Israel akan Ubah Markas UNRWA di Yerusalem Jadi Kompleks Militer

Yerusalem, MINA – Israel melanjutkan rencana untuk membangun kompleks militer dan pemerintahan besar di atas reruntuhan bekas markas UNRWA di Yerusalem Timur yang diduduki, beberapa bulan setelah mereka meratakan sebagian bangunan tersebut dalam sebuah tindakan yang dikecam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa pemerintah Barat.

Pemerintah Israel diperkirakan akan menyetujui rencana tersebut pada 15 Mei, yang diperingati oleh warga Israel sebagai “Hari Yerusalem” dan oleh warga Palestina sebagai Hari Nakba, dengan mengalokasikan sekitar 36 dunam lahan di lingkungan Ma’alot Dafna untuk Kementerian Pertahanan. The New Arab melaporkan.

Menurut laporan media Israel, proyek tersebut akan mencakup museum tentara Israel, kantor perekrutan militer, dan kantor untuk Menteri Pertahanan Israel Katz.

Para pejabat Israel menggambarkan proyek tersebut sebagai bagian dari upaya untuk semakin memperkuat kehadiran militer dan simbolis Israel di Yerusalem Timur.

Situs tersebut sebelumnya menampung markas besar UNRWA di Yerusalem, di daerah Sheikh Jarrah di Yerusalem Timur. Kompleks tersebut mengalami kerusakan parah dan sebagian dihancurkan oleh otoritas Israel pada Januari 2026.

UNRWA secara efektif dipaksa keluar setelah Israel mengesahkan undang-undang pada tahun 2024 yang melarang operasi badan tersebut di daerah-daerah di bawah kendali Israel, termasuk Yerusalem Timur yang diduduki.

Kompleks tersebut menjadi semakin tidak aman bagi staf UNRWA setelah berbulan-bulan mengalami ancaman, pelecehan, protes pemukim, dan hasutan politik dari Israel terhadap badan tersebut.

Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir menggambarkan pembongkaran tersebut sebagai “hari bersejarah”.

Didirikan pada tahun 1949, UNRWA menyediakan pendidikan, perawatan kesehatan, dan bantuan kemanusiaan kepada jutaan pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat yang diduduki, Yerusalem Timur, Yordania, Lebanon, dan Suriah.

Penghancuran kompleks Yerusalem awal tahun ini telah menuai kecaman dari PBB, Inggris, dan beberapa pemerintah Eropa, termasuk Prancis.

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan awal tahun ini, tindakan Israel terhadap UNRWA dapat melanggar hukum internasional dan menetapkan preseden berbahaya bagi organisasi internasional dan misi diplomatik lainnya yang beroperasi di seluruh dunia.

UNRWA juga mengalami kerugian yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah organisasi tersebut selama genosida di Gaza, dengan lebih dari 380 stafnya tewas akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. []

Mi’raj News Agency (MINA)