Sebanyak 47 Negara Suarakan Keprihatinan atas Pelanggaran China di Xinjiang

Jenewa, MINA – Sebanyak 47 negara menyuarakan keprihatinan tentang dugaan pelanggaran di Provinsi Xinjiang dan menuntut agar kepala hak asasi PBB menerbitkan laporan tentang situasi di wilayah tersebut.

“Kami terus sangat prihatin tentang situasi hak asasi manusia di Daerah Otonomi Uighur Xinjiang,” kata Paul Bekkers, Duta Besar Belanda untuk PBB di Jenewa kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB, Al Jazeera melaporkan, Rabu (15/6).

Dalam pernyataan bersama atas nama 47 negara, Bekkers menunjukan sejumlah laporan kredibel dengan lebih dari satu juta warga Uighur dan minoritas Muslim lainnya ditahan secara sewenang-wenang.

Beijing mengakui, ada kamp tetapi itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan dan diperlukan untuk mengatasi ekstremisme.

“Ada laporan tentang pengawasan luas yang sedang berlangsung, diskriminasi terhadap warga Uighur dan orang lain yang termasuk minoritas,” katanya.

Pernyataan bersama itu juga menyuarakan keprihatinan tentang laporan penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, sterilisasi paksa, kekerasan seksual dan berbasis gender, kerja paksa serta pemisahan paksa anak-anak dari orang tua mereka oleh pihak berwenang.

Negara-negara yang bersangkutan, kata Bekkers, “mengulangi seruan kami pada China untuk segera mengatasi masalah ini dan mengakhiri penahanan sewenang-wenang terhadap Muslim Uighur dan orang-orang yang termasuk minoritas lain”.

Kelompok itu juga meminta Beijing untuk memberikan para penyelidik dan pakar PBB akses yang berarti dan tidak terbatas untuk secara independen mengamati situasi di Xinjiang.

Setelah berbulan-bulan menuntut akses tanpa batas ke Xinjiang, Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Michelle Bachelet akhirnya mengunjungi China bulan lalu. Kunjungan pertama oleh seorang kepala hak asasi PBB ke negara itu dalam 17 tahun terakhir.

Tetapi dia menghadapi kritik keras karena tidak berbicara lebih terhadap dugaan pelanggaran China sebelum dan selama perjalanan, yang diyakini sangat dikendalikan oleh otoritas China.

Dalam pernyataan bersama, negara-negara tersebut meminta pengamatan lebih rinci, termasuk pembatasan yang diberlakukan otoritas China pada kunjungan Bachelet.

Sementara itu, Duta Besar China Chen Xu bereaksi terhadap pernyataan bersama tersebut. Ia mengutuk Belanda dan penandatangan lainnya karena menyebarkan yang dikatakannya sebagai kebohongan dan rumor untuk menyerang China.

“Kami dengan tegas menolak tuduhan ini,” katanya, menuduh negara-negara di balik pernyataan kemunafikan dan upaya untuk terlibat dalam manipulasi politik.

Xu memuji kunjungan Bachelet, bersikeras hal itu telah meningkatkan pemahamannya tentang jalur pembangunan hak asasi manusia China. (T/RE1/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)