PM Shtayyeh Kepada Anggota Kongres AS: Selidiki Apartheid Israel

Ramallah, MINA – Perdana Menteri Palestina Mohammed Shtayyeh mengatakan kepada delegasi Kongres AS yang berkunjung ke Ramallah untuk menyelidiki praktik apartheid  dan penganiayaan yang dilakukan oleh Israel terhadap rakyat Palestina.

Kepada 30 anggota Partai Republik yang dipimpin Kevin McCarthy, Shtayyeh mengatakan, berbagai tindakan pendudukan Israel didokumentasikan dalam banyak laporan internasional, seperti laporan terbaru Amnesty International dan Human Rights Watch.

Mengutip Wafa News Agency, Senin (21/2), dia menekankan, pemerintah AS dapat memaksa Israel untuk menghentikan agresinya terhadap rakyat Palestina, jika mereka mau.

“Ada kekosongan politik yang berbahaya yang dapat mengakibatkan ledakan situasi di wilayah Palestina, dan pendudukan Israel adalah negara ekspansionis yang memikul tanggung jawab politik untuk tindakannya terhadap rakyat Palestina,” ujarnya.

“Israel tidak menginginkan solusi dua negara atau solusi satu negara, dan semua yang diinginkannya adalah kelanjutan dari pendudukan. Ini merupakan kenyataan yang akan menyebabkan ledakan situasi,” lanjutnya.

Dia juga meminta pemerintah AS untuk mematuhi komitmennya kepada Palestina, terutama adalah pembukaan kembali Konsulat AS di Yerusalem, selain meninjau semua undang-undang terkait Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dan Otoritas Nasional sebagai mitra perdamaian.

Shtayyeh Perdana juga menjelaskan, penyelesaian pemilihan kota adalah langkah menuju pemilihan umum setelah Israel setuju untuk mengadakannya di Yerusalem, dan menyerukan AS untuk menekan Israel mematuhi perjanjian yang ditandatangani, termasuk mengizinkan pemilihan diadakan di Yerusalem.

Dia juga menyebutkan ketentuan pemotongan Israel yang tidak adil dari dana pajak Palestina, dan menyerukan tekanan pada Israel untuk menghentikan pemotongan ini dan untuk melakukan audit dan pemantauan klausul pemotongan.

“Musuh perdamaian yang sebenarnya adalah pemukiman, dan hari ini kita melihat percepatan pemukiman yang belum pernah terjadi sebelumnya,” imbuhnya.

“Kami ingin mengakhiri pendudukan dan mendirikan negara kami yang merdeka dan berbatasan secara geografis,” menekankan bahwa implementasi solusi dua negara adalah kemenangan bagi semua pihak. (T/RS2/P2)

Mi’raj News Agency (MINA)