Wawancara dengan Dubes Pakistan: Hari Solidaritas Kashmir

Penduduk Jammu & Kashmir yang mayoritas Muslim hingga kini masih mengalami kekerasan dan penindasan oleh pasukan keamanan India, bahkan hak mereka untuk menentukan nasib sendiri yang relevan dengan Resolusi PBB juga belum terealisasi.

Pakistan sebagai negara dengan mayoritas Muslim terus menyuarakan dukungannya baik di forum bilateral, multilateral maupun internasional untuk mencari solusi menyelesaikan masalah yang telah lama tertunda ini.

Setiap 5 Februari, Pakistan memperingati Hari Solidaritas Kashmir. Hal ini sebagai bentuk dukungan nyata Pakistan terhadap wilayah Kashmir & Jammu, yang diduduki secara ilegal oleh India.

Kedutaan Besar Pakistan di seluruh dunia pada tanggal tersebut menyelenggarakan berbagi acara dan pertemuan khusus untuk menarik dukungan internasional, khususnya negara-negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Untuk ini Tim wartawan Kantor Berita MINA mengadakan wawancara eksklusif dengan Duta Besar (Dubes) Pakistan untuk Indonesia Muhammad Hassan di Kantor Kedutaan Besar Pakistan di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022.

Hari Solidaritas Kashmir diperingati setiap 5 Februari, apa kegiatan khusus untuk memperingati hari tersebut?

Jadi setiap tanggal 5 Februari diperingati sebagai Hari Solidaritas Kashmir. Hari itu sebenarnya untuk mengekspresikan solidaritas dengan rakyat Kashmir yang belum diberikan haknya hingga saat ini.

Tapi tentu saja, ini adalah hari untuk mengingatkan India dan komunitas internasional bahwa ada masalah selama 75 tahun terakhir, bahwa resolusi-resolusi PBB belum diimplementasikan oleh India dan hak asasi orang-orang Kashmir sedang dilanggar.

Pakistan akan berdiri di belakang orang-orang Kashmir, memberikan dukungan kepada mereka untuk mendapatkan tanah mereka sendiri. Jadi itulah tujuan dasarnya.

Setiap 5 Februari, Kedutaan besar Pakistan di seluruh dunia menyelenggarakan acara dan pertemuan khusus untuk menarik perhatian komunitas dunia terhadap pendudukan illegal India di Kashmir dan pelanggaran berat hak asasi manusia dan kebrutalan terhadap warga Kashmir yang tidak bersalah oleh pasukan keamanan India.

Selain itu, tanggal tersebut juga mengingatkan penduduk dan negara-negara sahabat seperti Indonesia bahwa perlu memainkan peran dalam menyelesaikan masalah Kashmir.

Bagaimana kondisi wilayah Jammu & Kashmir terkini?

Kashmir seperti Palestina. Baik di Palestina maupun Kashmir, sama-sama menghadapi pendudukan dan penaklukan terhadap mayoritas Muslim oleh otoritas non-Muslim serta terjadi pelanggaran hak asasi manusia terhadap mereka. Jadi Pakistan prihatin dengan kondisi tersebut layaknya negara-negara Islam lainnya.

Satu hal yang ingin saya tegaskan bahwa apa yang terjadi di Kashmir bukanlah masalah bilateral, politik, ataupun sengketa wilayah antara India dan Pakistan, tidak sama sekali. Ini tentang hak menentukan nasib sendiri dan hak asasi manusia dari 11 juta penduduk Kashmir yang mayoritas Muslim.

Hak penentuan nasib sendiri telah dijamin PBB melalui berbagai resolusi dan sudah disepakati oleh Pakistan maupun India pada tahun 1947 dan 1951. Kedua belah pihak telah berjanji bahwa akan memberikan kesempatan bagi orang-orang Kashmir memutuskan masa depan mereka sendiri, tetapi India mengabaikan keinginan orang-orang Kashmir dan mereka ingin terus menekannya.

Pada September 2021 yang lalu, Pemerintah Pakistan merilis sebuah berkas, yang mendokumentasikan rincian pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan otoritas India di Kashmir.

Berkas tersebut terdiri dari bukti audio, video, dan dokumenter yang memberatkan tentang pelanggaran berat hak asasi manusia, kejahatan perang, genosida, dan penyiksaan terhadap warga Kashmir oleh India. Dokumen setebal 131 halaman itu berisi 113 referensi termasuk 26 dari media internasional, 41 dari think-tank India dan hanya 14 dari Pakistan.

