Media: Unjuk Rasa Anti Reformasi Peradilan Israel Masuki Pekan ke-32

Tel Aviv, MINA – Media Israel melaporkan, pengunjuk rasa berdemonstrasi menentang kebijakan reformasi peradilan pemerintah Israel memasuki pekan ke-32 pada Sabtu malam (12/8).

Lebih dari 150 aksi protes semacam itu dilaksanakan di seluruh wilayah Israel, termasuk di luar kediaman pejabat pemerintah.

Penyelenggara mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “Dalam dua pekan terakhir, kami telah menyaksikan hasil langsung dari kudeta yudisial: kebijakan rasis oleh kementerian pemerintah, runtuhnya polisi, dan awal gelombang emigrasi,” menurut media Israel. Al-Mayadeen melaporkan.

Mereka menambahkan bahwa “Semua ini menambah krisis mendalam di tentara rakyat, yang kesiapan operasionalnya sangat dirugikan oleh tindakan pemerintah. Terserah kita, warga negara, untuk keluar dan membela Israel.”

Netanyahu mengisyaratkan pada hari Ahad bahwa kabinetnya akan melanjutkan dengan mengubah susunan Komite Seleksi Yudisial, ketentuan yang paling luas jangkauannya dan kontroversial dalam paket pemeriksaan yudisial.

Dia mengisyaratkan bahwa dia masih mencari kesepakatan tentang itu. Dia kemudian menyatakan bahwa dia akan menunda proposal perubahan yudisial lainnya.

Menurut media Israel, rencana pemerintah terus mengganggu institusi pendudukan khususnya militer.

Mayor Jenderal Tomer Bar, Kepala Staf Angkatan Udara Israel, bulan lalu bertemu dengan lusinan pilot cadangan yang telah bersumpah bahwa mereka tidak akan lagi melaksanakan tugas sukarela untuk memprotes perombakan tersebut, memberi tahu mereka bahwa kesiapan pasukan “memburuk”. ”

Lebih dari 10.000 tentara cadangan yang selalu datang untuk bertugas secara sukarela mengumumkan awal bulan ini bahwa mereka tidak akan melakukannya lagi, setelah koalisi menyelesaikan bagian penting pertama dari undang-undang terkait bulan lalu.

Pasukan cadangan yang beberapa di antaranya telah menindaklanjuti ancaman mereka, telah memperingatkan bahwa mereka tidak akan dapat “bertugas di Israel yang tidak demokratis,” yang dikhawatirkan akan muncul jika proposal reformasi pemerintah dilaksanakan. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)