MYANMAR DIDESAK IZINKAN KEMBALI MSF BEROPERASI

Rangoon, 21 Syawwal 1435/18 Agustus 2014 (MINA) – Médecins Sans Frontières (MSF) sebuah kelompok medis internasional mendesak Pemerintah Myanmar untuk mengizinkan kelompok itu melanjutkan  pekerjaan kembali kemanusiaan di Arakan, salah satu bagian termiskin di negara itu.

MSF memperingatkan kondisi kesehatan yang terus memburuk dialami kelompok etnis muslim Rohingya di Arakan, sejak sukarelawan MSF dari sana Februari lalu.

Pemerintah Myanmar memerintahkan kelompok Médecins Sans Frontières (MSF) meninggalkan Arakan, di bagian barat negara itu, seraya menuduh MSF lebih mendahulukan membantu korban Muslim kekerasan sektarian. Demikian diberitakan Irrawaddy dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Senin.

Pemerintah juga membantah melakukan penyerangan  dan  menuduh MSF bias karena hanya membantu warga Muslim minoritas. Tuduhan serupa juga disampaikan warga Budha yang minoritas di Arakan.

MSF menolak tuduhan tersebut karena sesuai dengan standar bantuan kemanusiaan  internasional, badan seperti MSF tidak boleh membeda-bedakan orang yang dibantu, tanpa mempertimbangkan agama, ras, ideologi dsb.

Penarikan badan itu yang sudah beroperasi di Arakan  selama lebih dari 20 tahun, meninggalkan setengah juta Muslim Rohingya tanpa akses kesehatan dan tanpa perawatan medis yang dapat dihandalkan.

“Sejak pengusiran terjadi, situasi kesehatan semakin menyedihkan dari hari ke hari,” kata Reshma Adatia, penasihat operasional MSF Holland di Myanmar.

Pemerintah Myanmar mengumumkan pada 23 Juli, MSF akan diizinkan untuk kembali ke Negara Arakan. Namun, MSF mengatakan belum ada surat resmi dari pemerintah sejak pengumuman itu di buat.

Negara Arakan memiliki yang mayoritas penduduknya, Rohingya, beragama Islam mengalami sejarah panjang diskriminasi terhadap darti pemerintah dan rakyat Myanmar yang mayoritas beragama Budha. Kelompok bantuan diusir karena kemarahan dari beberapa umat Buddha Arakan yang menuduh mereka mendukung muslim Rohingya.

Seorang juru bicara negara bagian Arakan, Win Myaing, mengatakan tak mengetahui adanya keputusan Pemerintah Myanmar untuk mengizinkan MSF melanjutkan missi kemanusiaan di sana.

Than Tun, pemimpin Buddha dan anggota dari Komite Koordinasi Darurat yang didirikan pada Maret untuk memantau pekerjaan kelompok bantuan internasional, mengatakan keputusan itu tidak didukung oleh orang-orang dari negara bagian Arakan.

Beberapa pekerja bantuan berkomentyar,  pengumuman bahwa MSF akan diizinkan untuk melanjutkan kegiataan kemanusiaan kembali adalah berkaitan dengan perhitungan politik dan tidak untuk menyelesaikan krisis kemanusiaan.

Pengumuman Pemerintah Myanmar  itu dikeluarkan setelah Yanghee Lee, utusan khusus PBB tentang HAM mengunjungi Myanmar baru-baru ini, termasuk mengunjungi wilayah Arakan.

Menteri Luar Negeri AS John Kerry menghadiri konferensi regional di ibukota, Naypyidaw, pada 9-10 Agustus.

Dalm nada yang mengundang kembali MSF,  Zaw Htay, Kepala Kantor Kepresidenan Myanmar, telah memposting foto pada media sosialnya menunjukkan protes sebelumnya melawan MSF, dan memperingatkan orang-orang di negara bagian Arakan yang memimpin penolakan pada MSF beberapa waktu yang lalu, agar mengundang MSF untuk kembali.(T/P08/IR)
Mi’raj Islamic News Agency (MINA)