Pemerintah Israel dan Otoritas Palestina Dukung Pengusiran Warga Palestina

Ramallah, MINA – Terhitung sejak peristiwa Nakba pada tahun 1948, hingga kini warga Palestina terus menerus mengalami pengusiran dari rumah dan tanah mereka sendiri.

Hampir setiap hari di berbagai wilayah, warga Palestina termasuk Komunitas Badui di dalamnya, mengalami tindakan penggusuran, pengusiran paksa, dan teror ancaman-ancaman melalui kekerasan oleh pemukim ilegal Israel. Mirisnya, tindakan itu kini mendapat dukungan dari pemerintahan negara Israel dan Otoritas Palestina (PA).

Menurut laporan Wafa, sejumlah enam keluarga yang tinggal di daerah Komunitas Nomaden Badui Al-Qaboun, sebelah timur Ramallah, terpaksa meninggalkan rumah mereka akibat meningkatnya teror serangan pemukim Israel pada Ahad (6/8).

Pengawas Umum Organisasi Al-Baydar untuk Pertahanan Hak Badui, Hassan Malihat, mengatakan pengusiran yang terjadi pada komunitas Badui Al-Qaboun menjadi pertanda buruk bagi komunitas Badui lainnya di Tepi Barat yang diduduki.

Keadaan itu memungkinkan mereka juga akan menghadapi risiko lebih tinggi dalam pengusirandan pembersihan etnis akibat serangan pemukim ilegal Israel.

Seperti yang telah terjadi pada bulan Mei lalu, sekitar 37 keluarga Palestina bertempat tinggal di daerah Komunitas Badui Ein Samiya, sebelah timur Ramallah, juga dipaksa keluar dari rumah mereka.

Tidak hanya itu, Komunitas Penggembala Palestina (PHC) juga mengalami hal serupa. Mereka kerap mengalami kekerasan serta perluasan pemukimam ilegal, yang mengakibatkan hilangnya akses ke lahan penggembalaan.

Dari tujuh PHC di seluruh wilayah pendudukan Palestina, dua dari komunitas tersebut kini benar-benar kosong (tidak lagi menggembala), sementara yang lain hanya tinggal beberapa keluarga.

Selain pengusiran, Pemerintah Israel dan Otoritas Palestina juga mendukung penangkapan terhadap pejuang perlawanan di daerah Tepi Barat yang diduduki.

Pemerintah Israel melakukan hal tersebut melalui kampanye dengan menargetkan para pemimpin dan anggota gerakan perlawan Palestina. Sementara, Otoritas Palestina juga melakukan kampanye dengan menyebut sebagai bagian koordinasi keamanan. (T/cha/P1)

Mi’raj News Agency (MINA)