Ketimpangan Ekonomi Meningkat, BPS: Jurang Kaya-Miskin Semakin Lebar

Jakarta, MINA – Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan ketimpangan ekonomi di Indonesia kembali meningkat pada Maret 2026. Meski angka kemiskinan nasional mengalami penurunan, kesenjangan pengeluaran antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah justru semakin melebar, menunjukkan hasil pertumbuhan ekonomi belum dinikmati secara merata.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS, M. Edy Mahmud, pada Rabu (5/8) menjelaskan rasio gini Indonesia pada Maret 2026 mencapai 0,368, meningkat dari 0,363 pada September 2025.

Kenaikan tersebut mencerminkan pelebaran jurang pengeluaran masyarakat, dengan rasio gini di wilayah perkotaan tercatat 0,387, sedangkan di perdesaan 0,296.

Di sisi lain, BPS mencatat jumlah penduduk miskin turun menjadi 22,93 juta jiwa atau 8,07 persen dari total penduduk Indonesia. Dibandingkan September 2025, jumlah tersebut berkurang sekitar 430 ribu orang, meski tingkat kemiskinan di perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan.

Baca Juga: DPR Sahkan UU Pelindungan Ketenagakerjaan, Hak Pekerja Diperkuat

BPS juga mencatat garis kemiskinan nasional meningkat menjadi Rp669.235 per kapita per bulan, seiring naiknya harga berbagai kebutuhan pokok.

Sementara itu, lebih dari separuh penduduk miskin Indonesia masih berada di Pulau Jawa, sehingga wilayah tersebut tetap menjadi perhatian utama dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Para ekonom menilai kenaikan rasio gini menjadi sinyal bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya inklusif. Kelompok berpendapatan tinggi dinilai menikmati peningkatan pengeluaran lebih cepat dibandingkan kelompok bawah, sehingga manfaat pertumbuhan belum terdistribusi secara merata.

Mereka mendorong pemerintah memperkuat penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan.

Baca Juga: Kemenag Dukung Amil Zakat Profesional dan Bersertifikat

BPS menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan merupakan capaian positif, namun pelebaran ketimpangan perlu menjadi perhatian serius.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus menekan angka kemiskinan, tetapi juga memastikan hasil pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat agar kesenjangan sosial tidak terus melebar. []