Jejak Para Aktor Pro-Zionis di Balik Board of Peace

PRESIDEN AS Donald Trump meluncurkan badan internasional Board of Peace/BoP (Dewan Perdamaian) pada Forum Ekonomi Dunia di Davos pada 22 Januari 2026.

BoP merupakan lembaga yang dipimpin Amerika Serikat rancangan Donald Trump dengan tujuan untuk mempromosikan perdamaian di seluruh dunia. Badan ini disebut dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 sebagai badan yang bertugas mengawasi proses rencana perdamaian Gaza.

Namun, penelusuran terhadap aktor, latar belakang, dan orientasi politik para figur yang berada di dalamnya justru memperlihatkan arah sebaliknya, yaitu perdamaian yang dikelola untuk kepentingan AS, yang tentu saja sangat berpihak pada pendudukan Israel agar terus berlangsung, bukan pada penjajahan yang harus diakhiri.

Wikipedia mengutip pendapat Hugh Lovatt, seorang peneliti kebijakan senior di Dewan Eropa untuk Hubungan Luar Negeri, menyebut organisasi tersebut sebagai “proyek dari atas ke bawah untuk menegaskan kendali Trump atas urusan global.”

Dilihat dari struktur BoP, Trump disebut sebagai ketua dalam piagam BoP dan merupakan anggota seumur hidup, yang memiliki kekuasaan mutlak melebihi hak veto di PBB. Seperti menerima dan menolak keanggotaan ada di tangan Trump.

BoP menguraikan struktur multi-level untuk organisasi tersebut, yang meliputi: Trump sebagai ketua seumur hidup, Dewan Perdamaian utama, yang sebagian besar terdiri dari para pemimpin negara. Selanjutnya, ada Dewan Eksekutif, dengan fokus pada diplomasi dan investasi. Di bawahnya ada Dewan Eksekutif Gaza atau Komite Nasional untuk Administrasi Gaza.

Berdasarkan kebijakan yang diimplementasikan dan komposisi timnya, adalah akurat untuk mengatakan bahwa pendekatan pemerintahan Donald Trump terhadap perdamaian Israel-Palestina sangat pro-Zionis Israel dan pada praktiknya mengabaikan posisi nasional Palestina yang mendasar.

Berikut jejak para aktor BoP yang menurut rekam jejaknya Sebagian besar sangat pro-Zionis Israel, untuk melayani kepentingan Trump yang tentu sebagai induk semangnya Zionis Israel.

Dewan Eksekutif Perdamaian (Executive Bord)

Anggota Dewan Eksekutif Perdamaian terdiri dari:

Nickolay Mladenov – Perwakilan Tinggi PBB untuk Gaza, sebagai Ketua.

Nikolay Evtimov Mladenov (lahir 5 Mei 1972) adalah seorang politikus dan diplomat Bulgaria. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Bulgaria, Menteri Luar Negeri Bulgaria, hingga Anggota Parlemen Eropa mewakili Bulgaria.

Ia kemudian menjabat sebagai diplomat senior di PBB, Perwakilan Khusus untuk Irak, dan Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah.

Sebagai Utusan Khusus PBB untuk Timur Tengah (2015-2020), Mladenov dikenal sebagai diplomat yang dipandang relatif seimbang. Ia sering mengkritisi kekerasan dari kedua belah pihak, termasuk serangan roket dari Gaza dan pembangunan permukiman Israel di Tepi Barat.

Posisinya resminya adalah mendukung solusi dua negara berdasarkan batas 1967, sesuai mandat PBB.

Marco Rubio – Menteri Luar Negeri AS.

Marco Antonio Rubio (lahir 28 Mei 1971) adalah seorang politikus, pengacara, dan diplomat AS yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri AS sejak 2025.

Sebeliumnya, ia menjabat sebagai anggota Partai Republik, mewakili Florida di Senat AS dan penasihat keamanan nasional AS.

