Brussels, MINA – Lebih dari 350 mantan pejabat Eropa, termasuk menteri, duta besar dan pejabat senior Uni Eropa menyerukan penangguhan Perjanjian Asosiasi EU–Israel dengan alasan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat terhadap warga Palestina.
Dalam sebuah surat terbuka yang ditandatangani pada Rabu (15/4), para pejabat tersebut mengatakan bahwa Israel terus melanjutkan tindakan perampasan dan pendudukan ilegal atas tanah Palestina.
Penjajah Israel melakukan kekerasan dan membuat undang-undang yang menargetkan warga Palestina, di samping situasi kemanusiaan yang sangat buruk di Jalur Gaza.
Para penandatangan, termasuk mantan Perwakilan Tinggi Uni Eropa untuk Urusan Luar Negeri dan Kebijakan Keamanan sekaligus Wakil Presiden Komisi Eropa, Josep Borrell menekankan bahwa pemerintah Israel melanggar prinsip-prinsip fundamental Uni Eropa.
Baca Juga: Trump Isyaratkan Lanjutkan Perundingan dengan Iran
Mereka mencatat bahwa pelanggaran ini secara langsung bertentangan dengan Pasal 2 Perjanjian Asosiasi EU–Israel, yang menetapkan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi sebagai dasar hubungan bilateral.
Perjanjian yang ditandatangani pada tahun 1995 dan mulai berlaku pada Juni 2000 ini merupakan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara kedua pihak dan menjadi dasar kerja sama perdagangan, di mana Uni Eropa dianggap sebagai mitra dagang utama Israel.
Menurut surat tersebut, para penandatangan menilai Uni Eropa bertanggung jawab karena gagal mengambil tindakan sejak tahap awal, dan menyerukan langkah-langkah tegas mengingat meningkatnya ketidakstabilan di Timur Tengah serta pelanggaran luas terhadap hukum internasional.[]
Mi’raj News Agency (MINA)
Baca Juga: Eropa Siapkan Langkah Antisipasi Jika AS Keluar dari NATO
Mina Indonesia
Mina Arabic
Mina Sport
Mina Preneur