PEMERINTAH PALESTINA BERKOMITMEN PADA REKONSILIASI

Gaza, 12 Sya’ban 1435/10 Juni 2014 (MINA)- Juru bicara pemerintah Palestina Ihab Bsenio menegaskan, pemerintahannya berkomitmen pada poin-poin rekonsiliasi dan kesepakatan Gaza serta  menekankan, mereka sedang mengupayakan solusi yang tepat untuk memecahkan krisis gaji pegawai.

“Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk menyatukan lembaga-lembaga Palestina di masa transisi ini,”katanya dalam sebuah pernyataan, Senin (9/6). Sebagaimana dilaporkan media pemberitaan Palestina Alray, yang dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA).

Bseiso mengatakan, Pemerintah akan membentuk sebuah komite administrasi dan hukum untuk mempelajari kasus pegawai pemerintah di Gaza di bawah hukum.

Pemerintah akan mengerahkan upaya untuk menghilangkan dampak dari tujuh tahun perpecahan pemerintahan yang terjadi di Palestina. “Ini memerlukan upaya intensif, kerjasama, dan kemitraan yang tulus dari semua partai politik dan lembaga,” tandasnya.

Bseiso menekankan, pemerintah sedang mencari solusi untuk masalah gaji yang membuat masyarakat tegang, dan menciptakan keamanan yang merupakan tanggungjawab dan tugas negara.

“Pemerintah akan terus berupaya secara serius mempertahankan rekonsiliasi nasional,  meningkatkan semangat persatuan nasional serta menjamin hak-hak warga negara,” jelasnya.

Hamas dan Fatah menandatangani kesepakatan rekonsiliasi di Gaza pada 23 April 2014, dengan tujuan mengakhiri perpecahan yang terjadi sejak 2007.

Kesepakatan tersebut telah menetapkan pembentukan pemerintah persatuan nasional sampai pemilihan presiden dan legislatif yang akan diselenggarakan di Tepi Barat dan Jalur Gaza.(T/Nidiya/EO2)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)