Rubio dikenal sebagai salah satu pendukung Israel paling vokal di Senat AS dari Partai Republik. Ia memiliki hubungan kuat dengan lobi pro-Israel (AIPAC) dan komunitas Konservatif-Evangelis yang mendukung Israel secara teologis.

Rubio secara konsisten menentang upaya untuk memboikot Israel dan mendukung pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Pandangannya sejalan dengan kebijakan Trump yang cenderung mengabaikan narasi nasional Palestina dan mendukung kedaulatan Israel atas seluruh Yerusalem dan permukiman.

Steve Witkoff – Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah.

Steven Charles Witkoff (lahir 15 Maret 1957) adalah pengembang real estat, investor AS. Sejak 2025, Witkoff menjabat sebagai utusan khusus AS untuk Timur Tengah.

Witkoff dikenal memiliki hubungan dekat dengan para petinggi Israel. Ia menjadi penghubung pribadi (backchannel) dan lobi informal AS-Israel, yang memiliki akses langsung ke Benjamin Netanyahu.

Dengan menjadi saluran untuk rencana yang mengizinkan aneksasi permukiman Israel, peran Witkoff berkontribusi pada upaya normalisasi dan pelemahan posisi tawar Palestina.

Jared Kushner – Menantu Donald Trump, AS.

Jared Corey Kushner (lahir 10 Januari 1981) adalah seorang pengusaha dan investor AS. Ia adalah menantu Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melalui pernikahannya dengan Ivanka Trump dan menjabat sebagai penasihat senior dalam pemerintahan pertama ayah mertuanya dari tahun 2017 hingga 2021.

Kushner adalah peserta utama pemerintahan Trump dalam Proses Perdamaian Timur Tengah, menyusun rencana perdamaian Trump dan memfasilitasi pembicaraan yang mengarah pada penandatanganan Perjanjian Abraham dan perjanjian normalisasi lainnya antara Israel dan berbagai negara Arab pada tahun 2020.

Sebagai menantu Trump dan penasihat senior, Kushner tentu saja memiliki hubungan pribadi dan ideologis yang dalam dengan pemerintahan Netanyahu. Keluarganya juga memiliki hubungan donasi dengan pemukim Israel.

Sebagai pimpinan tim perancang “Kesepakatan Abad Ini”, Kushner adalah tokoh kunci yang mendorong pendekatan yang melegitimasi realitas di lapangan ciptaan Israel, dengan mengesampingkan hak pengungsi Palestina.

Tony Blair – Mantan Perdana Menteri Inggris.

Anthony Charles Lynton Blair (lahir 6 Mei 1953) adalah seorang politikus Inggris yang menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris Raya (1997-2007).

Blair mendukung kebijakan luar negeri pemerintahan AS era George W. Bush dengan memastikan Angkatan Bersenjata Inggris berpartisipasi dalam invasi ke Afghanistan dan mendukung invasi ke Irak tahun 2003.

Blair dikenal memiliki kedekatan dengan kepentingan AS dan Israel. Meski secara retorika mendukung solusi dua negara, Blair lebih fokus pada pembangunan kapasitas Palestina (state-building) tanpa tekanan politik pada Israel. Malah justru mengesampingkan perjuangan kemerdekaan Palestina dan lebih membuat status quo pendudukan Israel menjadi lebih nyaman secara ekonomi, tanpa menyelesaikan konflik politik.

Marc Rowan – CEO Apollo Global Management, AS.

Marc Jeffrey Rowan (lahir 1962) adalah seorang Yahudi yang menjadi pengusaha miliarder AS, yang menjabat sebagai kepala eksekutif (CEO) Apollo Global Management.

Rowan dikenal sebagai filantropis terkemuka pro-Israel dan donor besar untuk lembaga-lembaga Yahudi dan Israel. Ia memiliki hubungan dekat dengan pemerintahan Netanyahu.

Meski tidak merancang kebijakan langsung, dukungan semacam ini menguatkan ekosistem politik dan ekonomi yang melegitimasi pendudukan dan menormalisasi hubungan tanpa prasyarat penyelesaian konflik.

