PBB: 17,7 Juta Warga Sudan Hadapi Krisis Pangan Akut

Jenewa, MINA- Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO) pada Jumat (15/12) menyatakan bahwa 17,7 juta warga di seluruh Sudan menghadapi “krisis pangan akut tingkat tinggi.”

“Situasi ketahanan pangan di negara ini sangat buruk dan telah mencapai “tingkat yang sangat mengkhawatirkan, sehingga memerlukan tindakan segera dan kolektif,” kata Adam Yao, wakil perwakilan FAO untuk Sudan kepada pers PBB di Jenewa, Anadolu Agency melaporkan.

Mengutip proyeksi Fase Ketahanan Pangan Terpadu (IPC) yang baru dirilis, ia mengatakan bahwa 17,7 juta orang menghadapi IPC Fase 3 atau lebih tinggi (Krisis atau lebih buruk) antara Oktober 2023 dan Februari 2024.

Menurut perwakilan tersebut, di negara bagian Khartoum, 3,9 juta orang lebih dari separuh populasi menghadapi tingkat kerawanan pangan akut yang tinggi, sementara di Greater Darfur, sekitar 5,3 juta orang hampir setengah dari total populasi di wilayah Darfur kemungkinan besar berada di IPC Fase 3 atau lebih tinggi.

“Populasi yang paling rentan terkonsentrasi di negara-negara yang mengalami kekerasan, termasuk Greater Darfur, Greater Kordofan, dan Khartoum, khususnya di wilayah tiga kota Khartoum, Bahri, dan Omdurman,” jelasnya.

Selain itu, di Kordofan Raya, sekitar 2,7 juta 44% dari total populasi di negara bagian Kordofan berada di IPC Fase 3 atau lebih tinggi, tambahnya.

Ia menunjukkan konflik yang sedang berlangsung, meningkatnya kekerasan, rendahnya produksi pertanian, tingginya harga pangan, guncangan iklim, dan pengungsian sebagai kontributor krisis pangan.

“Masyarakat Sudan kini membutuhkan dukungan lebih dari sebelumnya dan tindakan segera kami untuk melestarikan kehidupan dan penghidupan masyarakat pedesaan Sudan sangatlah penting,” kata Yao.

“Semakin lama waktu yang kita perlukan untuk merespons, semakin banyak nyawa yang kita hadapi dalam ancaman kelaparan. Pendanaan adalah hal yang sangat penting, dan tindakan cepat adalah satu-satunya perisai kita terhadap bahaya yang mengancam ini,” tambahnya. (T/R5/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)