FATAH IJINKAN KORAN GAZA BEREDAR DI TEPI BARAT DAN AL-QUDS

Gaza City, 11 Rajab 1435/10 Mei 2014 (MINA) – Pemerintah Palestina di Ramallah, mengizinkan koran pro-Hamas ‘Felesteen’ didistribusikan di Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem) yang diduduki untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun terkhir dalam langkah nyata mewujudkan rekonsiliasi.

Berdasarkan intruksi dari presiden Otoritas Palestina, Mahmoud Abbas dan upaya yang terus menerus dilakukan untuk menyukseskan rekonsiliasi.

Departemen Inforamsi Ramallah akan melakukan penyempurnaan dari sisi peraturan dan undang-undang di waktu yang akan datang.

“Kami juga telah memberitahukan hal ini kepada asosiasi koran Tepi Barat dan Gaza atas keputusan ini. Dengan ini, Departemen Informasi Ramallah meminta semua koran bisa masuk Tepi Barat dan Gaza tanpa hambatan apa pun,” tegas Departemen dalam rilis pers yang dikutip Pusat Informasi Palestina.

Direktur Dewan Surat Kabar Palestina, Iyad al-Farra, mengatakan, pemerintah Ramallah awalnya menolak untuk mengeluarkan perintah mengizinkan pencetakan dan distribusi surat kabar, tetapi Komite ‘Kebebasan Sipil’ nasional meyakinkan bahwa keputusan itu hanya mengorbankan solusi bagi pemasalahan tersebut.

Departemen Informasi Ramallah baru menyetujui percetakan dan distribusi surat kabar Gaza pada Jumat pagi, Al-Ray melaporkan.

Sebelumnya, Pemerintahan Palestina di Jalur Gaza, Senin lalu, resmi memberikan kembali ijin penerbitan dan pendistribusian koran milik gerakan Fatah “Al–Quds” yang berkantor pusat di Tepi Barat.

Pemerintah Gaza juga mengizinkan distribusi surat kabar pro-Fatah Al-Ayyam dan Al-Hayat Al-Jadida di Gaza dalam menanggapi panggilan rekonsiliasi nasional.

Departemen Informasi Gaza, Ihab Al-Ghussein menegaskan, koran itu hadir lagi di Gaza sebagai tindak lanjut kesepakatan rekonsiliasi yang telah dicapai antara Hamas dan Fatah akhir April lalu.

Koran Al-Quds, tujuh tahun lalu pernah beredar di Gaza. Namun, karena konflik antara Hamas dan Fatah yang diprovokasi penjajah Israel menyebabkan media itu dilarang beredar di Gaza. Demikian Ma’an News Agency melaporkan.

Langkah pemerintah itu didahului dan ditambah dengan beberapa inisiatif untuk melepaskan tahanan Fatah, ditangkap pada keamanan, bukan politik, alasan, seperti dikatakan.

Namun, banyak elit Palestina dan faksi-faksi percaya bahwa penangkapan politik Otoritas Palestina terhadap anggota gerakan Islam dan deputi parlemen dapat berdampak negatif terhadap kehidupan politik di Tepi Barat dan dengan demikian merugikan suasana rekonsiliasi yang sedang berlangsung.

Hamas dan Fatah telah menandatangani kesepakatan pakta kesatuan pada 23 April 2014 setelah tujuh tahun perpecahan politik.

Kesepakatan rekonsiliasi itu menetapkan jadwal untuk mempertahankan kebebasan di Tepi Barat dan Gaza, mencapai rekonsiliasi masyarakat, membentuk pemerintah sementara, menata kembali Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), serta mengadakan pemilihan umum.(T/P02/R2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)