Ajay Banga – Presiden Bank Dunia (World Bank).

Ajaypal Singh Ajay Banga (lahir 10 November 1959) adalah seorang eksekutif bisnis AS keturunan India, yang saat ini menjabat sebagai presiden Grup Bank Dunia.

Sebagai kepala lembaga multilateral, Banga menjaga netralitas dengan Bank Dunia yang memiliki program bantuan teknis dan ekonomi untuk Otoritas Palestina.

Namun program ekonomi Bank Dunia di Tepi Barat dan Gaza tidak berhasil mengatasi akar politik konflik pendudukan, sehingga secara tidak langsung menstabilkan status quo yang tidak adil bagi Palestina.

Robert Gabriel Jr. – Penasihat politik AS.

Robert Gabriel Jr. adalah seorang penasihat politik, penulis pidato, dan mantan produser televisi AS yang menjabat sebagai wakil penasihat keamanan nasional AS. Gabriel juga menjabat sebagai asisten presiden AS untuk kebijakan sejak Januari 2025.

Tentu saja sebagai pejabat Trump, ia lebih berpihak pada pendudukan Israel daripada mendukung perjuangan Palestina.

Tokoh-tokoh di dalam kepengurusan Board of Peace / BoP (Dewan Perdamaian) tertsebut sangat jelas merepresentasikan berbagai mekanisme dalam mendukung atau melegitimasi status quo yang menguntungkan pendudukan Israel, dan mengesampingkan Palestina.

Komposisinya lebih mengedepankan kepentingan politik dan bisnis yang dikehendaki Trump dan lingkaran dalamnya, bukan kepentingan dan kedaulatan yang dikehendaki rakyat dan bangsa Palestina.

Komposisi tim ini didominasi oleh figur-figur dengan latar belakang bisnis, hukum korporat, dan hubungan pribadi dengan Netanyahu, bukan diplomat karier atau pakar konflik yang netral. Mereka diarahkan oleh Trump untuk mendekati perdamaian sebagai sebuah deal atau transaksi bisnis, bukan sebagai proses politik yang adil berdasarkan hukum internasional dan hak asasi manusia.

Menurut Al Jazeera, Gedung Putih juga menunjuk dua “Penasihat Strategis” dengan rekam jejak kontroversial, ke Dewan Perdamaian, yaitu Aryeh Lightstone dan Josh Gruenbaum.

Aryeh Lightstone Adalah tokoh kunci dalam Perjanjian Abraham dan organisasi bantuan kontroversial “Yayasan Kemanusiaan Gaza” (GHF), yang menghadapi tuduhan serius terkait salah urus bantuan dan kegagalan koordinasi yang menyebabkan pembunuhan ratusan warga Palestina yang mencari bantuan makanan.

Sedanhkan Josh Gruenbaum, terkait dengan rencana untuk mengubah Gaza menjadi “Riviera Timur Tengah,” memprioritaskan potensi real estat daripada hak-hak pengungsi.

Iyad al-Qarra, seorang analis politik yang berbasis di Gaza, mengatakan bahwa struktur yang terlalu berat ini mencerminkan “pengambilalihan korporasi” atas perjuangan Palestina.

“Trump memperlakukan Gaza bukan sebagai tanah air, tetapi sebagai perusahaan yang membutuhkan dewan direksi baru,” kata al-Qarra.

Trump telah menempatkan pengambilan keputusan strategis di tangan investor dan politisi asing, mengubah kedaulatan menjadi usaha komersial, ujarnya.

Dewan Eksekutif Gaza (Gaza Executive Board)

Sekarang kita lihat susunan staf di bawahnya, yang lebih ke pelaksanaan teknis yang akan menjalankan kebijakan Trump dan Dewan Eksekutif Perdamaian.

