Kesiapan Nataru, Pemerintah Perkuat Keamanan Publik dan Antisipasi Cuaca Ekstrem

Jakarta, MINA – Liburan perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru) 2026, pemerintah bersama aparat keamanan dan berbagai pemangku kepentingan meningkatkan kesiapsiagaan guna menjamin keamanan dan keselamatan publik. Upaya ini dilakukan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat serta potensi cuaca ekstrem yang diperkirakan terjadi di sejumlah wilayah Indonesia.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menyatakan telah menyiapkan langkah pengamanan terpadu di seluruh wilayah. Fokus pengamanan meliputi tempat ibadah, pusat keramaian, jalur transportasi, serta destinasi wisata yang diprediksi mengalami lonjakan pengunjung.

Kasatgas Humas Ops Lilin 2025 Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko menyampaikan bahwa kegiatan Pelayanan Terpadu bertujuan untuk memastikan seluruh personel pengamanan siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat selama rangkaian perayaan Natal dan libur Tahun Baru.

Trunoyudo juga menegaskan bahwa Polri akan terus meningkatkan langkah preventif dan pengamanan terpadu selama pelaksanaan Operasi Lilin 2025 demi terciptanya situasi kamtibmas yang kondusif.

“Melalui Pelayanan Terpadu 2025 ini, Polri hadir untuk memberikan jaminan keamanan, pelayanan, dan perlindungan kepada seluruh masyarakat selama perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026,” ujarnya, beberapa hari sebelum Natal, 25 Desember 2025.

Lonjakan aktivitas masyarakat pun terjadi di bandara, terminal, stasiun, pelabuhan, serta jalur darat utama. Untuk mengantisipasi kemacetan dan kecelakaan, aparat pemerintah pun telah menyiapkan pos pengamanan dan pos pelayanan terpadu yang berfungsi sebagai pusat informasi, layanan kesehatan, dan penanganan darurat.

Waspada Bencana

Selain aspek keamanan, pemerintah juga mewaspadai potensi bencana hidrometeorologi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan bahwa curah hujan tinggi, angin kencang, banjir, longsor, serta gelombang tinggi berpotensi terjadi selama periode libur akhir tahun.

Hal ini seperti disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia pada periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Aktifnya Monsun Asia menjadi pemicu utama meningkatnya suplai massa udara basah yang diprediksi akan berdampak pada mobilitas tinggi masyarakat di akhir tahun.

Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani, menjelaskan dalam periode sepekan ke depan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat berpotensi terjadi di sebagian wilayah Riau, Bengkulu, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selayan, dan Papua Selatan.

Ia juga mengingatkan masyarakat untuk tetap berhati-hati dalam merencanakan perjalanan darat, laut, dan udara, serta kegiatan wisata di luar ruangan saat malam pergantian tahun.

Updating kondisi cuaca oleh BMKG tidak untuk menghalangi masyarakat beraktivitas di akhir tahun. Namun sebagai rujukan untuk mengenali potensi risiko bencana di tempat masyarakat berkegiatan.

Khusus bagi pengelola tempat wisata, tentu harus menerapkan standar keselamatan tinggi serta mengatur kapasitas pengunjung, khususnya di kawasan pantai, pegunungan, dan objek wisata alam lainnya.

Layanan Publik

Adapun untuk menjamin pelayanan tetap optimal, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini mengimbau agar pelayanan kepada masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian yang diperlukan.

Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Menteri PANRB No. 8/2025 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Esensial pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama.

Adapun layanan esensial yang dimaksud adalah layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan lainnya.

“Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan publik terutama untuk pelayanan publik yang esensial selama masa Libur Nasional dan Cuti Bersama, diperlukan koordinasi untuk memastikan keselarasan dalam pelaksanaan operasional pelayanan publik,” tulis SE Menteri PANRB yang ditandatangani pada 24 Desember 2025 tersebut.

Menteri Rini mengimbau kepada menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota untuk memperhatikan beberapa hal agar pelayanan publik yang bersifat esensial tetap tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat, termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan, dan layanan lainnya, dengan tetap memperhatikan penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah bagi kelompok rentan. []

Mi’raj News Agency (MINA)