Palestina Sebut Lokakarya Ekonomi Pimpinan AS “Kesalahan Strategis”

Ramallah, MINA – Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeinah mengatakan, lokakarya ekonomi pimpinan Amerika Serikat (AS) yang dijadwalkan diadakan di Bahrain pada pekan depan adalah “kesalahan strategis”.

“Bahaya dari langkah provokatif tersebut, terutama bahwa Palestina tidak akan masuk ke dalam negosiasi di bawah ancaman, tekanan serta dikte dan bahwa langkah tersebut akan menyebabkan ketegangan tambahan di tengah-tengah ketegangan yang sedang berlangsung,” kata Rudeinah seperti dikutip dari kantor berita resmi Palestina (WAFA), Jumat (21/6).

Rakyat Palestina, terutama di Gaza saat ini sedang menghadapi banyak kesulitan akibat blokade Israel, seperti krisis kesehatan, obat-obatan dan bahan makanan, utamanya setelah terjadi konflik antara kelompok perlawanan Hamas dengan pasukan Israel pada bulan lalu.

Rudeinah juga menggarisbawahi, Palestina tidak akan mengizinkan pihak manapun untuk bernegosiasi atas namanya atau mengizinkan AS untuk memaksakan penyelesaian sepihak.

“Pendekatan perdamaian ekonomi hanya mengarah pada bencana dan perang yang tak terhentikan,” ujarnya.

Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh pemerintah Bahrain dan AS pada 19 Mei mengatakan, Bahrain akan menjadi tuan rumah lokakarya ekonomi “Damai untuk Kesejahteraan” di Manama pada 25 Juni dan 26 Juni 2019.

Lokakarya tersebut akan mempertemukan menteri keuangan dan menteri luar negeri untuk bertemu dengan pengusaha.

Palestina segera menentang gagasan tersebut dan mendesak pemerintahan negara-negara di dunia untuk memboikot acara tersebut.

Otoritas Palestina menyatakan telah memboikot pemerintahan Amerika sejak mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada Desember 2017 dan memindahkan kedutaan besarnya di Israel ke Yerusalem Mei lalu.

Pemerintah AS kemudian terus menekan dengan berbagai langkah, termasuk menutup kantor Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) di Washington, memotong bantuan ke satu-satunya badan PBB yang memberikan dukungan kepada para pengungsi Palestina (UNRWA) dan memotong bantuan ke Palestina.

Sejak itu, Presiden Abbas berulang kali menyerukan dunia internasional untuk mendukung proses perdamaian. (T/Sj/RI-1)

Mi’raj News Agency (MINA)