Dewan Eksekutif Gaza lebih diarahkan untuk mendukung Perwakilan Tinggi untuk Gaza dan Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Anggotanya terdiri dari:

Steve Witkoff – Utusan Khusus Amerika Serikat untuk Timur Tengah
Jared Kushner – Menantu Donald Trump
Hakan Fidan – Menteri Luar Negeri Turki

Hakan Fidan (lahir pada 17 Juli 1968) adalah politikus Turkiye yang menjabat Menteri Luar Negeri sejak Juni 2023.

Fidan dipandang sebagai calon pengganti Recep Tayyip Erdoğan sebagai pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) dan Presiden Turkiye.

Bagaimanapun, Turkiye sebagai anggota NATO, tentu menjadi sekutu AS yang sangat diperhitungkan. Karena itu, perwakilan Turkiye sekelas menteri luar negerinya, dipandang Trump dapat memperkuat proyeknya.

Secara diolomatik, Turkiye menjadi negara mayoritas Muslim pertama yang menjalin hubungan diplomatic dengan Israel sejak 1949, era Musthafa Kemal Pasha waktu itu.

Seiring dengan perubahan politik, hubungan Turkiye-Israel bersifat kompleks dan fluktuatif. Di bawah Presiden Recep Tayyip Erdogan, Turkiye Malkah sering menjadi kritikus vokal terhadap kebijakan Israel di Palestina, terutama serangan militer di Gaza. Namun, hubungan diplomatik dan ekonomi tetap berjalan dengan pragmatisme.

Dukungan terhadap Palestina, Turkiye dikenal sebagai pendukung utama hak-hak Palestina di kancah internasional, mengakui Palestina sebagai negara, dan rutin mengecam permukiman ilegal Israel.

Fidan, sebagai tangan kanan Erdogan, mencerminkan kebijakan ini. Karenanya, kehadirannya memang tidak disetujui oleh Netanyahu.

Ali al-Thawadi – Menteri Urusan Strategis Qatar.

Ali al-Thawadi adalah seorang menteri, diplomat, dan mantan kepala staf Mohammed bin Hamad Al Thani dari Qatar. Ia berperan sebagai mediator antara Hamas dan Israel selama perang Gaza.

Adapun negaranya, Qatar tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, tetapi memainkan peran sebagai mediator antara Hamas dan Israel, termasuk dalam gencatan senjata dan pertukaran tawanan.

Dukungan terhadap Palestina, Qatar adalah penyandang dana utama untuk bantuan kemanusiaan di Gaza (listrik, rumah sakit, gaji pegawai), yang dipandang sebagai upaya mencegah krisis manusiawi.

Karenanya, Al-Thawadi, sebagai reprsentasi negara Qatar, kehadirannya memang tidak disetujui oleh Netanyahu.

Hassan Rashad – Direktur Direktorat Intelijen Umum Mesir.

Mayor Jenderal Hassan Mahmoud Rashad merupakan Direktur Badan Intelijen Utama Mesir (GIS).

Mesir sendiri menjalin hubungan diplomatik secara resmi dengan Israel sejak 1980, setelah Perjanjian Damai Mesir-Israel 1979. Perjanjian tersebut merupakan kelanjutan dari Perjanjian Perdamaian Camp David yang ditandatangani di Gedung Putih, AS, tahun 1978.

Mesir dikenal memiliki hubungan keamanan yang erat dan rahasia dengan Israel. Namun, prioritas utama Mesir adalah stabilitas keamanan nasionalnya, bukan advokasi politik untuk kemerdekaan Palestina.

Dalam kaitan dengan Dewan Perdamaian Trump, Mesir dipandang dapat diajak berkonsultasi oleh AS, tetapi bukan bagian inti dari tim Trump. Mesir lebih berperan sebagai penjaga status quo keamanan.

Reem binti Ebrahim Al-Hashimy – Menteri Negara untuk Kerja Sama Internasional Uni Emirat Arab (UEA).

Reem adalah seorang politikus UEA lulusan Universitas Tufts, AS, memperoleh gelar BA dalam hubungan internasional, gelar master dari Universitas Harvard, AS, dan gelar PhD dari Universitas Tsinghua, China.

