Parlemen Yordania Tuntut Pengusiran Dubes Israel

 

Amman, MINA – Komite Palestina di Parlemen Yordania menuntut pengusiran Duta Besar Israel dari Amman, penarikan Dubes Yordania dari Tel Aviv dan pembatalan perjanjian gas.

Seperti dilaporkan Quds Press, Komite pada Rabu, 13 Maret, menyatakan pemerintah bertanggung jawab atas pelanggaran pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsha.

“Pemerintahan Yordania dan Perdana Menteri Omar al-Razaz, bertanggung jawab penuh atas pelanggaran yang dilakukan pendudukan Israel di Masjid Al-Aqsha,” pernyataan Komite Palestina.

“Semua pelanggaran tersistematis dan diprogram oleh pendudukan, untuk kepentingan pemilihan umum yang akan diadakan di Israel,” lanjutnya.

Komite juga menekankan bahwa “Yerusalem akan tetap menjadi induk Islam dan Arab, meskipun ada kemunduran Arab dan Islam dalam masalah Yerusalem dan perjuangan Palestina.”

Komite menunjukkan bahwa ada “para penguasa yang memberikan tekanan pada rakyat untuk tidak mendukung Masjid Al-Aqsha,” dan bahwa “komite akan menuntut sidang parlemen terbuka.”

Kota Yerusalem sejak pertengahan bulan lalu mengalami ketegangan, menyusul penutupan gerbang Bab al-Rahma. Sementara warga Yerusalem berhasil membuka kembali pada bulan Februari.

Pada hari Selasa, pasukan pendudukan Israel menyerbu Masjid Al-Aqsha dan kembali menutupnya.

Departemen Wakaf Yerusalem dari Kementerian Awqaf, Situs Suci dan Urusan Islam di Yordania adalah pengawas resmi Masjid Al-Aqsha di bawah hukum internasional. Lembaga ini merupakan otoritas lokal terakhir Yordania yang mengawasi situs-situs suci ini sebelum diduduki oleh Israel.

Yordania mempertahankan haknya untuk mengawasi urusan keagamaan di Yerusalem di bawah Perjanjian Wadi Araba, Perjanjian Perdamaian Yordania-Israel tahun 1994.

Pada Maret 2013, Raja Yordania dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas menandatangani perjanjian yang memberi Yordan hak untuk “perwalian dan pertahanan Yerusalem dan situs-situs suci” di wilayah Palestina yang diduduki. (T/RS2/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)