PM Pakistan Sharif Hadapi Kecaman Dalam Negeri Usai Gabung Dewan Perdamaian Trump

Ali Farkhan Tsani Editor : Widi Kusnadi - Jumat, 23 Januari 2026 - 02:39 WIB

Jumat, 23 Januari 2026 - 02:39 WIB

13 Views ㅤ

Islamabad, MINA – Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menghadapi kecaman di dalam negerinya usai menandatangani piagam Dewan Perdamaian untu Gaza rancangan Presiden AS Donald Trump, di Davos, Swiss, Kamis (22/1).

Partai-partai oposisi melabeli langkah Sharif sebagai tidak transparan dan “tidak dapat dipertahankan secara moral”. Hindustan Times melaporkan.

Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), partai mantan PM Imran Khan yang dipenjara, memimpin kecaman terhadap keputusan pemerintah.

Dalam sebuah pernyataan tegas, partai tersebut mengumumkan tidak menerima keputusan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, dengan alasan bahwa hal-hal yang signifikan secara internasional seperti itu membutuhkan “transparansi penuh dan konsultasi inklusif dengan semua pemangku kepentingan politik utama.”

PTI menekankan setiap partisipasi dalam inisiatif perdamaian internasional harus melengkapi dan memperkuat sistem multilateral PBB, bukan menciptakan “struktur paralel” yang dapat “memperumit tata kelola global”.

Partai Imran menginginkan pemerintah menarik partisipasi formal hingga proses konsultasi lengkap, yang tunduk pada pengawasan parlemen Pakistan.

Partai tersebut bahkan menginginkan referendum nasional atas keputusan tersebut.

Sambil menyatakan dukungan untuk rakyat Palestina, PTI menekankan tidak akan menerima rencana apa pun yang bertentangan dengan keinginan rakyat Gaza atau Palestina secara keseluruhan.

Menambah tekanan pada Sharif, Allama Raja Nasir Abbas, ketua Majlis Wahdat-e-Muslimeen (MWM) dan Pemimpin Oposisi di Senat, mengecam langkah tersebut sebagai “tidak bermoral dan tidak dapat dibenarkan”.

Kritik tersebut muncul ketika Trump menggunakan platform tersebut untuk mengeluarkan ultimatum keras, menyatakan bahwa kelompok militan Palestina Hamas harus melucuti senjata atau menghadapi “eliminasi”.

Meskipun pemerintahan Trump mengundang lebih dari 60 negara, termasuk kekuatan besar seperti India dan China, tercatat 22 negara berpartisipasi dalam peluncuran di Davos.

Negara-negara yang telah menerima undangan Trump untuk bergabung dengan dewan tersebut adalah Argentina, Albania, Armenia, Azerbaijan, Bahrain, Belarus, Bulgaria, Mesir, Hongaria, Indonesia, Yordania, Kazakhstan, Kosovo, Maroko, Mongolia, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turki, Uni Emirat Arab, Uzbekistan, dan Vietnam. []