Komunitas Muslim India Tuntut Tindakan Hukum Atas Pelarangan Shalat Jumat

Gurugram, MINA – Anggota komunitas Muslim di India menuduh, otoritas pemerintah telah gagal untuk mengambil tindakan terhadap sebuah kelompok Hindu yang melarang dan mengganggu Shalat Jumat berjamaah di Kota Gurugram.

“Kami telah menyampaikan laporan kepada 18 partai politik dengan harapan mereka akan mengangkat masalah ini di DPR dan forum publik lainnya. Slogan-slogan komunal dan pidato provokatif sedang dibuat terhadap Muslim dan pihak berwenang tidak mengambil tindakan,” kata Mohammad Adeeb, mantan anggota parlemen Rajya dan anggota Dewan Muslim Gurugram atau Gurgaon dalam konferensi pers seperti dikutip dari Hindustan Times, Jumat (10/12).

Adeep menambahkan, tindakan kelompok Hindu tersebut berarti telah melanggar hak konstitusional Kaum Muslimin di India untuk menjalankan ibadah menurut agama mereka.

Selain itu Mufti Saleem Qasmi, seorang pemimpin agama yang berbasis di Gurugram mengatakan, tuduhan tidak berdasar sedang dilontarkan oleh kelompok sayap kanan, seperti Muslim sedang melakukan jihad darat, mereka yang melakukan shalat adalah Rohingya, Bangladesh dan bukan penduduk lokal.

“Hanya ada 13 masjid di kota, dan beberapa orang tidak mendapatkan ruang untuk shalat. Kami telah mendekati pihak berwenang untuk mengalokasikan lahan untuk mendirikan situs keagamaan, tetapi tidak ada yang terjadi, ”katanya.

Menanggapi hal itu, pemerintah distrik berdalih telah melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah sensitif dan polisi kota menambahkan, mereka menyediakan keamanan yang memadai di semua tempat shalat yang ditunjuk.

Dalam sebuah video yang beredar, ramai-ramai sebuah kelompok Hindu di India mendatangi lahan yang akan digunakan untuk Shalat Jumat bagi umat Muslim. Bahkan mereka menyoraki dan memprovokasi jamaah, sebelumnya mereka juga memarkirkan kendaraan mereka di lahan itu dengan dalih tidak ada tempat.

Padahal sudah tiga bulan lamanya, kaum Muslimin di kawasan itu tidak melaksanakan Shalat Jumat secara berjamaah.

Kabarnya hal tersebut tidak terlepas dari intervensi kelompok Hindu. Mereka menekan pemerintah setempat untuk menolak perizinan Shalat Jumat di wilayah itu. (T/RE1/RS3)

Mi’raj News Agency (MINA)