Komite Menteri Israel Menentang Netanyahu Dukung RUU Evakuasi

Tel Aviv, 15 Shafar 1438/ 15 November 2016 (MINA) – Komite Menteri Israel menentang Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang memilih mendukung RUU untuk memungkinkan pemukim tetap bisa mendirikan pemukiman di atas tanah milik pribadi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki.

Sebelumnya, Mahkamah Agung Israel telah memerintahkan bahwa Pemerintah Israel harus mengevakuasi puluhan keluarga dari pemukiman Amona dan mengembalikan tanah itu warga Palestina pemilik sah tanah. Namun, anggota parlemen Knesset sayap kanan siap membayar kompensasi kepada warga Palestina dan memungkinkan para pemukim Yahudi untuk tetap tinggal.

Pemerintah berupaya memperpanjang evakuasi pada akhir tahun sehingga dapat menemukan tempat lain untuk pemukim melanjutkan kehidupannya, tetapi anggota parlemen mendukung para pemukim untuk menetap. Demikian yang diberitakan MEMO dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Jaksa Agung Israel Avihai Mandelblit mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa RUU itu secara hukum cacat dalam bentuk yang sekarang, karena melanggar undang-undang hak milik pribadi dan tidak cocok dengan komitmen hukum internasional Israel.

Baca Juga: Laba Perusahaan Senjata Israel Melonjak di Masa Perang Gaza dan Lebanon

“Jaksa umum mengatakan kepada komite bahwa RUU itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar dari aturan hukum karena bertentangan dengan posisi negara yang harus menghormati keputusan pengadilan dalam kasus-kasus individu,” kata Mandelblit.

Israel menduduki Tepi Barat dan Al-Quds (Yerusalem Timur) sejak perang Timur Tengah 1967. Palestina menginginkan wilayah-wilayah bersama dengan Jalur Gaza menjadi sebagai sebuah negara, tetapi pembicaraan damai telah terhenti sejak 2014.

Pemerintah Palestina melihat permukiman Israel sebagai kendala utama untuk mencapai perjanjian damai dan menginginkan pemukiman ilegal Yahudi dibongkar.

Netanyahu bersikeras menunda setiap langkah politik dan mengatakan kepada kabinetnya pada Ahad (13/11) untuk memungkinkan pemerintah baru Presiden Amerika Serikat terpilih Donald Trump untuk mengambil alih di Washington sebelum menetapkan kebijakan masa depan.

Baca Juga: Jumlah Syahid di Jalur Gaza Capai 44.056 Jiwa, 104.268 Luka

Netanyahu pekan lalu mengungkapkan keyakinannya bahwa ia dan Trump bisa bekerja sama untuk membawa hubungan AS-Israel ke “puncak yang lebih tinggi”. (T/P004/P001)

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)

Baca Juga: Hamas Sambut Baik Surat Perintah Penangkapan ICC untuk Netanyahu dan Gallant