandab merupakan jalur yang saling berkaitan.

Ketiga negara dapat mengembangkan kerja sama pengawasan maritim, perlindungan kapal, keselamatan pelayaran dan pertukaran informasi.

Ketiga, keamanan energi.

Pengalaman Saudi dengan East-West Pipeline menunjukkan bahwa pipa minyak, terminal dan fasilitas energi juga merupakan bagian dari keamanan nasional.

Keempat, diplomasi krisis.

Pakistan dapat memainkan peran diplomasi dengan Iran. Turki mempunyai hubungan dengan berbagai kekuatan regional. Saudi memiliki posisi sentral di kawasan Teluk.

Kombinasi ketiganya dapat membuka ruang komunikasi ketika krisis terjadi.

Kelima, bantuan kemanusiaan.

Keamanan tidak hanya berbicara tentang senjata. Konflik Yaman, Gaza dan berbagai krisis kemanusiaan menunjukkan bahwa stabilitas jangka panjang membutuhkan bantuan kepada masyarakat sipil.

Bagaimana dengan Palestina?

Di sinilah pertanyaan Pakta Makkah menjadi lebih besar. Palestina memang tidak secara otomatis menjadi bagian dari mandat pertahanan ketiga negara.

Namun secara politik dan kemanusiaan, Palestina merupakan salah satu persoalan utama dunia Islam.

Bila Pakta Makkah berkembang menjadi arsitektur keamanan regional, maka Palestina dapat menjadi salah satu agenda diplomatik bersama, khususnya dalam: bantuan kemanusiaan, perlindungan masyarakat sipil, diplomasi internasional, rekonstruksi Gaza, dukungan ekonomi, bantuan Kesehatan, serta upaya menciptakan kondisi politik yang memungkinkan penyelesaian yang adil.

Dengan demikian, dukungan terhadap Palestina tidak harus selalu diterjemahkan dalam bentuk perang.

Ada banyak bentuk kekuatan. Kekuatan diplomasi, ekonomi, kemanusiaan, media, dan teknologi. Dan, bila diperlukan untuk pertahanan negara, kekuatan militer yang terukur.

Jangan Sampai Menjadi Lingkaran Eskalasi

Namun Pakta Makkah juga menghadapi tantangan. Jika setiap krisis diterjemahkan menjadi konfrontasi militer, pakta pertahanan dapat justru memperbesar risiko perang regional.

Karena itu, pernyataan bersama pada akhir Agustus yang menekankan de-eskalasi dan penyelesaian damai menjadi penting.

Pakta pertahanan yang kuat bukan hanya yang mampu membalas serangan. Pakta pertahanan juga harus mampu mencegah perang sebelum perang terjadi. Di sinilah konsep deterrence menjadi penting.

Tujuan pertahanan adalah membuat pihak lain berpikir ulang sebelum menyerang, bukan menciptakan alasan untuk terus melakukan serangan balasan.

Indonesia dan Masa Depan Dunia Islam

Perkembangan ini juga relevan bagi Indonesia. Indonesia memang bukan anggota Pakta Makkah, tapi memiliki posisi strategis yang berbeda.

Indonesia mempunyai populasi Muslim terbesar, pengalaman diplomasi nonblok, hubungan dengan negara-negara Arab, Turki dan Pakistan, serta posisi penting di kawasan Indo-Pasifik.

Karena itu, kontribusi Indonesia tidak harus berbentuk keanggotaan dalam aliansi militer.

Indonesia dapat memperkuat dalam bidang diplomasi, kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, teknologi, perdamaian dan dukungan terhadap Palestina.

Dalam kerangka dunia Islam yang lebih luas, kerja sama keamanan juga dapat berjalan berdampingan dengan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pakta Makkah mungkin hanya salah satu bentuk kerja sama subregional, sedangkan OKI tetap memiliki ruang lebih luas sebagai wadah politik negara-negara Muslim.

