Diplomasi atau Delegitimasi? Indonesia di Tengah Dewan Perdamaian Gaza

JIKA ada panggung yang paling pas untuk drama geopolitik abad ini, maka Board of Peace—Dewan Perdamaian Gaza buatan Donald Trump—layak menyabet peran utama. Diluncurkan dengan gemerlap pidato di World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026), forum ini tampil bak pertunjukan megah: penuh slogan damai, tapi minim kepastian, dan sarat kepentingan.

Alih-alih mendapat tepuk tangan dan dukungan, banyak negara dan pemerhati politik global justru mengernyitkan dahi, seolah sudah bisa memprediksi kemana arah lembaga itu akan berlabuh: bukan pada keadilan dan penyelesaian konflik yang sejati, melainkan pada labirin kepentingan geopolitik yang selama ini justru memelihara konflik itu sendiri.

Di balik jargon perdamaian yang terdengar manis, Dewan tersebut dipandang lebih menyerupai instrumen politik berbalut diplomasi. Memang tampak rapi di permukaan, tetapi sarat agenda penjajahan di balik layar.

Indonesia, melalui Presiden Prabowo Subianto memilih berdiri bersama para “aktor sandiwara” di panggung itu. Sebuah keputusan yang diklaim sebagai langkah diplomasi strategis. Namun pertanyaannya tetap sederhana dan tak terelakkan: apakah ini kontribusi nyata bagi perdamaian Gaza, atau sekadar kehadiran simbolik dalam orkestrasi global yang nadanya ditentukan pemain utama (Amerika Serikat)?

Keikutsertaan Indonesia sejatinya bisa menjadi momen diplomatik bersejarah. Sayangnya, alih-alih dipuji, keputusan ini justru memantik nada sarkas dan kritik dari berbagai penjuru dunia.

Inisiatif yang dipromosikan sebagai rencana komprehensif mengakhiri konflik Gaza itu dinilai banyak diplomat dan pemimpin dunia sebagai program yang kabur, kontradiktif, dan politis dibandingkan narasi damai yang dijual Trump sendiri.

Bahkan sebelum Indonesia menandatangani piagam keanggotaan, gelombang skeptisisme telah lebih dulu menguat. Sejumlah pemimpin dunia secara terbuka menyatakan kehati-hatian, khawatir Dewan Perdamaian ini bukan sekadar forum baru, melainkan alat untuk menggeser peran (PBB, lembaga yang selama ini menjadi rujukan sah dalam urusan perdamaian global.

Kekhawatiran itu bukan tanpa dasar. Draf piagam Dewan Perdamaian Gaza yang beredar di kalangan diplomat justru memperlihatkan mandat yang luas, elastis, dan nyaris tanpa pagar hukum yang jelas.

Sebuah badan dengan kewenangan samar, tapi punya ambisi besar. Sebuah badan yang pelaksanaannya dipastikan akan berujung pada kekacauan, karena dipimpin oleh sosok kontroversial bagi Dunia.

Di tengah kritik global itu, suara paling nyaring justru datang dari rakyat Gaza. Bagi banyak warga Gaza, Board of Peace tidak lebih dari sekadar lembaga yang penuh janji prosedural, tapi miskin solusi atas realitas lapangan yang masih dibombardir, diblokade, dan diserang dengan brutal.

Bagi mereka yang hidup di antara puing-puing rumah dan antrean bantuan, Dewan Perdamaian Gaza itu tampak seperti mandat baru yang disusun tanpa jaminan perlindungan sipil, tanpa penghormatan terhadap suara korban, dan tanpa keberanian menyebut penjajahan sebagai akar masalah.

Penolakan pun datang dari kelompok-kelompok lokal Palestina. Hamas, misalnya, menolak mentah-mentah Dewan Perdamaian tersebut dengan alasan bahwa masa depan Palestina tidak bisa ditentukan oleh badan eksternal yang tidak sepenuhnya merepresentasikan rakyatnya.

Penolakan ini mencerminkan pandangan luas bahwa Board of Peace lebih sibuk mengelola krisis ketimbang mengentikan aktor penyebab krisis dan menyelesaikan permasalahannya.

Penyelesaian Krisis kemanusiaan yang lahir tanpa partisipasi warga lokal hanyalah stabilitas semu, tampak cantik dan indah di atas kertas, namun bergolak di lapangan.

Dari Eropa, kritik serupa bergema. Sejumlah negara dan diplomat menilai konsep “damai” yang dibawa Dewan ini terlalu abstrak, terlalu ambisius, dan berpotensi lembaga yang justru melemahkan tatanan multilateral yang sudah ada.

Alih-alih memperkuat sistem internasional berbasis hukum, Board of Peace dikhawatirkan menjadi alat legitimasi baru bagi kepentingan geopolitik AS dan Zionis Israel. Damai hanya dijadikan jargon, sementara penjajahan tetap berlangsung, penindasan dan pembunuhan rakyat tak berdosa tetap berlanjut.

Lebih problematis lagi, Dewan ini tak pernah secara tegas menjawab satu pertanyaan mendasar: bagaimana ia akan mengakhiri penjajahan atas Gaza?

China secara terbuka menyatakan bahwa tatanan internasional berbasis hukum harus dihormati. Sebuah isyarat keras bahwa Dewan Perdamaian buatan Trump tidak sejalan dengan prinsip tersebut.

Ketidakjelasan ini memperkuat kesan bahwa inisiatif yang mengatasnamakan perdamaian justru sarat kerancuan program dan kepentingan untuk melanggengkan status quo penjajahan dalam kemasan baru, berbalut perdamaian.

Pemerintah Indonesia berdalih keikutsertaan ini sebagai misi kemanusiaan. Namun logika itu runtuh ketika aktor utama genosida di Gaza—Benjamin Netanyahu—justru menjadi bagian dari Dewan yang sama.

Lebih ironis lagi, Dewan tersebut dipimpin Donald Trump, sekutu paling setia rezim yang selama ini melakukan kejahatan perang. Perdamaian dan kemanusiaan macam apa jika ternyata harus duduk semeja dengan pelaku genosida?

Keraguan semakin menguat ketika muncul fakta bahwa keanggotaan Dewan ini mensyaratkan kontribusi finansial besar—hingga USD 1 miliar. Sebuah skema yang oleh banyak pengamat disebut sebagai pay-to-play diplomacy, akses dan pengaruh dibeli, bukan diperjuangkan.

Sementara itu, Gaza hari ini masih berkutat dengan realitas yang jauh dari kata damai. Krisis pangan, obat-obatan, air bersih, dan keamanan terus menghantui, tanpa tanda-tanda penyelesaian serius yang menyentuh akar konflik.

Maka pertanyaan terakhir ini tak bisa dihindari: apakah Indonesia sedang menanam pengaruh demi keadilan dan kemanusiaan, atau justru sedang membantu memberi legitimasi pada penjajah untuk terus melanggengkan pengaruhnya?

Baca Juga: Satu Layar, Seribu Fitnah

Perdamaian bukan soal punya kursi di dewan perdamaian, bukan pula soal foto bersama para elite global. Perdamaian adalah keberanian berpihak pada keadilan, membela yang tertindas, dan menolak menjadi figuran dalam sandiwara global yang mengorbankan Palestina untuk stabilitas palsu. []

Mi’raj News Agency (MIINA)