BKPM Dan Kemensos Lakukan Kerjasama Cari Solusi Bagi Korban Trafficking

Jakarta, 6 Jumadil Awwal 1437/14 Februari 2016 (MINA) – Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan kerjasama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk dapat mencarikan solusi bagi korban perdagangan manusia (human trafficking), TKI bermasalah dan pekerja seks komersial (PSK) di berbagai lokasi di Indonesia.

Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan, pihaknya juga berencana akan menyalurkan ke tenaga kerja industri padat karya yang membutuhkan tenaga kerja.

“Pemerintah memiliki program investasi menciptakan lapangan kerja yang bertujuan mengoptimalkan kemanfaatan masuknya investasi di Indonesia. Untuk mengatasi problem sosial ini, kami akan bersinergi dengan Kementerian Sosial, tentunya penyaluran yang dilakukan harus disesuaikan dengan kompetensi tenaga kerja serta kebutuhan SDM perusahaan,” kata Franky dalam keterangan tertulisnya kepada Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Ahad (14/2).

Franky Sibarani mengemukakan dalam waktu dekat pihaknya dan Kemensos akan merumuskan pelatihan bagi calon tenaga kerja agar sesuai dengan kebutuhan industri padat karya khususnya sektor tekstil dan sepatu.

Menurutnya dari hasil koordinasi dengan Kemensos, pihak Kemensos telah melakukan pembinaan terhadap korban human trafficking dan TKI bermasalah.

“Kami tinggal melakukan penguatan pembinaan yang dilakukan Kemensos agar sesuai dengan kebutuhan industri padat karya,” ujarnya.

Ia juga menambahkan, perusahaan sendiri saat mengalami kesulitan dalam mencari tenaga kerja karena adanya kebutuhan tenaga kerja yang besar, sementara di lain sisi pasokan tenaga kerja yang ada tidak memadai.

Dikatakan, BKPM telah meluncurkan program investasi menciptakan lapangan kerja tahap I (Jawa Barat dan Jawa Tengah), II (Jawa Timur dan JawaTengah), dan III (Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua) yang direncanakan secara total menyerap 184.779 tenaga kerja hingga 2019 mendatang.

“Dengan bersinergi bersama Kemensos, BKPM berharap dapat memfasilitasi korban human trafficking tersebut untuk kembali masuk dalam tenaga kerja formal di industri padat karya,” ujarnya.

Dari data yang disampaikan oleh Kementerian Sosial tercatat perdagangan manusia itu memiliki omzet pertahun di Indonesia mencapai Rp563 triliun. Secara lokasi, korban perdagangan manusia terbanyak ada di Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat.

Beberapa langkah yang telah dilakukan oleh Kemensos untuk menanggulangi hal ini di antaranya memberikan bantuan berupa Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) kepada 4.600 TKI bermasalah yang juga merupakan buruh migran.

Kemensos juga secara kontinyu memberikan rehabilitas, mitigasi dan pemulangan ke daerah asal. (L/P010/R05)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)