Sementara The Genocide Watch telah mengeluarkan peringatan genosida untuk Jammu & Kashmir. Menurut organisasi hak asasi manusia independen itu, lebih dari 100.000 orang Kashmir yang tidak bersalah telah dibunuh dan 25.000 wanita diperkosa sejak 1989.

Apakah ada pembicaraan dengan India untuk menemukan solusi bagi perdamaian di Kashmir?

Sayangnya tidak, itulah masalahnya. Pakistan dulu melakukan pembicaraan bilateral dengan India, namun berhenti setelah Partai Bharatiya Janata (BJP) yang dipimpin oleh Perdana Menteri Modi berkuasa.

Jadi hal pertama yang India lakukan adalah menghentikan semua pembicaraan dengan Pakistan, padahal Perdana Menteri Imran Khan selalu terbuka. Mereka tidak siap untuk mendengarkan siapa pun. Pemerintah Modi bahkan berhenti berbicara dengan para pemimpin Kashmir administrasi India.

BJP adalah partai nasionalis Hindu. Tidak hanya terhadap Muslim Kashmir, tetapi juga Muslim di India sendiri. Modi melakukan segala bentuk kekerasan dengan tujuan membersihkan umat Islam.

India juga melakukan perubahan Konstitusi secara sepihak, yaitu mencabut status khusus wilayah Jammu & Kashmir dan membaginya menjadi tiga bagian secara ilegal.

Apa yang India sedang lakukan terhadap bagian Kashmir, seperti apa yang telah dilakukan Israel terhadap Palestina, membaginya menjadi beberapa bagian dan kemudian mencaploknya.

Menurut Yang Mulia Duta Besar, seberapa signifikan dukungan negara Muslim, seperti Indonesia terhadap penyelesaian Kashmir?

Dukungan mereka sangat penting. Kita perlu bersama-sama menekan India agar mematuhi Resolusi PBB yang telah disepakati dan menghentikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Jammu & Kashmir. Tapi tentunya bukan menekan menggunakan militer.

Indonesia, sebagai anggota penting komunitas Internasional, juga sebagai negara berpengaruh di Asia, dan memiliki populasi Islam terbesar di dunia, dapat memainkan peran penting dalam mencari solusi untuk masalah ini.

Sementara Pakistan sepenuhnya menyambut baik peran pihak ketiga, PBB, Organisasi Kerja Sama Islam (OKI-Organization of Islamic Cooperation) dan negara-negara lain, dalam penyelesaian konflik.

Beberapa media melaporkan bahwa banyak Masjid di Kashmir yang ditutup oleh Otoritas India dengan alasan sebagai sarang teroris, lalu sebenarnya apa yang terjadi?

Partai nasionalis Hindu BJP dan organisasi RSS di India merupakan replika dari Nazi Jerman. Apa yang mereka inginkan adalah membersihkan India dari umat Islam. Tidak hanya itu saja, pada tingkat politik di pemerintah India telah membuat undang-undang yang mengizinkan semua minoritas lain dapat datang ke India tetapi tidak bagi Muslim.

Semua Muslim yang sudah berada di India dari generasi ke generasi, diminta untuk memberikan bukti sebagai orang India dan bukti itu harus dalam bentuk dokumen.

Pemerintahan Modi juga menganggap bahwa setiap Muslim adalah teroris dan setiap orang berbicara tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut mereka akan berakhir.

Baru-baru ini, sejumlah aktivis hak asasi manusia dan jurnalis yang menyuarakan tentang pelanggaran hak asasi manusia di wilayah tersebut dibungkam dan dipenjara. mereka ingin melakukannya di seluruh India, tidak hanya di Kashmir.

Selain bantuan politik, apa lagi yang bisa dilakukan untuk menyelesaikan masalah Kashmir?

Kashmir telah berperang sendiri dengan pasukan pendudukan selama 75 tahun. Ada 900.000 tentara India dikerahkan di Kashmir. Itu berarti setiap 10 orang Kashmir, ada satu tentara India yang ditempatkan, dan mereka semua melakukan pelanggaran, pemerkosaan, pembunuhan, penculikan, dan banyak lagi.

Kejadian itu adalah pelanggaran hak asasi manusia yang telah didokumentasikan oleh Human Rights Watch, Komisi PBB tentang hak asasi manusia dan bahkan organisasi hak asasi manusia independen di India.

Dukungan apa yang dapat diberikan Pakistan kepada Kashmir adalah memberi mereka dukungan politik dan model diplomatik di semua forum internasional, termasuk PBB, OKI dan dengan negara-negara sahabat terutama negara-negara Islam berpengaruh, seperti Indonesia. (W/P2/RE1/R6)

Mi’raj News Agency (MINA)