Komisi X: Jangan Jadikan Isu Pendidikan Untuk Jargon Kampanye

Jakarta, MINA – Isu pendidikan seharusnya tidak dijadikan jargon kampanye para calon kepala daerah menjelang Pilkada Serentak yang akan berlangsung di 171 daerah di seluruh Indonesia pada Juni tahun ini.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mencermati, hampir pasti para calon kepala daerah akan mengusung isu pendidikan di samping isu-isu lainnya, terutama yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat.

“Saking seringnya isu pendidikan dijadikan andalan para calon yang bertarung di Pilkada, maka hampir pasti isu ini akan terus dijual. Sayangnya hal tersebut tidak diikuti dengan realisasi perbaikan sarana pendidikan usai para calon terpilih,” kata Fikri, Senin (8/1).

“Selain Pemerintah Pusat, Kepala Daerah jelas ikut bertanggungjawab atas kemajuan pendidikan di daerahny,” ujarnya.

Dikutip dari rilis DPR RI, ia mengungkapkan, sistem otonomi yang demikian luas diberikan kepada Pemerintah Daerah, terbukti gagal dimanfaatkan dengan baik, khususnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah melalui infrastruktur. Bukti terdapat 1,3 juta lebih ruang kelas yang rusak, dari 1,8 juta total secara nasional.

Selain itu, tambah Fikri, adanya itikad yang kurang baik juga ditunjukkan oleh tidak terserapnya Dana Alokasi Khusus (DAK) pendidikan dari pusat sebanyak triliunan rupiah.

Menurut data Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2016, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan senilai Rp 8,4 triliun DAK tidak disalurkan daerah dengan berbagai alasan.

Fikri menyayangkan banyaknya kejadian kepala daerah yang terlibat korupsi. Sebagian besar bahkan terkait penyelewengan dana pendidikan, yang menempati porsi terbesar dalam anggaran pemerintah.

“Saya berharap agar publik akan semakin cerdas dalam memilih calonnya di Pilkada nanti, terutama yang memiliki kerja nyata dan terbukti bersih dan peduli,” harap Fikri. (R/R05/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)