Board of Peace: Instrumen Geopolitik AS-Israel, Bukan Keadilan bagi Palestina

Oleh Asep Setiawan, Pengamat Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Jakarta

PADA tanggal 22 Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara resmi meluncurkan Board of Peace dalam seremoni penandatanganan piagam di Davos, Swiss, bersamaan dengan pertemuan tahunan World Economic Forum. Inisiatif yang secara resmi dirancang untuk mengawasi rekonstruksi dan tata kelola Gaza pasca konflik Israel-Palestina yang menghancurkan, mengharuskan negara-negara yang berpartisipasi untuk menyumbang $1 miliar untuk keanggotaan permanen.

Dalam pidatonya kepada para pemimpin dunia dan elit bisnis yang berkumpul, Trump menyebut dewan tersebut sebagai entitas yang dapat melakukan apa pun yang diinginkan, menunjukkan bahwa dewan ini mungkin berkembang tidak hanya bagi Gaza, tetapi juga untuk wilayah lainnya.

Penandatanganan piagam dihadiri oleh para pemimpin dari Argentina, Azerbaijan, Indonesia, Bahrain, dan Maroko, dengan sekitar 25 dari 50 negara yang diundang telah setuju untuk bergabung. Trump memposisikan dirinya sebagai ketua seumur hidup dewan dengan kekuasaan veto atas semua keputusan, sementara dewan eksekutif pendiri mencakup Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair, menantu Trump Jared Kushner, utusan khusus AS Steve Witkoff, wakil penasihat keamanan nasional AS, perwakilan Bank Dunia, dan CEO Apollo Global Management Marc Rowan.

Terlepas dari kemegahan seremonial dan retorika diplomatik tentang perdamaian dan rekonstruksi, Board of Peace segera menuai kritik tajam dari pengamat internasional, kelompok advokasi Palestina, organisasi hak asasi manusia, dan bahkan beberapa sekutu tradisional AS yang menolak bergabung.

Hal itu, menimbulkan pertanyaan mendasar tentang tujuan sebenarnya dan legitimasinya dalam mengejar perdamaian Timur Tengah.

Hegemoni AS dan Pengecualian Suara Palestina

Kelemahan yang paling mencolok dari Board of Peace terletak pada komposisinya yang asimetris secara fundamental, mencerminkan kepentingan hegemoni Amerika daripada kerangka kerja yang seimbang dan inklusif untuk pembangunan perdamaian yang sejati.

Meskipun beberapa negara Arab termasuk Mesir, Yordania, Uni Emirat Arab, Indonesia, Turki, Arab Saudi, Qatar, Bahrain, dan Maroko telah setuju untuk bergabung, ketiadaan representasi Palestina dalam struktur tata kelola memunculkan bias inheren terhadap inisiatif perdamaian ini.

Rakyat Palestina tidak ada di struktur ini. Mereka tidak duduk di Dewan, tidak membentuk agendanya, dan tidak memiliki hak suara. Sebaliknya, rakyat Palestina diturunkan ke komite administratif bawahan yang ditugaskan dengan layanan di tingkat kota seperti listrik, sanitasi, dan administrasi, di bawah pengawasan Perwakilan Tinggi yang diisi orang asing.

Penurunan derajat rakyat Palestina yang merupakan korban utama dan pemangku kepentingan dalam konflik—menjadi sekadar administrator layanan dasar di bawah pengawasan asing merupakan pelanggaran fundamental terhadap hak mereka untuk menentukan nasib sendiri.

Struktur hierarkis Board of Peace memusatkan kekuasaan luar biasa di tangan Trump, menciptakan apa yang digambarkan sebagai hierarki tiga tingkat yang dimahkotai oleh satu orang yang maniak.

Donald Trump duduk di puncak sebagai ketua, memegang kekuasaan veto atas semua keputusan, memilih anggota, menunjuk kepemimpinan eksekutif, mendefinisikan agenda, mengontrol pendanaan, dan bahkan mengklaim semua kewenangan Dewan.

Konsentrasi otoritas pengambilan keputusan ini pada satu individu dari satu negara yang secara historis telah memberikan dukungan militer, diplomatik, dan finansial tanpa syarat kepada Israel.

Sifat keanggotaan yang bersyarat, dilaporkan harus memberi kontribusi sekitar Rp.16, 8 Trilyun untuk kursi permanen, lebih jauh mengubah apa yang seharusnya menjadi forum pembangunan perdamaian menjadi pengaturan transaksional di mana pengaruh dibeli daripada diperoleh melalui otoritas moral atau komitmen terhadap hukum internasional.

