Ketua Partai Demokratik Kritik Sikap Diam Pemerintah Kanada Atas Kejahatan Israel

Ottawa, MINA – Ketua Partai Demokratik Baru Kanada Jagmeet Singh mengirim surat kepada pemerintah Kanada mengkritik sikap diam atas kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina.

“Semua pihak harus mengambil langkah praktis untuk mendukung hak Palestina, kami mengutuk sikap diam pemerintah Kanada atas pelanggaran Israel terhadap hukum internasional dan pelanggaran berulang terhadap hak asasi manusia rakyat Palestina,” kata Singh dalam surat kritik kepada pemerintah Kanada, Jumat (11/11).

Partai ini adalah salah satu partai anggota koalisi yang kini memerintah Kanada.

Ia meminta untuk mengambil langkah-langkah praktis dan serius dalam sikapnya terhadap perkembangan di Palestina, Palinfo melaporkan.

“Perlu komitmen serius tentang laporan terdokumentasi dari organisasi internasional yang dikeluarkan oleh Amnesty International, Asosiasi Perserikatan Bangsa-Bangsa, Human Right Wacth dan LSM, dan bekerja untuk mengadopsi laporan mereka,” imbuhnya.

Singh juga menekankan, perlunya merujuk para pembunuh jurnalis Palestina Shireen Abu Aqleh ke Pengadilan Kriminal Internasional.

Ia selanjunya menyerukan pemerintah Israel menghentikan ekspansi ilegal,  mengutuk pembangunan pemukiman Israel ilegal, penggusuran dan penghancuran rumah-rumah Palestina.

Menyerukan kepada pemerintah Kanada untuk berkontribusi meningkatkan pendanaan UNRWA, mengangkat blokade Jalur Gaza, dan bekerja untuk menyediakan pasokan yang diperlukan dengan bantuan yang diperlukan dan kebutuhan.

Singh mengutuk serangan pendudukan terhadap lembaga-lembaga hak asasi manusia Palestina, yang terbaru menyebut enam diantaranya dengan “terorisme”.

Dia mendesak ada kerja nyata untuk menangguhkan semua perjanjian perdagangan senjata dengan pemerintah Israel sampai hak-hak sah Palestina diakui.

Patut dicatat bahwa Partai Demokrat Baru, yang merupakan bagian dari koalisi yang berkuasa, memberikan mayoritas yang diperlukan bagi pemerintah untuk tetap pada posisinya hingga pemilihan berikutnya pada tahun 2025. (T/R4/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)