Menteri PPN: Pelaksanaan SDGs Perlu Pembiyaan Alternatif

Jakarta, MINA – Menutup rangkaian acara Konferensi Tahunan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs Annual Conference 2019, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan, dalam mencapai target SDGs tidak bisa bergantung pada APBN, namun butuh pembiayaan alternatif non anggaran pemerintah.

Konferensi tahunan tersebut sebelumnya dibuka oleh Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla. Ia berharap, konferensi ini tidak berhenti pada tataran konsep tetapi juga menghasilkan real action yang didapatkan atas hasil diskusi untuk membantu upaya Indonesia mencapai target-target SDGs Goals 14.

Bambang mengatakan, dalam Roadmap SDGs Indonesia 2030, kebutuhan pembiayaan investasi menggunakan beberapa skenario, yakni: Business as Usual (BAU) sebesar Rp 7.721 triliun, intervensi moderat sebesar Rp 9.405 triliun, intervensi tinggi sebesar Rp 10.397 triliun.

“Kalau kita pakai intervensi tinggi untuk mencapai target standar global, maka tahun depan kita membutuhkan Rp 2.867 triliun. Bayangkan saja besaran APBN kita tahun depan sebesar Rp 2.500 triliun. Artinya, kalau kita menggunakan APBN total, sudah pasti tidak cukup bahkan untuk skenario BAU,” kata Bambang dalam pidato Penutupan SDGs Annual Conference 2019, Rabu (9/10), di Hotel Fairmont, Jakarta.

Maka dari itu pelaksanaan SDGs didesain multiplatform, bukan hanya pemerintah saja tetapi juga melibatkan banyak pihak untuk bekerja dan membiayai bersama-sama.

Bambang menekankan, pemerintah harus menjadi pionir yang mengajak peran aktif semua pihak untuk membiayai SDGs melalui sumber pembiayaan inovatif, antara lain Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), sukuk, green bond, zakat, blended finance, social impact fund, filantropi, dan crowdfunding.

“Melalui SDGs Financing Hub, pemerintah berupaya menjangkau sumber-sumber pembiayaan inovatif untuk mengalirkan sumber pendanaan demi mencapai target SDGs. Keberhasilan pembiayaan investasi untuk SDGs hanya dapat dicapai melalui kemitraan seluruh pihak secara inklusif, sifatnya partisipatif, dan berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Pada akhir rangkaian acara SDGs Annual Conference tahun ini, Menteri Bambang menandatangani enam Memorandum of Understanding (MoU) terkait pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia dan Letter of Intent (LoI) dengan beberapa pihak terkait, termasuk dengan UNICEF Indonesia. (L/Sj/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)