PBB : PEMERINTAH SURIAH dan ISIS LAKUKAN KEJAHATAN PERANG

Jenewa, 2 Dzulqo’dah 1435/27 Agustus 2014 (MINA) – Komisi Penyelidikan Internasional PBB mengatakan,  Pemerintah Suriah di Damaskus maupun organisasi Islamic State of Irak and Suriah (ISIS) sama-sama telah melakukan kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi kemanusiaan di Suriah.

Dalam laporan resminya, Rabu (27/08), di Jenewa, sebagaimana dikutip situs berita berbahasa Arab newtoday.ae, Komisi Penyelidikan PBB menuduh tentara Suriah menggunakan senjata kimia berbahan klorin saat melancarkan aksi serangan militer April silam ke pemukiman warga sipil di barat Suriah.

Lebih lanjut, para penyelidik PBB menjelaskan pasukan pemerintah itu melemparkan sejumlah drum peledak yang diyakini mengandung senyawa kimia berbahaya kepada beberapa warga Suriah sebanyak delapan kali dalam sepuluh hari.

Ketua Komite Penyusunan Laporan, Paulo Pinheiro, Rabu (27/08) memperingatkan besarnya bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata kimia.

Tuduhan kejahatan perang serta pelanggaran HAM juga diarahkan kepada organisasi yang menyebut dirinya “Daulah Islamiyyah” di Irak dan Suriah (ISIS).

Penyelidik mengatakan ISIS melakukan eksekusi mati beberapa warga sipil secara terang-terangan setiap hari Jum’at di wilayah-wilayah kekuasaannya. Bahkan aksi tersebut, ujar penyelidik, sudah menjadi pemandangan biasa.

Menurut hasil laporan penyelidikan yang dilakukan Dewan HAM yang mengungkap kejahatan perang di Suriah aksi eksekusi dilakukan ISIS di tempat-tempat umum.

“Beberapa jasad korban eksekusi banyak yang ditinggal begitu saja selama beberapa hari. Hal itu menimbulkan kecemasan warga setempat. Beberapa wanita yang tidak patuh pada instruksi ISIS juga terkena hukum cambuk karena persoalan busana,” ujar hasil laporan terkait.

ISIS, tambahnya, mengajak warga setempat menyaksikan eksekusi mati warga-warga sipil yang tak sedikit diantaranya pemuda di bawah usia 17 tahun dan perempuan.

Selain itu, laporan juga menyebutkan beberapa anak diantaranya berusia di bawah 10 tahun dibekali senjata dan dididik berperang di kamp-kamp militer ISIS.

Berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan selama enam hari tersebut, Komisi Penyelidik PBB mendesak masyarakat internasional menyeret Pemerintah Suriah ke Pengadilan Kriminal Internsioal (ICC).

Paulo Pinheiro mengatakan ketidakberdayaan dunia internasional mengemban tanggung jawabnya melindungi warga sipil dan menghentikan juga mencegah terjadinya kejahatan serta mencari solusi, pada kenyataannya merupakan bentuk kepasrahan dan kepura-puraan terhadap komitmen mematuhi hukum internasional. (T/Taufiq/P2)