Cina Sahkan UU untuk Mengubah Islam

Surat kabar berbahasa Inggris utama Cina, Global Times, melaporkan pada Sabtu (5/1) bahwa setelah pertemuan dengan perwakilan dari delapan asosiasi Islam, pejabat pemerintah “setuju untuk menuntun Islam agar kompatibel dengan sosialisme dan menerapkan langkah-langkah untuk mendikteisasi agama.”

Surat kabar itu tidak memberikan rincian lebih lanjut atau nama-nama asosiasi yang menyetujui keputusan tersebut. Demikian Al Jazeera melaporkan yang dikutip MINA, Ahad.

Cina telah memulai kampanye “Sinofikasi” yang agresif dalam beberapa tahun terakhir terhadap kelompok-kelompok agama yang sebagian besar ditoleransi di masa lalu mengalami pengekangan di bawah Presiden Cina Xi Jinping, pemimpin Cina paling kuat sejak Mao Zedong.

Mempraktikkan Islam telah dilarang di beberapa bagian Cina. Orang-orang Muslim tertangkap berdoa, puasa, menumbuhkan jenggot atau mengenakan jilbab, hijab yang dikenakan oleh banyak wanita Muslim yang merasa itu adalah bagian dari agama mereka, menghadapi ancaman penangkapan.

Menurut PBB, lebih dari satu juta Muslim Uighur diperkirakan ditahan di kamp-kamp interniran tempat mereka dipaksa untuk mencela agama mereka dan berjanji setia kepada Partai Komunis yang atheis (anti Tuhan).

Kelompok-kelompok HAM menuduh Cina terlibat dalam kampanye pembersihan etnis. Pada Agustus, editorial Washington Post mengatakan dunia “tidak bisa mengabaikan” kampanye pemerintah Komunis Cina melawan Muslim.

Bulan sabit dan kubah Islam telah dilucuti dari masjid, dan menurut kantor berita Associated Press, sekolah-sekolah agama dan kelas-kelas Arab telah dilarang dan anak-anak dilarang berpartisipasi dalam kegiatan Muslim.

Cina menolak kritik tersebut, dengan berdalih langkah itu untuk melindungi agama dan budaya kelompok minoritasnya.

Namun, dalam sepekan terakhir saja, pihak berwenang di provinsi Yunnan, yang berbatasan dengan Mynamar, telah menutup tiga masjid yang didirikan oleh minoritas etnis Muslim Hui yang terpinggirkan, South China Morning Post melaporkan. (T/R11/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)