ISRAEL ANCAM USIR UTUSAN PBB UNTUK GAZA

Tel Aviv, 24 Sya’ban 1435/22 Juni 2014 (MINA) – Menlu Israel Avigdor Lieberman mengancam akan mengusir utusan khusus PBB yang berniat membantu mentransfer dana pemerintah Qatar ke Jalur Gaza.

Televisi Saluran Dua Israel melaporkan, Sabtu (21/6), Utusan Khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah, Robert Serry, mencoba meyakinkan Otoritas Palestina (PA) tentang transfer $ 20 juta (€ 14.700.000) dari Qatar untuk menyelesaikan krisis gaji bagi karyawan Hamas di Gaza.

Tapi setelah Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak melakukannya, tokoh Yahudi sayap kanan ultra-nasionalis Lieberman menuduh Serry mengusulkan bantuan PBB tentang transfer, Kantor Berita Palestina Al Ray melaporkan seperti yang dikutip Mirajs Islamic News Agency (MINA), Ahad.

Namun Serry membantah tuduhan itu dengan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa otoritas Palestina telah menghubunginya secara “informal” tentang masalah tersebut.

“Dalam mempertimbangkan peran PBB pada masalah pembayaran gaji di Gaza yang berpotensi berdampak pada masalah keamanan di wilayah itu, saya menjelaskan bahwa kami hanya akan menypakati  bantuan itu jika diterima oleh semua pemangku kepentingan, termasuk Israel,” katanya menambahkan.

Lieberman mengatakan kepada AFP bahwa ia berniat mengadakan “pertemuan darurat” pada Ahad di mana televisi Israel melaporkan Menteri Luar Negeri akan mengusulkan bahwa Serry dinyatakan persona non grata di Israel.

“Kami memandang perilaku Robert Serry dengan sangat serius, dan langkah-langkah tegas akan dikenakan,” kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Israel Yigal Palmor.

“Kementerian Luar Negeri mengeluarkan visa diplomatik dan juga dapat menariknya,” tambahnya.

Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan dalam sebuah pernyataan, Perdana Menteri mengatakan kepada Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon bahwa ia menentang transfer dana Qatar ke Hamas, kelompok pejuang yang dituduh menculik tiga pemuda Israel di Tepi Barat pada 12 Juni.

Pada 13 Juni, negara Teluk kaya gas Qatar mengatakan, akan membantu pemerintah persatuan Palestina yang baru untuk membayar mantan karyawan pemerintahan Gaza yang dibubarkan.

Doha mengatakan akan memberikan kontribusi total sebesar $ 60 juta di saat PA bergulat dengan masalah pembayaran gaji, tantangan pertama bagi pemerintah yang baru dibentuk untuk mencoba mengakhiri perselisihan Palestina.

Sengketa ini mencuat ketika staf Gaza yang berbasis di PA menerima gajinya, tetapi rekan-rekan Hamas mereka tidak. Hal ini mendorong Hamas menuntut agar karyawan dari pemerintah Gaza yang dibubarkan mengambil gajinya di PA.

PA yang sebelumnya menolak untuk membayar gaji pejabat Hamas karena mereka menjabat setelah pasukan Fatah diusir dari Jalur Gaza pada 2007, mengumumkan pembentukan dana khusus untuk membayar upah sementara pemerintah dan membahas bagaimana mengatasi masalah tersebut. (T/P09/EO2)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)