Konflik AS-Israel-Iran, dan Masa Depan Palestina

KONFLIK AS-Israel versus Iran bukanlah peristiwa insidental. Konflik tersebut adalah bagian dari transformasi besar dalam sistem internasional. Eskalasi itu memperlihatkan tiga kenyataan mendasar, yakni krisis hegemoni global, fragmentasi dunia Islam, dan rapuhnya posisi perjuangan Palestina dalam pusaran geopolitik.

Namun di balik krisis itu, terdapat peluang Sejarah, yaitu bahwa dunia tidak lagi sepenuhnya unipolar. Dominasi Amerika Serikat menghadapi tantangan nyata dari kekuatan-kekuatan baru seperti China dan Russia. Timur Tengah menjadi salah satu medan uji pergeseran kekuatan tersebut.

Serangan AS-Israel terhadap Iran tidak dapat dilepaskan dari upaya mempertahankan arsitektur keamanan lama. Tel Aviv tetap menjadi sekutu strategis utama Washington dalam menjaga keseimbangan regional.

Namun setiap eskalasi juga mempercepat perubahan. Ketika hukum internasional dipersepsikan selektif, legitimasi global ikut terkikis. Dunia menyaksikan standar ganda secara terbuka.

Konflik di Kawasan Timur Tengah tersebut adalah cermin dari sistem internasional yang sedang kehilangan keseimbangan.

Sementara, eskalasi regional itu membawa dua kemungkinan bagi perjuangan Palestina.

Pertama, risiko terpinggirkan. Ketika konflik Iran–Israel mendominasi panggung global, isu kemanusiaan Gaza bisa tergeser dari prioritas diplomatik internasional.

Kedua, peluang penguatan. Krisis besar juga sering kali membuka mata dunia terhadap akar persoalan: pendudukan, blokade, dan ketidakadilan struktural.

Namun satu hal jelas, Palestina tidak boleh menggantungkan masa depannya pada dinamika kekuatan regional semata. Konsolidasi internal, diplomasi global, dan dukungan masyarakat internasional tetap menjadi fondasi utama.

Fragmentasi Dunia Islam

Konflik yang membara di Kawasan Timteng menyingkap kenyataan pahit, yakni dunia Islam masih terfragmentasi secara politik dan strategis.

Sebagian besar negara Arab memiliki ketergantungan militer pada Amerika Serikat. Sebagian kecil lainnya mengambil posisi konfrontatif. Sebagian lagi memilih netralitas yang hati-hati.

Baca Juga: Polisi, Sekejam Itukah?

Forum seperti Organisation Kerjasama Islam (OKI) faktanya belum sepenuhnya mampu menjadi kekuatan kolektif yang solid.

Sementara tanpa kemandirian ekonomi dan pertahanan, solidaritas politik sulit diwujudkan dalam tindakan konkret.

Maka, krisis ini seharusnya menjadi momentum introspeksi, “Apakah dunia Islam akan terus menjadi arena rivalitas kekuatan besar, atau membangun arsitektur kemandiriannya sendiri?”

Fregmentasi dunia Islam, atau setidaknya dunia Arab, tampak terlihat ketika kabar meninggalnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, yang menyebar ke seluruh dunia, tapi terasa bukan duka, keheningan tanpa ucapan belasungkawa dari negara-negara tetangganya.

Keheningan itu berbicara, mengungkap peta baru dunia Islam, siapa yang bersuara, siapa yang memilih diam, dan siapa yang berdiri di persimpangan kepentingan.

Mayoritas negara Arab memilih tidak mengeluarkan pernyataan duka. Sebagian dari mereka yang selama ini dikenal vokal menyuarakan dukungan bagi Palestina, namun pada saat yang sama menjalin relasi strategis, bahkan normalisasi, dengan Israel. Retorika pro-Palestina berjalan beriringan dengan realitas diplomatik yang kompleks.

Padahal, Iran selama ini dikenal sebagai negara yang secara konsisten mengambil posisi dukungan penuh bagi Palestina sekaligus mengambil posisi anti-Israel dan berlawanan dengan Amerika Serikat. Berbeda dengan negara-negara Arab yang pada umumnya memang mendukung Palestina, tetapi juga sekaligus pro-Israel, dengan menjalin normalisasi.

Di tengah sanksi panjang dan tekanan global, Iran membangun kemandirian militernya sendiri, berbeda dengan banyak negara Arab yang sistem pertahanannya bertumpu pada Amerika Serikat, baik melalui pembelian alutsista maupun keberadaan pangkalan militer.

Ketika dunia Arab bergantung pada payung keamanan Washington, Teheran memilih berdiri dengan industrinya sendiri, meski harus membayar harga mahal berupa isolasi ekonomi dan politik.

Maka ketika wafatnya Khamenei tidak direspons secara luas oleh banyak pemerintahan Arab, pertanyaan yang muncul bukan sekadar soal suka atau tidak suka terhadap figur dan ideologinya. Pertanyaannya lebih dalam adalah apakah fragmentasi dunia Islam telah sedemikian rupa sehingga empati pun menjadi kalkulasi geopolitik?

Narasi sektarian, seperti isu Sunni-Syi’ah, selama bertahun-tahun diproduksi dan dipertajam. Narasi tersebut kemudian membentuk persepsi kolektif, menanam kecurigaan, dan memperlemah rasa senasib. Dalam konteks itu, sunyi menjadi simbol keberhasilan narasi pemecah belah.

Palestina kembali menjadi cermin. Ketika solidaritas umat terbelah, isu Palestina mudah menjadi retorika tanpa daya kolektif yang nyata. Padahal, dari Gaza suara justru tegas menyebut Iran sebagai bagian penting dari poros dukungan perlawanan.

