AS Tinggalkan Irak, Siapa yang Mengisi Kekosongan Keamanan?

Baghdad, MINA – Amerika Serikat (AS) dijadwalkan menyelesaikan penarikan seluruh pasukan dan sistem pertahanannya dari Irak pada 30 September 2026.

Berakhirnya misi koalisi internasional pimpinan AS menghadirkan babak baru bagi Irak sekaligus memunculkan pertanyaan besar: siapa yang akan mengisi kesenjangan keamanan setelah pasukan Amerika pergi?

Pemerintah Irak menegaskan bahwa 30 September merupakan batas waktu final berakhirnya misi militer koalisi internasional untuk melawan kelompok yang menyebut diri mereka Negara Islam atau ISIS. Mulai 1 Oktober, Irak memasuki fase baru tanpa kehadiran militer asing dalam kerangka koalisi tersebut.

Juru bicara Panglima Angkatan Bersenjata Irak Sabah al-Numan mengatakan penarikan tersebut dilakukan berdasarkan meningkatnya kesiapan pasukan Irak untuk mengambil alih tanggung jawab keamanan nasional.

Menurutnya, Irak telah menyiapkan rencana antisipatif dan program persenjataan yang mengandalkan teknologi perang modern. Setelah misi koalisi berakhir, hubungan dengan negara-negara anggota koalisi akan beralih menjadi kerja sama bilateral, termasuk dalam pertukaran informasi intelijen dan pelatihan.

Namun, sejumlah pengamat memperingatkan bahwa berakhirnya kehadiran militer AS tidak otomatis berarti seluruh persoalan keamanan Irak selesai.

Tantangan Pertama: Pertahanan Udara

Salah satu persoalan yang paling mendapat perhatian adalah penarikan sistem pertahanan udara AS, termasuk sistem Patriot yang ditempatkan di wilayah Kurdistan Irak.

Sistem tersebut selama ini menjadi salah satu lapisan pertahanan untuk menghadapi ancaman rudal dan drone. Penarikannya dinilai dapat menciptakan celah pertahanan, terutama di wilayah utara Irak yang beberapa kali menjadi sasaran serangan.

Guru Besar hubungan internasional Prof. Hassan al-Barari dari University of Jordan mengatakan kemampuan Irak saat ini masih dipertanyakan untuk sepenuhnya melindungi wilayah udaranya apabila terjadi serangan rudal dan drone dari luar.

Pertanyaannya kemudian menjadi sederhana tetapi sangat strategis: jika sistem pertahanan Amerika pergi, siapa yang akan mencegat rudal dan drone yang masuk ke wilayah Irak?

Tantangan Kedua: Milisi Bersenjata

Persoalan lain bahkan lebih rumit. Pemerintah Irak sedang berusaha memastikan seluruh senjata berada di bawah kendali negara.

Perdana Menteri Irak Ali al-Zaidi sebelumnya menetapkan 30 September sebagai tenggat bagi kelompok-kelompok bersenjata non-negara untuk menyerahkan atau mengatur kembali persenjataan mereka di bawah kendali pemerintah. Namun, sejumlah kelompok yang memiliki hubungan dekat dengan Iran menolak atau mempertanyakan langkah tersebut.

Upaya pemerintah bahkan telah memicu ketegangan setelah pasukan khusus Irak menangkap sejumlah anggota kelompok bersenjata. Beberapa kelompok milisi kemudian memberikan reaksi keras dan menolak rencana pelucutan senjata.

Kondisi ini menempatkan Baghdad dalam posisi sulit. Di satu sisi, pemerintah ingin menegakkan kedaulatan negara. Di sisi lain, sejumlah kelompok bersenjata memiliki kekuatan militer, jaringan politik dan kepentingan ekonomi yang telah mengakar di Irak.

Karena itu, persoalan terbesar setelah AS pergi bukan hanya bagaimana Irak menjaga perbatasan, tetapi juga siapa yang memiliki senjata dan siapa yang memiliki kewenangan menggunakan kekuatan bersenjata di dalam negeri.

Bayang-bayang Pengaruh Iran

Penarikan AS juga berlangsung ketika pengaruh Iran terhadap sejumlah kelompok politik dan milisi Irak masih kuat.

Sejumlah kelompok bersenjata yang memiliki hubungan dengan Iran merupakan bagian dari kekuatan politik dan keamanan Irak. Kelompok-kelompok tersebut memiliki puluhan ribu anggota serta persenjataan yang relatif canggih. Mereka juga menolak tenggat pelucutan senjata yang ditetapkan pemerintah.

Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa apabila Baghdad gagal mengendalikan seluruh kelompok bersenjata, berakhirnya kehadiran AS justru dapat memperbesar ruang gerak kelompok-kelompok tersebut.

Sebagian pengamat bahkan memperingatkan risiko meningkatnya pengaruh Iran apabila pemerintah Irak tidak berhasil menjalankan agenda penguatan kendali negara atas senjata.

Namun, pemerintah Irak sendiri memandang penarikan AS sebagai momentum untuk memperkuat kedaulatan nasional.

Bukan Berarti AS Sepenuhnya Pergi

Meski pasukan dan sistem pertahanan ditarik, berakhirnya misi militer koalisi tidak berarti Amerika Serikat sepenuhnya memutus hubungan dengan Irak.

Mantan diplomat AS Marlin Hardinger mengatakan Washington kemungkinan masih mempertahankan keterlibatan dalam bidang kontraterorisme dan intelijen, terutama melalui kedutaan dan konsulatnya.

Hubungan AS-Irak juga diperkirakan semakin diarahkan kepada kerja sama ekonomi dan pembangunan.

Dengan demikian, yang berakhir pada 30 September terutama adalah kehadiran militer dalam kerangka misi koalisi, bukan seluruh hubungan Amerika Serikat dengan Irak.

Apakah Irak Siap Berdiri Sendiri?

Pemerintah Baghdad menyatakan siap mengambil alih tanggung jawab keamanan nasional.

Penarikan pasukan asing bahkan dipandang sebagai tonggak penting menuju Irak yang lebih berdaulat. Setelah bertahun-tahun berada dalam bayang-bayang kehadiran militer asing, Baghdad ingin menunjukkan bahwa pasukan Irak mampu menjaga keamanan negaranya sendiri.

Namun, keberhasilan transisi tersebut akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengendalikan senjata, mengelola hubungan dengan kelompok-kelompok bersenjata, memperkuat pertahanan udara dan menjaga keseimbangan hubungan dengan Amerika Serikat, Iran serta negara-negara Arab.

Di sinilah pertanyaan besar Irak setelah 30 September muncul.

Apakah kepergian AS akan menjadi momentum bagi Irak untuk benar-benar berdiri sebagai negara yang berdaulat, atau justru membuka ruang bagi kekuatan lain untuk mengisi kesenjangan keamanan?

Jawabannya tidak hanya bergantung pada jumlah tentara atau persenjataan, tetapi pada kemampuan Baghdad membangun satu otoritas keamanan yang benar-benar berada di bawah kendali negara.

Jika berhasil, Irak dapat memasuki fase baru sebagai negara yang lebih mandiri dan memiliki ruang lebih besar menentukan politik luar negerinya.

Namun jika gagal, kesenjangan keamanan dapat dimanfaatkan oleh kelompok bersenjata maupun kekuatan regional untuk memperluas pengaruhnya.

Dengan demikian, 30 September bukan sekadar tanggal penarikan pasukan Amerika. Bagi Irak, tanggal tersebut dapat menjadi ujian besar bagi kedaulatan negara. []

Mi’raj News Agency (MINA)