UEA menjalin normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel melalui Perjanjian Abraham (2020), yang difasilitasi oleh Trump. Hubungan ini didorong oleh kepentingan ekonomi, teknologi, dan keamanan bersama melawan Iran.

Secara retorika, UEA masih mendukung solusi dua negara, tetapi normalisasi dengan Israel tanpa konsesi politik untuk Palestina dianggap oleh banyak pihak sebagai pengabaian terhadap perjuangan Palestina. Walaupun UEA tetap memberikan bantuan ekonomi kepada Palestina.

Kaitan dengan Dewan Perdamaian Trump, UEA dipansdang sebagai sekutu kunci dalam strategi Trump untuk mengesampingkan isu Palestina dan membangun aliansi anti-Iran.

Yakir Gabay – Pengusaha Israel.

Yakir (lahir 1966) adalah seorang miliarder pengusaha properti Siprus-Israel, yang berbasis di Siprus.

Gabay adalah putra dari Meir Gabay, mantan Direktur Jenderal Kementerian Kehakiman Israel. Yemima Gabay, ibunya, adalah seorang pejabat senior di Kantor Jaksa Negara Israel.

Sebagai pengusaha Israel, Gabay jelas memiliki kepentingan nasional dan ekonomi yang selaras dengan Israel. Pengusaha seperti ini sering terlibat dalam jaringan bisnis-diplomasi yang memperkuat pengaruh Israel.

Figur Gabay diperlukan dalam lobi bisnis di balik layar untuk rencana ekonomi Trump, yang berfokus pada investasi infrastruktur regional tanpa menyentuh isu pendudukan Israel.

Sigrid Kaag – Koordinator Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Proses Perdamaian Timur Tengah.

Sigrid Agnes Maria Kaag (lahir 2 November 1961) adalah seorang politikus, aktivis kemanusiaan, dan diplomat Belanda yang menjabat sebagai Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah sejak 2025, dan Koordinator Senior Kemanusiaan dan Rekonstruksi untuk Gaza sejak 2024.

Sebagai pejabat PBB, Kaag bersikap netral secara resmi, dan tentu lebih mendukung solusi dua negara berdasarkan batas 1967.

Kesimpulan: untuk Normalisasi Pendudukan

Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian rancangan Trump bukanlah mediator yang netral, melainkan agen yang mendesain ulang peta politik sesuai visi Israel dan kepentingan AS.

Hasilnya adalah sebuah blueprint untuk normalisasi pendudukan, bukan sebuah jalan menuju kemerdekaan Palestina yang adil dan berkelanjutan.

Memang ada figur seperti pejabat PBB, atau keterwakilan Turkiye, Mesir, Qatar, dan UEA dalam struktur BoP. Namun, kekuasaan nyata ada di tangan Trump. Peran mereka lebih sebagai instrumen “pelaksana” atau “palayan” atau “pemeran pendukung” dalam sebuah drama yang naskah utamanya ditulis oleh Trump, Netanyahu, dan lingkaran dalam mereka.

Kesimpulannya, struktur BoP bukanlah sebuah koalisi multilateral yang setara. Tapi ini adalah sebuah hegemoni. Trump dan Netanyahu membangun sebuah konsorsium dimana sekutu Arab diajak untuk merasionalisasi normalisasi, badan internasional dimanfaatkan untuk cap legitimasi, dan negara penjaga seperti Mesir dan UEA diupah untuk menjaga stabilitas.

Sementara itu, Palestina dan hak-haknya tidak ditempatkan sebagai subjek yang setara, melainkan sebagai objek yang harus menerima syarat yang telah ditetapkan Trump. Dewan Perdamaian= ini adalah mesin politik untuk melegitimasi dan mengelola pendudukan, bukan untuk mengakhiri pendudukan Israel di tanah Palestina. []

Mi’raj News Agency (MINA)