Eskalasi AS–Iran dan Strategi Zionis Amankan Penjajahan di Palestina

ESKALASI ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran kembali mengguncang Timur Tengah. Dunia internasional sibuk menghitung risiko perang, stabilitas energi, dan dampak ekonomi global. Namun di balik hiruk-pikuk ancaman militer dan retorika geopolitik, ada satu fakta yang terus berulang dan sengaja dikesampingkan, yaitu penjajahan Zionis atas Palestina yang terus berlangsung.

Sejarah konflik Timur Tengah menunjukkan pola yang sama. Setiap kali terjadi eskalasi besar, seperti perang Teluk, invasi Irak, konflik Suriah, hingga ketegangan AS–Iran, Palestina kerap tenggelam atau ditenggelamkan dari perhatian dunia. Bukan karena isu Palestina selesai, melainkan karena konflik besar selalu menjadi tirai yang menutupi kejahatan pendudukan Zionis.

Dalam konteks eskalasi AS–Iran kali ini, perhatian global kembali tersedot pada potensi perang terbuka dan krisis energi. Situasi ini justru memberi ruang strategis bagi Zionis untuk melanjutkan penjajahan tanpa sorotan memadai. Permukiman ilegal terus diperluas, Masjidil Aqsa berulang kali dinodai, dan Gaza tetap diblokade. Sementara dunia sibuk dengan konflik lain yang dianggap lebih “mengancam kepentingan global”.

Ironisnya, situasi ini diperparah oleh normalisasi hubungan sejumlah negara Arab dengan negara pendudukan, sebut saja Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Mesir, Yordania, Maroko dan Sudan.

Normalisasi yang diklaim sebagai jalan perdamaian justru menjadi alat paling efektif bagi Zionis untuk mengamankan penjajahannya. Dengan normalisasi, Zionis berhasil menggeser statusnya dari penjajah menjadi mitra regional yang sah secara diplomatik.

Bagi Zionis, normalisasi bukan sekadar hubungan bilateral, melainkan strategi geopolitik jangka panjang. Strategi pertama adalah mengalihkan fokus konflik. Dengan Palestina tidak lagi menjadi isu utama kawasan, Zionis dapat bergerak lebih leluasa setiap kali dunia terpengaruh oleh konflik besar seperti eskalasi AS–Iran.

Strategi kedua adalah memecah solidaritas Dunia Arab dan Dunia Islam. Normalisasi membuat negara-negara Arab kehilangan satu suara kolektif dalam menekan Zionis. Tekanan politik berubah menjadi diplomasi simbolik tanpa konsekuensi nyata. Zionis tidak lagi menghadapi blok solidaritas, melainkan negara-negara yang bernegosiasi secara terpisah sesuai kepentingannya masing-masing.

Strategi ketiga adalah normalisasi keamanan. Zionis memposisikan dirinya sebagai mitra strategis menghadapi ancaman bersama, terutama Iran. Dengan narasi ini, Palestina direduksi menjadi isu sampingan, sementara Zionis tampil sebagai aktor stabilitas kawasan, bukan sumber utama ketidakstabilan itu sendiri.

Strategi keempat adalah menciptakan stabilitas palsu. Normalisasi memungkinkan Zionis melanjutkan penjajahan tanpa risiko isolasi internasional. Hubungan diplomatik, kerja sama ekonomi, dan aliansi keamanan dijadikan tameng untuk menutupi pelanggaran hukum internasional yang terus berlangsung.

Dalam eskalasi AS–Iran, seluruh strategi ini bekerja secara bersamaan. Dunia Arab terpecah fokus, Dunia Islam kehilangan posisi tawar kolektif, dan Palestina kembali menjadi korban geopolitik global. Zionis pun tidak perlu memenangkan perang besar, cukup memastikan penjajahan menjadi rutinitas yang diterima dunia.

Lebih jauh, eskalasi AS–Iran juga memperlihatkan perang modern yang sesungguhnya: perang narasi. Media global lebih sibuk membicarakan ancaman perang dan stabilitas pasar, sementara penjajahan yang berlangsung puluhan tahun diperlakukan sebagai latar belakang yang tidak lagi mendesak. Inilah bentuk penjajahan narasi, yaitu ketika ketidakadilan dinormalisasi.

Situasi itu, seharusnya menjadi alarm keras bagi Dunia Islam. Selama Palestina hanya diperlakukan sebagai isu musiman, diangkat saat konflik besar meletus, lalu dilupakan, penjajahan akan terus berlangsung tanpa perlawanan yang berarti.

Seruan Strategis bagi Dunia Islam

Dunia Islam tidak cukup hanya bersuara moral. Diperlukan langkah strategis yang terukur dan kolektif. Pertama, normalisasi dengan Zionis penjajah harus dihentikan atau setidaknya dikaitkan secara tegas dengan prasyarat penghentian penjajahan. Hubungan diplomatik tidak boleh menjadi hadiah gratis bagi penjajah.

Kedua, Dunia Islam perlu membangun poros diplomasi independen, tidak sepenuhnya bergantung pada kekuatan Barat. Solidaritas harus diwujudkan dalam kebijakan nyata berupa tekanan diplomatik, sikap bersama di forum internasional, dan keberanian menggunakan instrumen politik serta ekonomi secara kolektif.

Ketiga, perang ini juga perang narasi. Dunia Islam harus memperkuat kedaulatan informasi, mendukung media independen, dan secara konsisten mengangkat isu Palestina agar tidak tenggelam oleh konflik global lainnya.

Keempat, umat Islam di tingkat akar rumput memiliki peran strategis, yaitu berupa tekanan publik, boikot ekonomi yang terarah, solidaritas kemanusiaan, dan pendidikan geopolitik internasional generasi muda. Sejarah membuktikan, tekanan publik yang konsisten mampu mengubah arah kebijakan global.

Terakhir, Palestina harus kembali ditempatkan sebagai isu prinsip, bukan isu sekunder, isu sentral bukan isu sampingan. Keberpihakan pada Palestina adalah ujian moral dan politik Dunia Islam, apakah memilih keadilan atau kenyamanan.

Jika Dunia Islam terus memilih diam demi stabilitas semu, maka generasi mendatang tidak hanya mewarisi konflik, tetapi juga warisan kegagalan moral. Palestina tidak membutuhkan simpati sesaat, melainkan keberanian kolektif untuk menolak menormalkan penjajahan.

Sejarah tidak akan mencatat siapa yang paling cepat berdamai dengan penjajah. Sejarah akan mencatat siapa yang tetap berdiri di sisi keadilan, ketika dunia memilih jalan paling nyaman. []

Mi’raj News Agency (MINA)