Umat Beragama Indonesia Diminta Tidak Terprovokasi Isu Rohingya

Jakarta, MINA – Terkait konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar, para pimpinan majelis-majelis agam Buddha Indonesia meminta umat beragama yang ada di Indonesia agar tidak terprovokasi isu Rohingya sebab umat beragama di Indonesia adalah cinta kedamaian.

Menurut Ketua Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (PBD-NSI) yang mewakili majelis-majelis agama Buddha Indonesia, konflik yang terjadi di Rakhine bukan konflik agama, tetapi konflik sosial yang tidak hanya menimpa etnis Rohingya, tetapi seluruh warga sipil di Rakhine.

“Kami menghimbau seluruh umat beragama khsusunya umat Buddha untuk tidak terprovokasi. Sebagai umat beragama sudah selayaknya kita bersama-sama menjaga kerukunan dan perdamaian di Indonesia serta dunia,” kata Suhadi di Jakarta, Rabu (30/8).

Ia menambahkan, umat Buddha di Indonesia yang menjungjung tinggi kerukunandan perdamaian juga merasa empati atas penderitaan yang dialami oleh pengungsi Rohingya dan juga ikut berdoa agar penderitaan tersebut segera berakhir.

Suhadi juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk menyaring informasi yang beredar melalui media sosial dan tidak provokasi untuk menyebarkan kebencian yang dapat mengganggu kerukunan umat beragama di Indonesia. Pemerintah juga diminta untuk menjaga keamanan umat beragama di Indonesia.

“Kami sangat mengharapkan pemerintah Indonesia menjamin umat beragama untuk beribadah dengan tenang dan aman, serta menjamin keamanan terhadap rumah ibadah yang berada di Indonesia,” katanya.

Pimpinan majelis-majelis agama Buddha Indonesia berkumpul di Gedung Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (PBD-NSI) untuk mengeluarkan pernyataan sikap terkait konflik yang terjadi di Rakhine, Myanmar.

Dalam pertemuan itu hadir beberapa organisasi keagamaan Buddha diantaranya, Parisadha Buddha Dharma Niciren Syosyu Indonesia (PBD-NSI), Sangha Theravada Indonesia, Sangha Mahayana Indonesia, Pandita Buddha Maitreya Indonesia, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, dan lain-lain. (L/R08/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)