Catatan KUII 2026: Perhatian Umat Islam dan Pemerintah Indonesia terhadap Perjuangan Kemerdekaan Palestina

KONGRES Umat Islam Indonesia (KUII) VIII yang berlangsung pada 24–26 Juli 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, menjadi momentum penting bagi umat Islam Indonesia untuk menegaskan kembali komitmennya terhadap perjuangan palestina/">kemerdekaan Palestina.

Dalam forum lima tahunan yang diikuti sekitar 500 peserta dari 87 organisasi Islam ini, isu Palestina menjadi salah satu sorotan utama, mulai dari pernyataan sikap istiqamah, kritik terhadap peran PBB, keikutsertaan Indonesia dalam forum Board of Peace (BoP), hingga pemberian beasiswa bagi mahasiswa Palestina.

Tulisan ini akan mengupas secara mendalam berbagai catatan penting dari KUII VIII terkait perjuangan palestina/">kemerdekaan Palestina dan bagaimana umat Islam Indonesia serta pemerintah mengambil peran strategis dalam isu ini.

Indonesia Konsisten Perjuangkan palestina/">Kemerdekaan Palestina

Seruan dari Pembukaan KUII VIII

Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Zainut Tauhid Sa’adi, dalam sambutan pembukaan KUII VIII, menegaskan bahwa umat Islam Indonesia harus konsisten mengawal perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina .

“Umat Islam Indonesia harus terus memainkan peran strategis dalam menciptakan perdamaian dunia, menolak segala bentuk penjajahan, serta mengawal perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina secara konsisten dan istiqamah,” kata Zainut pada pembukaan kongres di Hotel Bidakara, Jumat (24/7) .

Ia menambahkan bahwa MUI selama ini telah istiqamah dalam memperjuangkan palestina/">kemerdekaan Palestina dan terus meningkatkan kepedulian terhadap situasi geopolitik dan kemanusiaan global . “Terutama adalah mengawal secara konsisten dan istiqamah terhadap perjuangan kemerdekaan bangsa Palestina,” ujarnya .

Landasan Sejarah dan Moral

Zainut menjelaskan bahwa KUII VIII memiliki bobot sejarah yang penting dalam membahas masalah keumatan dan kebangsaan, termasuk problematika global. Kongres ini digelar di tengah berbagai tantangan global, mulai dari dinamika geopolitik, ancaman krisis pangan dan energi, hingga pesatnya disrupsi teknologi digital . Meskipun menghadapi berbagai tantangan domestik, perhatian terhadap perjuangan Palestina tetap menjadi salah satu agenda utama yang tidak pernah surut.

Baca Juga: Polisi, Sekejam Itukah?

KH Zainut juga menekankan bahwa Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam harus memainkan peran dalam mencetak generasi masa depan yang unggul, bukan hanya di dalam negeri, tetapi juga antar sesama negara Muslim seperti Palestina.

Kritik terhadap Peran PBB

Pernyataan Wamenko Polkam

Salah satu catatan kritis yang mengemuka dalam KUII VIII adalah penilaian terhadap peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina. Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Wamenko Polkam), Letnan Jenderal TNI (Purn) Lodewijk Freidrich Paulus, menilai peran PBB masih belum optimal.

Menurut Lodewijk, situasi geopolitik yang semakin kompleks membutuhkan peran yang lebih efektif dari komunitas internasional untuk mewujudkan perdamaian. Ia menyoroti dua konflik besar yang tengah berlangsung di dunia saat ini, yaitu Perang Rusia-Ukraina dan konflik di Timur Tengah.

Dewan Keamanan PBB yang Lumpuh

Lodewijk juga menyoroti bahwa Dewan Keamanan PBB sering kali lumpuh akibat hak veto yang dimiliki negara-negara adidaya, sehingga resolusi-resolusi kemanusiaan terhambat. PBB kerap kehilangan kredibilitasnya karena tidak mampu menegakkan hukum internasional secara adil. Agresi militer dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Palestina, misalnya, sering kali tidak mendapat sanksi tegas dari PBB.

Kritik ini sejalan dengan evaluasi yang disampaikan dalam FGD Geopolitik KUII VIII sebelumnya, di mana para narasumber menilai bahwa tatanan dunia saat ini bergerak menuju multipolaritas dan PBB dianggap semakin “tak bergigi” .

Bergabung dalam Board of Peace: Langkah Diplomasi Alternatif

Keikutsertaan Indonesia dalam BoP

Di tengah kritik terhadap PBB, Indonesia tetap mengambil langkah diplomasi alternatif dengan bergabung dalam forum Board of Peace (BoP) yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026. Indonesia secara resmi bergabung setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani piagam pendirian BoP di Davos, Swiss, pada 22 Januari 2026.

Lodewijk mengungkapkan bahwa keikutsertaan Indonesia dalam BoP menjadi langkah aktif mencari celah diplomasi lain untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.

Menurutnya, Indonesia masuk bukan sekadar hadir. Dari 20 poin yang dibahas, ada satu poin yang berbicara tentang Palestina. “Itulah kepedulian Presiden kita. Kita masih menunggu perkembangannya,” katanya.

BoP adalah forum internasional yang bertujuan mempercepat proses rekonstruksi Palestina, terutama di Jalur Gaza yang hancur setelah perang antara Hamas dan Israel. Selain Indonesia, negara-negara penandatangan piagam BoP antara lain Turki, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Mesir, Maroko, Bahrain, Kazakhstan, dan sejumlah negara lainnya.

Evaluasi dan Kehati-hatian

Meskipun bergabung dalam BoP, Indonesia tetap bersikap hati-hati dan terus mengevaluasi keanggotaannya.

