JERMAN TOLAK PROPOSAL LARANGAN NIQAB MUSLIM

Berlin, 10 Safar 1436/3 Desember 2014 (MINA) – Jerman telah menolak proporsal yang diajukan oleh wakil kepala Uni Demokratik Kristen Kanselir Angela Merkel (CDU), Julia Klockner untuk memberlakukan larangan nasional pada niqab Muslim.

Joachim Herrmann, Menteri Dalam Negeri Jerman dari Uni Sosial Kristen (CSU), menyebut tuntutan Klockner untuk melarang niqab sebagai bentuk melampaui batas.

Hal senada juga diungkapkan oleh politisi lainnya, Omid Nouripour. On Islam melaporkan dan dikutip Mi’raj Islamic News Agency (MINA), Rabu (3/12).

Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Jerman, ia berpendapat, “masalahnya bukan para wanita yang memakainya, tapi orang-orang yang memaksa mereka untuk melakukannya.”

“Sebuah larangan hanya akan menyebabkan orang-orang ini untuk tidak mengizinkan istri mereka berada di luar rumah,” tambahnya.

Ia menyatakan, usulan itu tidak akan membantu siapapun.

Dalam proposalnya, Klockner menuntut larangan umum pada niqab, sama dengan yang diterapkan di Perancis.

“Niqab tidak digunakan untuk keragaman agama, tetapi sebagai bentuk merendahkan perempuan,” kata Klockner.

Proporsal yang diajukan itu telah memicu kritik dari para pemimpin agama dan politisi sebagai tindakan di luar batas.

ketua Dewan Pusat Muslim Jerman, Aiman Mazyek mengatakan, proprosal yang dibuat hari  Senin (1/12) merupakan bentuk diskriminasi terhadap umat Islam. “Pertama kita harus menyingkirkan diskriminasi,” kata Mazyek.

Sementara itu, para pemimpin gereja juga mengkritik proposal tersebut.

“Meskipun melihat wanita yang mengenakan niqab membuat beberapa orang merasa tidak nyama, tapi bukan alasan untuk terburu-buru mengubah hukum,” kata Petra Bosse-Huber, uskup Gereja Protestan di Jerman.

Menurut studi pemerintah, di Jerman ada sekitar 4,3 juta Muslim, sekitar 5 persen dari jumlah total 82 juta penduduk Jerman.

Jerman memiliki populasi Muslim terbesar kedua di Eropa setelah Perancis, dan Islam datang ke Jerman setelah Protestan dan Katolik. (T/P011/R01)

 

Mi’raj Islamic News Agency (MINA)