ISRAEL LARANG LIMA MENTERI GAZA KE TEPI BARAT

Ramallah, 5 Sya’ban 1435/3 Juni 2014 (MINA) – Israel mencegah lima menteri dari Jalur Gaza melakukan perjalanan ke Tepi Barat untuk upacara pengambilan sumpah.

Acara pelantikan sedianya dilakukan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas di Ramallah, Senin (2/6). Anadolu Agency yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Hal itu sejalan dengan kesepakatan rekonsiliasi baru-baru ini antara faksi  Hamas dan Fatah.

Sumber Palestina mengatakan, para menteri yang dicegah masuk ke Ramallah, diharapkan akan dilantik di kemudian hari.

Kabinet baru terdiri dari 18 menteri, termasuk Perdana Menteri, dua deputi dan Sekretaris Jenderal Kabinet.

Sebelumnya, sumber Palestina terpercaya mengatakan, Fatah dan Hamas sepakat untuk mengumumkan pemerintah baru pada Senin, sebagaimana yang dijadwalkan.

Sumber yang minta tidak disebutkan namanya itu mengatakan, kedua kelompok sepakat bahwa Perdana Menteri Rami Hamdallah akan bertanggung jawab untuk Departemen Narapidana.

“Kami mereklamasi persatuan kami hari ini,” kata Abbas setelah pelantikan pemerintahan baru teknokrat di Ramallah. “Kesatuan rakyat Palestina tidak dapat dihancurkan.”

Abbas mengatakan pemerintah baru akan bertugas mempersiapkan pemilihan umum Palestina dalam enam bulan ke depan dan melayani kebutuhan rakyat Palestina.

Dia menekankan bahwa pemerintah baru akan tetap berkomitmen untuk kesepakatan yang ditandatangani oleh Otoritas Palestina (PA) untuk tetap menjaga perjuangan “damai” dan “diplomatik” untuk negara Palestina merdeka dengan Yerusalem Timur sebagai ibukotanya.

Abbas mengatakan, PA yang dipimpinnya akan tetap bertanggung jawab atas negosiasi damai dengan Israel.

Sementara itu, mantan Perdana Menteri Gaza Ismail Haniyah menyambut baik pengumuman pemerintah baru Palestina dan berjanji untuk bekerja sama.

“Hari ini kami menyerahkan tampuk pemerintahan dengan perlawanan Palestina yang dalam kondisi baik,” kata Haniyah dalam pidato televisinya dari Jalur Gaza.

“Kami telah berhasil memelihara perlawanan terhadap penjajah, bersama lembaga-lembaga negara Palestina, meskipun banyak kesulitan yang kami hadapi,” tambahnya.

Pada akhir April, Hamas yang menguasai Jalur Gaza dan Fatah yang memerintah Tepi Barat yang diduduki, menyepakati kesepakatan rekonsiliasi dengan maksud mengakhiri perpecahan yang telah merusak hubungan mereka sejak tahun 2007.

Kesepakatan itu menyerukan pembentukan pemerintah persatuan nasional untuk melayani sampai pemilihan legislatif dan presiden dapat diselenggarakan di Tepi Barat dan Jalur Gaza Palestina. (T/P09/P04)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)