Otoritas Palestina Panggil Perwakilan Belanda Terkait Pemutusan Bantuan LSM

Ramallah, MINA – Otoritas Palestina (PA) telah memanggil perwakilan Belanda untuk menolak keputusan Belanda menghentikan pendanaan untuk LSM Palestina, yang secara kontroversial dilarang oleh Israel dan dicap sebagai organisasi teroris.

Dalam sebuah pernyataan, PA mengecam keputusan “tidak adil dan bias” yang memotong dana untuk Komite Persatuan Kerja Pertanian (UAWC), salah satu dari enam LSM yang dilarang Israel pada Oktober lalu, yang dikatakan para kritikus sebagai serangan terhadap masyarakat sipil Palestina, WAFA melaporkan.

Otoritas Palestina, yang mengelola bagian-bagian Tepi Barat yang diduduki dan mengoordinasikan keamanan bersama Israel, mengatakan, UAWC memberikan bantuan penting bagi para petani Palestina yang berjuang untuk tetap berada di tanah mereka dalam menghadapi perluasan permukiman Israel.

Pemerintah Belanda mendasarkan keputusannya pada audit independen UAWC yang menemukan bukti bahwa organisasi tersebut terlibat dalam terorisme.

Dikatakan bahwa audit itu menemukan sejumlah anggota dewan UAWC yang “mengkhawatirkan” terkait dengan Front Populer untuk Pembebasan Palestina (PFLP), sebuah kelompok militan sayap kiri. Dua mantan karyawan UAWC ditangkap sehubungan dengan pengeboman yang menewaskan seorang remaja Israel di Tepi Barat pada 2019.

Namun, UAWC menolak temuan itu, dengan mengatakan bahwa pihaknya tidak peduli dengan kegiatan politik pribadi anggota dewan atau karyawannya.

PFLP memiliki partai politik serta badan amal dan sayap bersenjata. Israel dan negara-negara Barat menganggap PFLP sebagai organisasi teroris karena serangan selama beberapa dekade yang telah menewaskan warga sipil Israel.

Israel mengatakan, enam kelompok itu adalah front untuk PFLP tetapi hanya memberikan sedikit bukti untuk mendukung tuduhan tersebut. Pelabelan teror membuka jalan bagi militer Israel untuk menutup keenam LSM dan menangkap anggotanya, tetapi belum melakukannya.

Kelompok hak asasi menyangkal tuduhan Israel. Mereka mengatakan, tuduhan itu ditujukan untuk melumpuhkan masyarakat sipil dan menekan donor Barat untuk menghentikan pendanaan.

Enam kelompok masyarakat sipil tersebut berbasis di Tepi Barat yang diduduki, yang direbut Israel dalam perang 1967. Palestina ingin Tepi Barat menjadi bagian utama dari negara masa depan mereka. Proses perdamaian terhenti lebih dari satu dekade lalu. (T/RI-1/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)