Prancis Larang Menteri Israel Bezalel Smotrich Masuk Wilayahnya

Paris, MINA – Pemerintah Prancis melarang Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich, memasuki wilayahnya sebagai bagian dari langkah sanksi terhadap pihak-pihak yang dinilai berperan dalam perluasan permukiman ilegal dan meningkatnya kekerasan pemukim Israel terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot mengatakan larangan tersebut diberlakukan bersamaan dengan sanksi terhadap empat pemimpin organisasi pemukim dan 21 pemukim yang dituduh terlibat dalam tindakan kekerasan di Tepi Barat.

Kebijakan itu diumumkan bersama sejumlah negara sekutu, yakni Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia. Al-Jazeera melaporkan, Rabu (10/6).

Menurut pemerintah Prancis, Smotrich secara terbuka mendukung aneksasi Tepi Barat, pembangunan permukiman baru Yahudi, serta gagasan menghidupkan kembali permukiman Israel di Jalur Gaza.

Baca Juga: Wapres AS: Perundingan dengan Iran Ada Kemajuan, Tapi Belum Deal

Paris menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan upaya internasional untuk mewujudkan solusi dua negara bagi Palestina dan Israel.

Smotrich merupakan salah satu tokoh utama dalam koalisi pemerintahan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Ia dikenal sebagai figur sayap kanan yang kerap melontarkan pernyataan kontroversial terkait Palestina dan mendukung ekspansi permukiman Israel di wilayah pendudukan.

Langkah Prancis ini menambah daftar negara yang mengambil tindakan terhadap pejabat tinggi Israel.

Sebelumnya, Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, juga dilarang memasuki Prancis setelah menuai kecaman atas sikapnya terhadap para aktivis kapal bantuan kemanusiaan yang menuju Gaza. Beberapa negara Eropa lainnya, termasuk Irlandia dan Slovenia, juga telah menjatuhkan pembatasan serupa terhadap kedua menteri tersebut.

Baca Juga: PBB: 300.000 Warga Yaman Mengungsi, Taiz Terisolasi

Keputusan Paris dipandang sebagai sinyal meningkatnya tekanan diplomatik Eropa terhadap kebijakan Israel di wilayah Palestina yang diduduki.

Di tengah berlanjutnya perang di Gaza dan meningkatnya kekerasan pemukim di Tepi Barat, sejumlah negara Barat mulai mengambil langkah yang lebih tegas terhadap individu maupun kelompok yang dianggap menghambat proses perdamaian dan solusi dua negara. []

Mi’raj News Agency (MINA)

Baca Juga: AS Dilaporkan Serang Pulau Qeshm di Selat Hormuz, Ledakan Terdengar di Pesisir Selatan Iran