Jadi, krisis Saudi hari ini memberikan satu pelajaran penting. Keamanan sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari keamanan lingkungannya.

Arab Saudi dapat memperkuat pertahanan udara. Dapat memperkuat angkatan laut. Dapat membangun pipa alternatif. Dapat membeli sistem pertahanan modern. Tetapi selama kawasan sekitarnya terus dilanda konflik, risiko tetap ada.

Karena itu, keamanan jangka panjang membutuhkan kombinasi antara deterrence dan diplomacy. Kekuatan untuk mencegah serangan. Diplomasi untuk mencegah perang. Dan pembangunan ekonomi untuk mengurangi sumber konflik.

Masa Depan Pakta Makkah

Masa depan Pakta Makkah pada akhirnya akan ditentukan bukan oleh nama besar perjanjiannya, melainkan oleh bagaimana tiga negara menerjemahkannya ke dalam mekanisme nyata.

Apakah latihan bersama akan meningkat? Apakah pertukaran intelijen akan berjalan? Apakah industri pertahanan dapat terintegrasi? Apakah ada mekanisme konsultasi cepat ketika salah satu anggota menghadapi ancaman? Apakah kerja sama tersebut dapat membantu menjaga keamanan jalur energi dan pelayaran?

Dan yang tidak kalah penting, Apakah Pakta Makkah dapat menjadi instrumen pencegah konflik, bukan justru menjadi bagian dari perlombaan blok kekuatan di Timur Tengah?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut masih terbuka. Yang sudah jelas, pertemuan pertama Komite Politik dan Pertahanan Strategis pada akhir Agustus menunjukkan bahwa ketiga negara mulai membangun kelembagaan untuk menjalankan kerja sama tersebut.

Dengan demikian, Pakta Makkah bukan lagi sekadar deklarasi di atas kertas. Tetapi ia juga belum dapat dianggap sebagai sebuah sistem pertahanan bersama yang telah matang. Ia sedang berada dalam tahap pembentukan dan pengujian.

Dan serangkaian tekanan terhadap Saudi pada September 2026 menjadi salah satu ujian awal yang paling nyata.

Penutup

Arab Saudi kini berada di tengah persimpangan strategis. Di timur ada Hormuz. Di barat daya ada Bab Al-Mandab. Di tengahnya terdapat infrastruktur energi yang menjadi urat nadi perekonomian kerajaan.

Ketika kedua jalur strategis menghadapi tekanan, Saudi tidak hanya menghadapi persoalan keamanan nasional. Dunia pun ikut merasakan dampaknya melalui harga energi, perdagangan dan rantai pasok.

Dalam situasi seperti ini, kekuatan militer tetap menjadi salah satu unsur pertahanan. Tetapi pengalaman kawasan menunjukkan bahwa senjata saja tidak cukup.

Dibutuhkan diplomasi, kerja sama regional, ketahanan energi, keamanan maritim, perlindungan infrastruktur, dan mekanisme pencegahan konflik. Di sinilah Pakta Makkah menghadapi ujian pertamanya.

Bukan semata-mata seberapa cepat tiga negara dapat mengirim pasukan, tetapi seberapa mampu mereka membangun sistem keamanan yang membuat perang tidak perlu terjadi.

Dari Makkah, Saudi, Turki dan Pakistan sedang mencoba membangun sebuah kerangka pertahanan baru.

Ke depan, dunia akan melihat apakah kerangka itu berhenti sebagai perjanjian pertahanan tiga negara, atau berkembang menjadi bagian dari arsitektur keamanan yang lebih luas di dunia Islam.

Sebab pada akhirnya, keamanan Timur Tengah tidak hanya ditentukan oleh siapa yang memiliki senjata paling banyak.

Keamanan juga ditentukan oleh siapa yang mampu menjaga jalur laut tetap terbuka, energi tetap mengalir, diplomasi tetap hidup, dan konflik tidak berubah menjadi perang yang lebih luas. []

Mi’raj News Agency (MINA)