Sebelumnya, MUI juga sempat mendesak pemerintah untuk mengevaluasi keanggotaan Indonesia dalam BoP karena dikhawatirkan justru memperkuat arsitektur keamanan yang tidak setara dan mengubur prospek palestina/">kemerdekaan Palestina. Namun, pemerintah memutuskan untuk tetap berada dalam forum tersebut dengan tetap menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

Peacekeeping, Bukan Peacemaking

Lodewijk menegaskan bahwa meskipun terlibat dalam berbagai forum internasional, Indonesia tetap konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif. Dalam konteks penyelesaian konflik, Indonesia lebih memilih berkontribusi melalui misi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) dibandingkan terlibat dalam operasi tempur (peacemaking) .

“Indonesia bebas aktif, kita tidak bisa masuk kepada peacemaking karena harus bertempur. Kita masuk untuk peacekeeping. Mereka sudah damai, kita menangani,” jelasnya.

Langkah diplomasi dan kehati-hatian yang diambil pemerintah di tengah lesunya peran lembaga dunia ini, menurut Lodewijk, bukan bentuk keraguan, tetapi bagian dari kalkulasi demi menjaga kepentingan nasional sekaligus dorongan nyata bagi perdamaian global.

Baca Juga: Perang Digital atas Masjid Al-Aqsa

Beasiswa Rp22 Miliar untuk Mahasiswa Palestina

Salah satu momen paling mengharukan dalam KUII VIII adalah penyerahan bantuan beasiswa senilai Rp22 miliar bagi mahasiswa Palestina yang belajar di Indonesia.

Bantuan ini diserahkan secara simbolis oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Abdulfattah A.K. Al-Sattiri, pada pembukaan kongres, Jumat, 24 Juli 2026.

Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) penyaluran beasiswa dilakukan langsung oleh Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar dan Ketua Baznas RI Sodik Mudjahid. Bantuan ini merupakan bagian dari total dana kemanusiaan Palestina yang terhimpun mencapai Rp200 miliar, sebagai cerminan besarnya rasa kepedulian dan solidaritas umat Islam Indonesia.

Ketua Baznas RI, Sodik Mudjahid, dalam sambutannya menegaskan bahwa penyaluran beasiswa Rp22 miliar ini murni dana titipan kedermawanan masyarakat Indonesia untuk kemanusiaan dan tidak memotong maupun mengganggu alokasi dana zakat untuk kebutuhan domestik dalam negeri.

Ia menjelaskan bahwa tingginya angka bantuan tersebut berbanding lurus dengan besarnya kepedulian masyarakat Indonesia terhadap krisis kemanusiaan yang menimpa bangsa Palestina.

Wakil Ketua Umum MUI, KH M. Cholil Nafis, menegaskan bahwa program beasiswa ini bukan sekadar bantuan kemanusiaan biasa, melainkan langkah strategis untuk mempererat tali persahabatan dan diplomasi kebudayaan antara bangsa Indonesia dan Palestina .

“Kita membantu bagaimana putra-putri dari Palestina itu, yang akan menjadi pemimpin di masa akan datang di Palestina, kita beri beasiswa di Indonesia. Dia bisa sekolah di Indonesia, sehingga persahabatan Indonesia dengan Palestina itu benar-benar utuh,” ujar Kiai Cholil.

Baca Juga: Muhammad adalah Nama Mulia

Ia menjelaskan bahwa melalui kehadiran para mahasiswa Palestina di kampus-kampus tanah air, akan terjadi pertukaran gagasan dan pemikiran yang positif antara kedua bangsa. Nilai-nilai kedamaian, keberagaman, dan kebangsaan Indonesia diharapkan dapat diserap untuk membangun Palestina di masa depan.

“Apa yang ada pemikiran di Indonesia bisa diserap di Palestina, yang di Palestina pun juga bisa diserap di Indonesia. Jadi persahabatan kita adalah persahabatan yang rekat antara Indonesia dengan Palestina,” tegasnya .

Penutup

KUII VIII 2026 menjadi bukti nyata bahwa perjuangan palestina/">kemerdekaan Palestina tetap menjadi prioritas utama umat Islam Indonesia. Dari forum ini, setidaknya empat catatan penting dapat diambil:

Sikap Istiqamah. Umat Islam Indonesia, melalui MUI, menegaskan komitmen konsistennya untuk mengawal perjuangan palestina/">kemerdekaan Palestina di tengah berbagai tantangan global.
Kritik terhadap PBB. Pemerintah Indonesia dan umat Islam mengingatkan bahwa peran PBB dalam menyelesaikan konflik Palestina masih belum optimal dan perlu dievaluasi .
Diplomasi Alternatif. Keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace menjadi langkah strategis untuk memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina, meskipun tetap dengan evaluasi dan kehati-hatian.
Solidaritas Nyata. Beasiswa Rp22 miliar untuk mahasiswa Palestina menjadi bukti bahwa kepedulian Indonesia tidak berhenti pada diplomasi politik, tetapi juga diwujudkan dalam aksi nyata di bidang pendidikan.

Sesuai dengan tema KUII 2026, “Umat bersatu, Bangsa berdaulat, dan Negara kuat,” maka dengan persatuan umat dan sinergi antara pemerintah, MUI, dan seluruh elemen masyarakat, Indonesia akan terus menjadi garda terdepan dalam memperjuangkan palestina/">kemerdekaan Palestina, secara konsisten, istiqamah, dan penuh solidaritas.

Penulis, Ali Farkhan Tsani, peserta unsur Pimpinan Media Massa Nasional pada Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) VIII, Jakarta 24-26 Juli 2026.

Mi’raj News Agency (MINA)