Ketiadaan mencolok dari sekutu tradisional AS dari Eropa Barat merupakan indikator bermasalahnya Dewan Perdamaian ini. Banyak kekuatan Eropa dan aktor global utama lainnya memilih untuk tidak berpartisipasi, menandakan keraguan mereka tentang legitimasi inisiatif dan tujuan yang mendasarinya.

China secara eksplisit menyatakan kekhawatiran tentang Dewan ini akan bisa beroperasi secara adil. Sikap China ini menegaskan kembali komitmen yang dinyatakannya terhadap sistem internasional dengan PBB sebagai intinya.

Andreas Krieg, seorang ahli keamanan Timur Tengah dikutip Al Jazeera, memperingatkan bahwa Board of Peace berisiko merusak PBB dengan mengalihkan perhatian, menguras sumber daya, dan keputusan penting beralih ke badan-badan ad hoc yang dipimpin oleh kekuatan besar.

Bukti Tidak Ada Niat Perdamaian Sejati

Tidak masuknya wakil Palestina – sementar Israel bergabung – dalam Board of Peace memberikan bukti bahwa inisiatif ini tidak dirancang untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan bagi rakyat Palestina.

Aspek paling mengerikan adalah masuknya Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, yang saat ini berada di bawah dakwaan Mahkamah Pidana Internasional untuk kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan terkait konflik Gaza.

Seperti dikatakan analis politik Palestina Ibrahim, pengecualian Presiden Palestina Mahmoud Abbas merupakan tindakan yang disengaja baik secara simbolis maupun strategis.

Hal ini menjadi kontradiksi mencolok. Dalam penataan Board of Peace, kehadiran Benjamin Netanyahu adalah tanda mandulnya tujuan tersebut, di mana seorang perdana menteri yang didakwa oleh Mahkamah Pidana Internasional untuk kejahatan perang, disambut sebagai peserta dalam sebuah musyawarah perdamaian.

Pelanggaran Israel terus berlanjut bahkan ketika Board of Peace sedang diformalkan. Beberapa jam setelah Benjamin Netanyahu secara resmi bergabung dengan Board of Peace Trump, pasukan Israel membunuh tiga jurnalis di Gaza yang sedang mendokumentasikan apa yang telah dilakukan Zionis Israel terhadap kehidupan warga sipil.

Melayani Kepentingan Strategis Trump dan Israel

Penempatan Trump sebagai ketua seumur hidup dengan otoritas veto komprehensif, dikombinasikan dengan inklusi menantu laki-lakinya Jared Kushner dalam dewan eksekutif menunjukkan dimensi ambisi pribadi dan melanggengkan dinasti.

Pernyataan Kushner sebelumnya tentang Gaza sebagai wadah resort pinggir laut mengungkapkan motivasi ekonomi yang mendasari agenda sebenarnya dari Dewan Perdamaian itu.

Keterlibatan tokoh-tokoh korporat seperti CEO Apollo Global Management Marc Rowan, bersama perwakilan Bank Dunia menandakan bahwa eksploitasi ekonomi dan arus modal merupakan prioritas Dewan.

Langkah ini dikritik tajam karena ambisinya bukan untuk mengatasi permasalahan warga Gaza, tetapi untuk menggantikan hukum internasional dengan dewan yang hanya menjalankan ambisi penjajah.

Dimensi paling mengkhawatirkan adalah potensial Gaza menjadi zona eksploitasi ekonomi Israel, bukan wilayah untuk penentuan nasib sendiri dan kemakmuran rakyat Palestina.

Beberapa analis telah menyatakan kekhawatiran bahwa upaya rekonstruksi akan memprioritaskan pengembangan komersial yang melayani investor asing daripada kebutuhan dan hak populasi Palestina Gaza.

Board of Peace sama sekali tidak dapat diterima karena merupakan proyek kolonial yang dirancang untuk mencuri lebih banyak tanah Palestina.

Konvergensi diplomasi transaksional Trump, ideologi ekspansionis Netanyahu, dan kepentingan korporat dalam rekonstruksi Gaza menciptakan formula “beracun.”

Gaza menjadi proyek percontohan model baru ketika kebrutalan dipertahankan, asalkan dikelola dengan baik, dan perang dibingkai ulang sebagai stabilisasi, kehancuran diikuti oleh kemurahan hati bersyarat, dan akuntabilitas ditunda tanpa batas waktu atas nama pragmatisme. []

Mi’raj News Agency (MINA)