KRISIS PERUMAHAN, ISRAEL DATANGKAN 20.000 PEKERJA KONSTRUKSI CINA

Tel Aviv, 7 Dzulhijjah 1436/21 September 2015 (MINA) – Israel berencana mendatangkan 20.000 pekerja konstruksi Cina untuk membantu membangun apartemen baru sebagai bagian dari upaya untuk menurunkan biaya perumahan, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan, Ahad kemarin.

“Netanyahu mengumumkan rencana tersebut pada awal rapat kabinet,” kata Sektertariat Perdana Menteri Israel. Kementerian Keuangan kemudian mengatakan kabinet telah menyetujui hal itu.

Jaksa Agung Israel Yehuda Weinstein telah menentang langkah itu karena kedua negara tidak memiliki perjanjian resmi yang terkait dengan kerja sama tersebut, demikian Middle East Monitor (MEMO) melaporkan sebagaimana dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Kurangnya kesepakatan dapat menyebabkan pekerja imigran membayar perantara ratusan atau bahkan ribuan dolar untuk memperoleh izin.

Pekerja Cina sedang dibawa ke Israel di bawah kontrak pribadi antara perusahaan Israel dan Cina. Kedua negara telah terlibat dalam negosiasi kondisi kerja, tetapi belum mencapai kesepakatan.

Sebuah pernyataan dari kementerian keuangan mengatakan karena urgensi dari permasalahan itu, para pekerja akan dibawa tanpa perjanjian bilateral, sekaligus menciptakan mekanisme untuk memastikan hak-hak mereka dilindungi dan mencegah mereka dari membayar perantara untuk izin.

Netanyahu mengatakan, hal itu penting untuk bergerak maju meskipun “ada permasalahan biaya,” dengan biaya hidup yang menjadi masalah besar di Israel.

“Dalam pandangan saya, ini adalah langkah yang diperlukan dan penting untuk harga rumah yang lebih rendah,” kata Netanyahu.

Sektor konstruksi Israel mempekerjakan 216.000 pekerja, termasuk 37.000 warga Palestina dan 6.000 orang asing, dengan 3.700 lainnya dari Cina.

Kementerian keuangan mengatakan kurangnya terampil pekerja konstruksi orang Israel dan Palestina, serta ketidakstabilan untuk memperkerjakan warga Palestina – yang izin dapat dengan mudah dicabut – telah menciptakan kekurangan pekerja.

Israel juga membantah memberikan izin bekerja bagi warga Palestina, yang menyebabkan sejumlah besar warga Palestina mencari pekerjaan di sana secara ilegal.

Kecepatan kerja pekerja Cina dalam membangun bangunan tinggi 50 persen lebih tinggi dari orang Israel, Palestina dan lainnya, kata kementerian keuangan.

Sementara Cina mengatakan kepada Israel pada Juni lalu, tidak akan mengizinkan pekerja migran asal negara itu untuk bekerja di permukiman di Tepi Barat yang diduduki, yang ilegal berdasarkan hukum internasional.(T/P004/R05)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)