BKSAP Perjuangkan Resolusi Perdamaian LCS dan Rohingya di Sidang AIPA

Jakarta, MINA – Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Fadli Zon, menekankan pentingnya perdamaian, keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN, termasuk perairan Laut China Selatan (LCS) dan bantuan kemanusiaan untuk pengungsi Rohingya di Rakhine.

Hal itu disampaikannya saat memimpin delegasi Indonesia dalam sidang Komisi Politik di General Assembly Asean Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) ke-41, yang diselenggarakan secara daring di bawah koordinasi Vietnam, selaku Ketua ASEAN 2020, Rabu (9/9).

Fadli menyesalkan Parlemen Myanmar menolak usulan DPR RI, sebagaimana disepakati Pemerintah Negara ASEAN, agar Pemerintah Myanmar memberikan bantuan kemanusiaan, menjamin proses repatriasi yang aman dan bermartabat bagi pengungsi Rohingya. Terlebih, masalah di Rakhin yang telah menciptakan efek “spillover” di kawasan.

“Efek spillover yang dimaksud mengarah kepada manusia perahu dari Rakhine yang menjadi perhatian tidak hanya Indonesia, tetapi juga negara lain, terutama pada masa pandemi ini,” jelasnya, demikian keterangan yang diterima MINA.

“Karena itu, DPR RI menegaskan posisinya terkait isu kemanusiaan di Rakhine. Bahwa apabila Komisi Politik tidak dapat mencapai konsensus atau usulan Indonesia, maka Sidang Komisi Politik pada AIPA General Assembly tahun ini, tidak bisa menghasilkan resolusi apapun,” tambahnya.

Selain itu, ASEAN diharapkan dapat menyelesaikan isu-isu internal kawasan secara mandiri, termasuk isu kemanusiaan bagi pengungsi Rohingya.

Kesolidan dan kolektivitas ASEAN juga dibutuhkan dalam mengurangi penyebaran Covid-19 dan dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan, terutama terkait kesepakatan repatriasi.

SIUM AIPA ke-41 diikuti 10 parlemen dari kawasan ASEAN, yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, serta beberapa pengamat.

Delegasi secara daring mengikuti rangkaian SIUM ke-41 AIPA yang akan membahas pelbagai hal terkait isu politik, ekonomi, sosial, perempuan, parlemen muda, dan keorganisasian yang diharapkan dapat  mengadopsi sejumlah resolusi. (R/SR/R1)

Mi’raj News Agency (MINA)