Apakah ini berarti semua harus sepakat dalam strategi politik? Tentu tidak. Dunia Islam memang beragam dalam mazhab, kepentingan nasional, dan orientasi diplomasi. Namun perbedaan tidak seharusnya membunuh adab dasar kemanusiaan dan solidaritas keumatan.

Jika suatu hari dunia Arab benar-benar lebih banyak diam ketika seorang pemimpin tetangganya wafat karena konflik geopolitik, maka yang terkubur bukan hanya seorang tokoh. Yang ikut terkikis adalah rasa persaudaraan itu sendiri.

Dan ketika ukhuwah melemah, yang diuntungkan bukanlah Palestina, melainkan mereka yang sejak lama berharap dunia Islam tetap terpecah, saling curiga, dan tak pernah benar-benar berdiri sebagai satu kekuatan moral di panggung sejarah.

Masa Depan Palestina

Baca Juga: Perang Digital atas Masjid Al-Aqsa

Sejak serangan AS-Israel ke Iran mencuri headline global, banyak media besar dan forum diplomatik kini lebih banyak membahas potensi perang regional yang lebih luas. Kekhawatiran akan krisis energi, peran kekuatan besar seperti China, serta tekanan geopolitik dalam blok Barat dan Global South menjadi agenda utama diskusi kebijakan internasional.

Akibatnya, isu humaniter yang dalam seperti penderitaan berkelanjutan di Gaza, batasan akses terhadap kebutuhan dasar, serta pembatasan hak hidup masyarakat Palestina yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun bisa terpinggirkan dari perhatian global yang lebih luas. Belum lagi pembatasan informasi dan narasi konflik yang terjadi di berbagai sisi media juga turut berkontribusi pada penurunan intensitas sorotan terhadap kehidupan rakyat sipil Palestina.

Fenomena pergeseran perhatian bukanlah sekadar retorika. Sudah pernah diamati bagaimana ketika konflik yang lebih spektakuler di Iran–Israel memanas, liputan dan solidaritas terhadap penderitaan di Gaza dan wilayah Palestina lainnya tenggelam di tengah banjir berita serangan rudal dan ancaman perang dunia.

Padahal, keadaan di Gaza dan Tepi Barat tetap kritis, mulai dari pos pemeriksaan, hambatan ekonomi, pembatasan akses dan blokade yang masih terus berlangsung, telah menambah penderitaan setiap hari bagi jutaan warga Palestina.

Lebih jauh lagi, jika perhatian publik terus teralihkan, kemungkinan besar tekanan diplomatik dan tekanan moral internasional untuk menghentikan pelanggaran hak asasi di Palestina akan semakin melemah. Padahal solidaritas global dan pengawasan internasional merupakan salah satu instrumen penting untuk mendukung perubahan nyata di lapangan.

Perhatian global yang terus beralih juga menghadirkan tantangan moral dan politik besar. Negara-negara berpengaruh kini sibuk menghadapi implikasi konflik dengan Iran, termasuk dampaknya pada ekonomi global, keamanan energi, dan stabilitas geopolitik. Sehingga ancaman terhadap rakyat Palestina bisa terkesan “relatif lebih kecil” di mata pembuat kebijakan.

Sementara itu, diplomasi multilateral yang semestinya menekan Israel untuk menghormati hukum internasional terhadap hak sipil dan politik rakyat Palestina bisa kehilangan momentum ketika isu lain menjadi prioritas instan.

Belum lagi narasi media global yang berpotensi menciptakan kesan bahwa konflik di Gaza hanyalah satu dari banyak tragedi kemanusiaan di dunia, bukan isu yang memerlukan perhatian dan solusi jangka panjang yang fokus serta berkelanjutan.

Baca Juga: Muhammad adalah Nama Mulia

Fokus Palestina

Kelangsungan perhatian terhadap Palestina tidak hanya soal moral, tetapi juga soal justice, accountability, dan rekonsiliasi yang adil.

Dalam suasana konflik luas yang melibatkan kekuatan besar, komunitas internasional, media, dan masyarakat sipil memiliki tanggung jawab untuk memastikan isu Palestina tetap diakui sebagai masalah hak asasi manusia yang serius dan bukan sekadar “latar belakang” dari konflik besar lain.

Ini berarti kita harus tetap menjaga liputan media terhadap penderitaan sipil Palestina, akses bantuan kemanusiaan, serta upaya hukum internasional untuk merespons pelanggaran hak.

Kita harus terus mengajak publik global untuk tidak melihat Palestina sebagai isu sekunder, meskipun konflik yang lebih besar menarik perhatian luas.

Konflik antara AS, Israel, dan Iran memang dramatis dan berdampak besar, namun hal itu tidak boleh menjadi alasan untuk melupakan penderitaan sistemik yang telah berlangsung puluhan tahun di Palestina.

Dunia harus berhati-hati agar perhatian terhadap krisis Palestina tidak luntur di tengah sorotan konflik lain, karena keadilan bagi masyarakat yang paling rentan justru bergantung pada konsistensi perhatian itu sendiri.

Palestina bukan sekadar isu sampingan dari cerita geopolitik yang lebih besar. Namun Palestina adalah masalah hak asasi manusia yang mendesak dan memerlukan perhatian yang tak tergantikan oleh konflik apa pun.

Apalagi, bagi umat Islam, ada Masjidil Aqsa di Palestina, yang masih terus mengalami penutupan, penodaan, provokasi, hingga penggalian terowongan di bawahnya, harus tetap terkawal. Jangan sampai lepas dan terhempas oleh isu-isu konflik lainnya. []

Mi’raj News Agency (MINA)